Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Panggung Djakarta Warehouse Project atau DWP kembali mengguncang Ibu Kota tahun ini. Ismaya Live selaku penyelenggara acara menetapkan JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat sebagai lokasi acara musik bergenre electronic dance music atau EDM itu. Acara berlangsung pada 13-15 Desember 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Seperti tahun sebelumnya, perhelatan DWP ditolak sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas sejak 2017. Salah satunya ormas Gerakan Pemuda Islam atau GPI Jakarta Raya yang menilai DWP perbuatan dosa alias maksiat. Berikut fakta mengenai DWP:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
1. Ditolak sejak 2017
Sekelompok massa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa berdemonstrasi di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, pada 29 November 2017. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan DWP 2017. DWP dinilai merusak moral bangsa dan tak mencerminkan budaya Indonesia. Di hari kedua penyelenggaraan DWP 2017, sejumlah orang berdemonstrasi di lokasi acara, JIExpo Kemayoran.
Meski begitu, DWP 2017 tetap digelar. Dua tahun kemudian, acara yang mendatangkan disc jockey alias DJ internasional itu kembali ditolak ormas. Humas aksi dari GPI, Rahmat Himran menuturkan sekitar dua ribu orang akan menggelar demonstrasi di Balai Kota Jakarta dan JIExpo Kemayoran menolak DWP 2019.
2. Didukung Sandiaga Uno
Sandiaga Uno menyatakan mendukung DWP ketika masih menjabat wakil gubernur DKI pada 2017. Sandiaga menilai DWP perlu didukung karena dapat mendorong perekonomian negara. Bahkan, kala itu Sandiaga bercerita anaknya adalah salah satu pengunjung DWP. "Oh, itu anak saya biasanya ke sana,” kata Sandiaga di sela kegiatannya di Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Ahad 3 Desember 2017.
3. Pindah ke Bali
DWP 2018 tak diselenggarakan di Jakarta. Media Relation Ismaya, Kevin Wiyarnanda, berdalih 2018 adalah momentum spesial sehingga penyelenggara hendak membuat sesuatu yang berbeda. Karena itulah, DWP 2018 dihelat di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Bali. "Karena tahun ini merupakan tahun ke-10, jadi kami mau membuat sesuatu yang berbeda," kata Kevin, Jumat, 7 Desember 2018.
Seorang pegawai JIEXPO yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, kontrak kerjasama JIEXPO dan DWP tak diperpanjang lagi untuk tahun ini. Alasannya, banyak pihak yang menolak pagelaran ini di Jakarta. Namun pernyataan disanggah Media Relation JIExpo, Roy Kumar. "Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kontrak atau apa pun," ucap Roy.
4. Dituduh Penuh Maksiat hingga Penghitungan Pajak Tak Jelas
Penolakan lagi-lagi melanda DWP di tahun ini. Ormas bernama GPI yang pertama menyampaikan bahwa massa bakal demonstrasi di Balai Kota Jakarta dan JIExpo Kemayoran guna menolak DWP 2019. Rahmat Himran menyebut DWP sebagai acara maksiat terbesar di Asia. Rahmat mengklaim, tiga kali menyusup, GPI mendapati pengunjung DWP mengkonsumsi minuman keras.
"Para penikmat maksiat akan berkumpul JIExpo Jakarta dan melakukan pesta baik itu seks bebas maupun narkoba dan kegiatan minuman keras," lanjut dia.
Belasan orang yang tergabung dalam Gerakan Pribumi Indonesia bahkan sudah menggelar demo di depan Balai Kota pada Rabu, 11 Desember 2019. Mereka menilai DWP tak sesuai dengan moral dan adat warga Indonesia sehingga harus dibatalkan.
Penolakan terhadap DWP pun datang dari mantan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung. Ketika menjabat pada 2017, Lulung menduga DWP penuh dengan orang-orang yang mengonsumsi minuman beralkohol hingga narkoba. Lebih dari itu, Lulung menekankan penghitungan pajak DWP tak jelas. Dia mempertanyakan apakah pajak dari hasil penjualan tiket terkontrol oleh pemerintah DKI.
5. Didukung Ketua DPRD DKI
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut pagelaran musik DWP merupakan pendapatan yang bersifat profit bagi Pemerintah Jakarta. Menurut Prasetyo, ajang yang rutin digelar di Ibukota itu memiliki pemasukan dari penjualan tiket yang relatif besar.
Ia pun berencana meminta anggota DPRD untuk mengawasinya. “Nanti teman-teman dari Komisi C saya suruh awasi ke sana bagaimana laporan keuangannya. Kan dari tiket. Tiket bukan kecil pendapatannya, besar,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 11 Desember 2019.
MARTHA WARTA
Foto 
