Apa Kabar Janji Kampanye

SETAHUN sudah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla memimpin negeri ini. Berbagai janji telah terlontar. Kini giliran rakyat yang menagih. Sebab, seperti dituturkan Jusuf Kalla sendiri di Semarang pada 17 Juni tahun lalu, ”Saya setuju jika janji-janji calon presiden dan wakil presiden dicatat, agar jika terpilih nanti masyarakat bisa menagihnya.”

Berikut ini realisasi dan indikator untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan janji mereka.

Pemberantasan KKN: Kontrak politik dengan rakyat untuk memberantas korupsi, dengan pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan.

Realisasi:

• Sejumlah kasus korupsi diusut dan tersangka diseret. Antara lain kasus di Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Agung, Departemen Pertanian, Departemen Agama, Bank BNI, Bank Mandiri, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, dan Radio Republik Indonesia. Juga kasus korupsi daerah Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Banten.

Indikator:

• Transparency International masih menempatkan Indonesia di posisi ke-5 negara terkorup di dunia.
• Pada 2002-2004 ada seribu kasus korupsi diajukan ke pengadilan, namun pelaku terhukum bisa dihitung dengan jari.
• Indonesia Corruption Watch mendata 153 kasus menyeret anggota legislatif dan eksekutif. Tapi sejumlah kasus di Kejaksaan Agung masih terkatung-katung. Dari bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pemasangan pipa di Jawa, proyek hutan tanaman industri, proyek bantuan teknis kilang Balongan, kredit macet Bahana, hingga Pembinaan Usaha Indonesia.

Penegakan Hukum: Memberantas pencucian uang, penyelundupan, pembajakan, pengguna dan pengedar narkotik dan obat terlarang, serta kejahatan jalanan.

Realisasi:

• Menggerebek pabrik dan lokasi penjualan VCD bajakan, pabrik narkoba, menangkap pengedar dan pengguna narkoba.
• Sejumlah penyelundupan kayu di Papua dan Kalimantan dibongkar aparat kepolisian, juga kapal-kapal asing ilegal yang masuk perairan Indonesia.

Indikator:

• Pada 11 Februari 2005, Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam negara non-kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang.
• Badan Narkotika Nasional menyimpulkan 3,9 persen pelajar terlibat narkoba. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, 70 persen dari 4 juta pecandu narkoba adalah anak usia sekolah (14-20 tahun).
• Berdasarkan Data Business Software Alliance, Indonesia masih menempati peringkat empat dari 20 negara tertinggi pembajakan peranti lunak. Sejak UU Perlindungan Hak Cipta berlaku pada Juli 2003, pembajakan hanya turun 1 persen.

Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,3 persen menjadi rata-rata 6,6 persen per tahun dalam lima tahun pemerintahan. Pembangunan sektor riil diutamakan untuk meningkatkan daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan.

Realisasi:

• Dua kali menaikkan harga minyak di dalam negeri (1 Maret 2005 naik 29 persen, 1 Oktober 2005 naik 125 persen) serta memangkas subsidi BBM. Subsidi ini membebani anggaran negara akibat lonjakan harga minyak dunia dari US$ 24 (Rp 240 ribu) hingga mendekati US$ 70 (Rp 700 ribu) per barel.
• Indonesia Infrastructure Summit 2005 digelar Jakarta. Hadir 597 delegasi dari 19 negara. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6,6 persen per tahun (selama lima tahun) dibutuhkan dana pembangunan infrastruktur US$ 150 miliar (Rp 1.350 triliun) —termasuk untuk pembangunan kembali Aceh pasca-bencana tsunami US$ 4 miliar.

Indikator:

• Pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini diperkirakan 5,8 persen, lebih tinggi dari tahun lalu 5,1 persen.
• Inflasi hingga September 2005 mencapai 9,1 persen, lebih tinggi dari tahun lalu 6,4 persen. Hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 11-12 persen.
• Rupiah setahun terakhir terdepresiasi 11,1 persen, sedangkan mata uang won (Korea), baht (Thailand), dan peso (Filipina) menguat.
• Suku bunga sertifikat Bank Indonesia (1 bulan) meningkat dari 7,4 persen menjadi 11 persen.
• Terjadi triple deficit: APBN, transaksi berjalan, transaksi modal.
• Pertumbuhan ekspor barang dan jasa melambat dari 17,1 persen pada kuartal ketiga 2004 menjadi 7,3 persen pada kuartal kedua 2005.
• Cadangan devisa merosot US$ 7 miliar dalam enam bulan terakhir.

Pendidikan: Mencerdaskan anak-anak agar keluar dari kemiskinan. Menaikkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Bagi yang tidak mampu, bisa sekolah gratis. Gaji guru diupayakan Rp 2 juta per bulan.

Realisasi:

• Kenaikan anggaran pendidikan dalam pembahasan. Daerah mengalokasikan dana perbaikan gedung-gedung sekolah inpres. Salah satunya Tangerang, yang mencanangkan perbaikan 200-an sekolah.

Indikator:

• Ada 2,1 juta pekerja anak Indonesia, sebagian besar putus sekolah. Survei Sosial Ekonomi Nasional menilai kesempatan pendidikan tak merata ke desa, didominasi masyarakat kota.

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan: Mempedulikan pemberantasan kejahatan transnasional dalam penyelundupan kaum perempuan.

Realisasi:

• Pengusutan penjualan bayi dan perdagangan perempuan di perbatasan Indonesia. Terungkap penyelundupan bayi di Jakarta dan perempuan di Kalimantan Barat.
• Kasus kekerasan TKI perempuan juga terungkap di luar negeri. Contohnya, kasus Casingkem dan Istiqomah yang disandera di Irak. Rancangan undang-undang perlindungan perempuan masih di DPR.

Indikator:

• Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan meningkat tiap tahun. Perdagangan perempuan melonjak 88 persen.

Kebijakan dan Pembangunan Daerah: Menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Prioritas pembangunan sektor pendidikan, infrastruktur, dan pengungsi di Nusa Tenggara Timur, pariwisata di Bali, penyelesaian konflik Maluku dan Papua.

Realisasi:

• Tercapai kesepakatan Helsinki dengan Gerakan Aceh Merdeka pada Agustus 2005. Para anggota GAM diberi amnesti dan rehabilitasi. Untuk Aceh pasca-tsunami juga dialokasikan dana restrukturisasi.

Indikator:

• Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mencatat perekonomian Aceh belum tertata.
• Sekitar 2,4 juta rakyat Papua masih terbelakang dan miskin.
• Papua Watch dan Front Pemuda Papua menilai otonomi khusus masih gagal meski Papua sudah menerima dana triliunan rupiah.

Keamanan dan Pertahanan: Mengagendakan reformasi TNI di bidang bisnis, teritorial, dan kekebalan militer. TNI melakukan pendekatan demokratis dan tidak represif. Terorisme akan diperangi secara intensif. Deteksi dini ditingkatkan.

Realisasi:

• Rencana mengaktifkan komando teritorial. Sejumlah perwira yang terjerat hukum dibawa ke pengadilan. Para pelaku bom divonis dan diproses hukum.

Indikator:

• Bali kembali diguncang ledakan bom pada awal Oktober 2005, menewaskan 25 orang.

Kebebasan Pers: Menegakkan kebebasan pers, tidak ada pembredelan atau penyensoran. Namun tugas pers tidak boleh dianggap selalu benar.

Realisasi:

• Tidak ada pembredelan terhadap media massa.

Indikator:

• Reporters Sans Frontieres, organisasi internasional bidang pers, menempatkan Indonesia pada peringkat terbaik di ASEAN. Indikasinya tidak ada pembredelan. Namun, kasus pemidanaan pers di pengadilan (kasus Tempo versus Tomy Winata, serta gugatan Megawati dan Akbar Tandjung terhadap Rakyat Merdeka) masih berjalan.

Ketenagakerjaan: Menargetkan lima tahun lagi pengangguran tinggal 5,1 persen dari jumlah penduduk. Pemerintah mengakomodasi buruh migran hingga ada lapangan kerja terbuka. Peningkatan taraf hidup kaum pekerja terutama standar upah dan perlindungan.

Realisasi:

• Kampanye penolakan pekerja anak. Tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia dikembalikan ke Indonesia untuk perbaikan identitas resmi. Departemen Luar Negeri memberikan bantuan hukum pada TKI di luar negeri yang menghadapi masalah.

Indikator:

• Administrasi pengiriman TKI ke luar negeri belum terkoordinasi dengan baik antara Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Luar Negeri. Asosiasi Penyalur Jasa TKI mencatat 70 persen TKI ilegal.
• Pengangguran terbuka meningkat dari 9,9 persen pada Agustus 2004 menjadi 10,3 persen pada Februari 2005.

Kesejahteraan Rakyat: Membantu rakyat miskin secara aman, damai dan adil, demokratis dan sejahtera. Menjamin kebutuhan pokok murah dan stabil tanpa membebani rakyat kecil.

Realisasi:

• Mendata rakyat miskin untuk penanggulangan kemiskinan. Selepas naiknya harga bahan bakar minyak pada 1 Oktober 2005, warga miskin mendapatkan subsidi. Kini, dari Rp 4,65 triliun dana subsidi langsung tunai, yang sudah disalurkan ke PT Pos Indonesia 56,1 persen atau lebih dari Rp 2 triliun.

Indikator:

• Kemiskinan meningkat dari sekitar 36 juta orang pada November 2004 menjadi lebih dari 40 juta orang pada Agustus 2005.
• Survei Data Informasi Anak terhadap 100 anak jalanan mencatat cuma 10 persen anak yang terjangkau penanganan pemerintah.
• Human Development Index yang dikeluarkan lembaga Program Pembangunan PBB (UNDP) menyimpulkan kualitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan rakyat Indonesia terbelakang.

Sumber: Buku Janji dan Komitmen SBY, Tim Indonesia Bangkit, Departemen Keuangan