Bagaimana Calon Presiden Berebut Dukungan Kepala Desa

ACARA Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang berlangsung di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 19 November lalu, semula beragenda deklarasi dukungan kepala desa (kades) untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran. Undangan deklarasi itu disebar secara berantai ke grup-grup WhatsApp sejumlah organisasi perangkat desa.

“Undangannya cukup mendadak. Kami menerimanya beberapa hari sebelum acara,” kata Agung Heri Susanto dari Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) saat dihubungi Tempo, Sabtu, 2 Desember lalu.  

Mendekati hari-H, konsep acara berubah. Agenda deklarasi berganti menjadi pertemuan biasa. Dua pengurus Apdesi bercerita, perubahan itu terjadi setelah para petinggi organisasi tersebut berkomunikasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sejumlah pejabat pemerintah, hingga Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mereka yang dimintai masukan menyampaikan bahwa keterlibatan aparatur desa dalam pemenangan pasangan calon presiden berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seruan deklarasi untuk Prabowo-Gibran pun tak jadi digaungkan. Ketua organisasi kelompok desa juga melarang anggotanya hadir di lokasi membawa atribut pasangan itu.

Seorang anggota panitia acara mengatakan penyelenggara sebenarnya telah menyiapkan sekitar 30 ribu jaket bergambar pasangan calon nomor urut dua itu. Spanduk-spanduk juga telah dicetak dan siap direntangkan. Setelah ada larangan penggunaan atribut, para undangan akhirnya datang mengenakan kemeja putih tanpa gambar Prabowo-Gibran.

Kendati konsep acara berubah, Gibran tetap hadir dan menyampaikan sambutan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu didampingi petinggi-petinggi partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju—koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Belakangan, Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu melaporkan panitia acara ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu.