Bagaimana Tim Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Bersatu Melawan Intimidasi

BERTEMU dengan Muhaimin Iskandar dalam acara pengukuhan guru besar Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Kamis, 9 November lalu, Hasto Kristiyanto mengajak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu bekerja sama. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut meminta Muhaimin ikut mengawasi netralitas Polri dan penegak hukum lain yang terindikasi mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024.

Hasto dan Muhaimin berada di kubu berbeda. PDIP mendukung Ganjar-Mahfud Md. Sedangkan Muhaimin calon wakil presiden Anies Baswedan. Menurut Hasto, ajakan itu muncul lantaran kampanye Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin kerap diganggu oleh penegak hukum. “Cak Imin setuju dan merespons pesan itu dengan baik,” kata Hasto kepada Tempo di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November lalu.

Kubu Ganjar beberapa kali mengungkapkan dugaan intimidasi terhadap relawan dan kader partai pendukungnya. Hasto menyebutkan dugaan adanya penggunaan instrumen kekuasaan dan intervensi ke lembaga negara dalam pemenangan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar, Arsjad Rasjid, juga menyebutkan kubunya tak hanya bertanding melawan kandidat lain, tapi juga kezaliman yang masif.

Dua orang dekat Anies Baswedan bercerita, lobi dari tim Ganjar-Mahfud cukup intens. Menurut mereka, kubu Ganjar menjajaki kemungkinan pasangan nomor urut satu dan tiga itu membentuk tim bersama untuk melawan kecurangan. Komunikasi itu dijalin antara lain oleh politikus PDIP, Aria Bima, dan co-captain Tim Nasional Anies-Muhaimin, Sudirman Said.

Dimintai tanggapan pada Sabtu, 2 Desember lalu, Bima membantah jika disebut berhubungan dengan perwakilan tim Anies. “Tidak benar itu,” ujar anggota Komisi Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut lewat pesan WhatsApp. Sedangkan Sudirman hanya membaca dan tak merespons pertanyaan yang dikirimkan ke nomor telepon selulernya.

Dua pejabat Deputi Hukum Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud menyebutkan intimidasi dialami relawan dan kader partai pendukung di berbagai daerah. Hingga pertengahan November lalu, ada sebelas laporan yang masuk ke tim hukum. Laporan itu termasuk pencopotan baliho Ganjar di Bali dan Pematang Siantar, Sumatera Utara.