Bagaimana Tim Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Bersatu Melawan Intimidasi

BERTEMU dengan Muhaimin Iskandar dalam acara pengukuhan guru besar Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Kamis, 9 November lalu, Hasto Kristiyanto mengajak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu bekerja sama. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut meminta Muhaimin ikut mengawasi netralitas Polri dan penegak hukum lain yang terindikasi mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024.

Hasto dan Muhaimin berada di kubu berbeda. PDIP mendukung Ganjar-Mahfud Md. Sedangkan Muhaimin calon wakil presiden Anies Baswedan. Menurut Hasto, ajakan itu muncul lantaran kampanye Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin kerap diganggu oleh penegak hukum. “Cak Imin setuju dan merespons pesan itu dengan baik,” kata Hasto kepada Tempo di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November lalu.

Kubu Ganjar beberapa kali mengungkapkan dugaan intimidasi terhadap relawan dan kader partai pendukungnya. Hasto menyebutkan dugaan adanya penggunaan instrumen kekuasaan dan intervensi ke lembaga negara dalam pemenangan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar, Arsjad Rasjid, juga menyebutkan kubunya tak hanya bertanding melawan kandidat lain, tapi juga kezaliman yang masif.

Dua orang dekat Anies Baswedan bercerita, lobi dari tim Ganjar-Mahfud cukup intens. Menurut mereka, kubu Ganjar menjajaki kemungkinan pasangan nomor urut satu dan tiga itu membentuk tim bersama untuk melawan kecurangan. Komunikasi itu dijalin antara lain oleh politikus PDIP, Aria Bima, dan co-captain Tim Nasional Anies-Muhaimin, Sudirman Said.

Dimintai tanggapan pada Sabtu, 2 Desember lalu, Bima membantah jika disebut berhubungan dengan perwakilan tim Anies. “Tidak benar itu,” ujar anggota Komisi Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut lewat pesan WhatsApp. Sedangkan Sudirman hanya membaca dan tak merespons pertanyaan yang dikirimkan ke nomor telepon selulernya.

Dua pejabat Deputi Hukum Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud menyebutkan intimidasi dialami relawan dan kader partai pendukung di berbagai daerah. Hingga pertengahan November lalu, ada sebelas laporan yang masuk ke tim hukum. Laporan itu termasuk pencopotan baliho Ganjar di Bali dan Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Melawan gangguan itu, tim hukum Ganjar memerintahkan relawan mencari bukti seperti rekaman video. Menurut para narasumber ini, rekaman menunjukkan aparat negara hanya menanggalkan alat kampanye Ganjar. Sedangkan sejumlah baliho partai dengan warna identitas biru yang berdekatan dengan alat kampanye Ganjar dibiarkan tetap terpacak.

Gangguan juga menimpa pengusaha yang mendukung PDIP. Seorang pengusaha restoran bercerita, tempat bisnisnya di Jakarta Selatan terkena razia aparat penegak hukum. Pebisnis ini mengaku menyokong logistik partai banteng. Dalam operasi itu, polisi menangkap artis sekaligus kader partai politik pendukung pemerintah karena ia mengkonsumsi obat-obatan. Selebritas itu belakangan dibebaskan karena tak terbukti memakai narkotik.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan timnya mendata semua kecurangan yang terjadi di daerah. Dia mencontohkan, ada laporan soal kedatangan polisi di kantor PDIP di Palu, Sulawesi Tengah. Todung lalu meminta kader di daerah itu mengumpulkan bukti dan membuat laporan tertulis. “Dokumentasi itu akan menjadi bukti saat mengajukan gugatan,” kata mantan Duta Besar Indonesia di Norwegia tersebut.

Seperti kubu Ganjar, tim pemenangan Anies Baswedan menemui aral. Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, menyebutkan sandungan yang dihadapi Anies muncul sebelum bekas Gubernur DKI Jakarta itu menjadi calon presiden. Safari politik Anies di sejumlah daerah juga dihalang-halangi. “Ada kekhawatiran Anies tak bisa berlayar menjadi capres saat itu,” ujar Ari.

Ganjalan masih terjadi meski Anies sudah resmi menjadi calon presiden. Tiga narasumber, dua di antaranya kolega Anies, mengatakan lingkaran dekat mantan Rektor Universitas Paramadina itu sempat menerima pesan berantai saat menentukan ketua tim kampanye. Saat itu Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, berpeluang memimpin tim pemenangan.

Menjelang pengumuman, kolega Anies ini menerima pesan soal rekam jejak Ahmad Ali. Pesan tersebut memuat potensi kasus kriminal yang bisa menjerat anggota Komisi Hukum DPR itu. Ahmad Ali membenarkan kabar bahwa dia sempat ditawari menjadi ketua tim sukses Anies-Muhaimin. Dia mengklaim telah menolak tawaran itu karena menilai ada tokoh yang lebih baik darinya.

Ihwal kasus pidana, Ahmad Ali membantah jika disebut punya perkara di lembaga penegak hukum. “Saya tak pernah terlibat kasus,” ucap politikus 54 tahun itu.

Gangguan juga menimpa pebisnis yang menyokong bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Petinggi di tim kampanye Anies-Muhaimin mengatakan pebisnis besar takut mendukung Anies. Karena itu, pasangan nomor urut satu ini hanya didukung pengusaha kelas menengah di daerah.

Bantuan dari pebisnis lokal itu pun tak mulus. Narasumber yang sama menyebutkan pengusaha di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang mendukung Anies tiba-tiba dipanggil lembaga negara untuk diperiksa izin dan kepatuhan pajaknya. Pengusaha tersebut tak pernah mengalami pemanggilan dari pemerintah sebelum memberikan bantuan kepada relawan pendukung Anies.

Anies pernah mengungkap tekanan yang dialami pendukungnya itu saat menjadi pembicara dalam program yang dipandu presenter Najwa Shihab. Kata dia, pajak perusahaan milik semua pebisnis yang membantunya diperiksa. “Orang jadi takut membantu,” tutur Anies.

Deklarasi Tim Hukum Nasional AMIN, di Jakarta, 27 November 2023. Dok. Facebook Anies Baswedan

Ketua Tim Hukum Anies, Ari Yusuf Amir, menyebutkan timnya telah memulai pengumpulan laporan dugaan kecurangan dan intimidasi yang dialami relawan dan pendukung. Ini adalah salah satu cara untuk melengkapi bukti. Salah satu laporan yang masuk adalah perusakan pos relawan Anies di Jawa Barat.

Menurut Ari, pos pemenangan itu diobrak-abrik orang tak dikenal. Tim hukum Anies telah melaporkan kejadian itu kepada kepolisian setempat. “Ada upaya menimbulkan ketakutan di lapangan,” kata Ari. Pengacara bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, ini memastikan tim kampanye Anies-Muhaimin akan melawan intimidasi.

Pasangan yang didukung NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera ini menggelar deklarasi khusus tim hukum pada Senin, 27 November lalu. Ari menyebutkan tim hukum juga dibentuk di daerah. Tim hukum daerah telah dilatih untuk mengawal kasus kecurangan dan intimidasi. “Kami membuat aplikasi khusus sebagai kanal pelaporan kasus kecurangan,” ujarnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan mengatakan institusinya tak berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, terkhusus Prabowo-Gibran. Dia mengklaim pimpinan kepolisian selalu memeriksa peristiwa di lapangan begitu mendapat laporan soal netralitas Polri. “Mohon ditunjukkan kalau ada polisi yang tak netral dan tak adil,” ucap lulusan Akademi Kepolisian 1991 ini.