Setahun Pemerintahan SBY-JK: Kepercayaan Mulai Merunduk

Susilo Bambang Yudhoyono adalah seorang presiden yang sangat kuat kalau dilihat dari jumlah pemilihnya—61 persen dari total suara yang sah. Tak banyak presiden di negara demokrasi mendapatkan jumlah pemilih sebesar itu. Sekarang, setahun setelah ia menjadi presiden dan memimpin pemerintahannya, banyak hal terjadi. Bagaimana rakyat menilai kinerjanya?

Dalam demokrasi, penilaian rakyat penting karena rakyat adalah sumber dari kekuasaan dan wewenang presiden. Bila diabaikan terus-menerus, rakyat bisa mencabut mandat yang diberikan kepadanya dalam pemilihan umum yang akan datang. Pemilu Presiden 2009 memang masih lama, tapi akumulasi sukses ataupun gagal dari Presiden pada akhirnya akan membuahkan ganjaran dengan memilihnya kembali atau menghukumnya dengan tidak memilihnya kembali sebagai presiden pada 2009 nanti.

Terpilihnya SBY sebagai presiden pada 2004 sebagian ditentukan oleh mekanisme reward and punishment tersebut terhadap Presiden Megawati. Masyarakat ingin perubahan, ingin kinerja pemerintah lebih baik dibanding yang sudah dicapai Presiden Megawati. Ini terlihat dari antusiasme dan optimisme publik terhadap SBY dan pemerintahannya pada bulan pertama (November 2004). Waktu itu 8 dari 10 pemilih Indonesia merasa puas dengan yang telah dilakukan Presiden. Ini berarti tidak banyak masyarakat yang kecewa dengan apa yang telah dilakukannya, termasuk dalam merekrut anggota kabinetnya.

Warga yang mengetahui anggota kabinet Presiden Yudhoyono waktu itu umumnya memberikan penilaian positif terhadap mereka. Publik umumnya percaya, para anggota kabinet itu akan mampu mengemban amanat yang diberikan. Dari warga yang mengenal nama-nama menteri koordinator Presiden Yudhoyono, misalnya, terjaring optimisme. Rata-rata, di atas 81 persen, yakin bahwa mereka akan mampu bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Demikian juga untuk menteri-menteri yang lainnya. Semua ini mengindikasikan bulan madu masyarakat-pemerintah. Relatif sedikit anggota masyarakat yang berprasangka negatif sejak awal. Rakyat telah memberikan kepercayaan kepada Presiden dan mempersilakan pemerintah yang dibentuknya berjalan.

Optimisme publik terhadap SBY dan kabinet terlihat di sektor yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sektor ekonomi. Pada November 2004 lebih banyak warga (41 persen) yang merasakan bahwa kondisi ekonomi nasional waktu itu lebih baik dibanding setahun sebelumnya—sedangkan yang merasa sebaliknya lebih sedikit (21 persen). Juga, lebih banyak (67 persen) yang merasa lebih optimistis bahwa keadaan ekonomi nasional setahun ke depan akan lebih baik dibanding saat itu. Sedangkan yang merasa sebaliknya relatif lebih sedikit (21 persen). Optimisme yang cukup tinggi ini mencerminkan kepuasan publik terhadap kenerja sebulan Presiden Yudhoyono.

Bagaimana masyarakat menilai kinerja SBY dan pemerintahannya setelah mereka berjalan hampir setahun? Sementara pada November tahun lalu 80 persen publik merasa puas dengan kinerja Presiden, pada akhir September 2005 publik yang merasa puas pada kinerja Presiden merosot menjadi 63 persen. Mengalami penurunan 17 persen. Penurunan yang cukup berarti, tapi kira-kira masih dalam garis elektoralnya yang sangat tinggi itu (61 persen). Kalau surveinya dilakukan sekarang, atau setelah pengumuman harga baru BBM 1 Oktober, kemungkinan penurunannya lebih tajam lagi. Sebab, pada akhir September publik belum tahu persis besaran kenaikan harga BBM tersebut, meskipun sudah tahu harga BBM akan dinaikkan pada 1 Oktober.

Bersamaan dengan penurunan kepuasan publik atas kinerja Presiden, evaluasi positif dan optimisme publik atas kondisi ekonomi nasional juga menurun. Pada November tahun lalu, 41 persen publik merasa keadaan ekonomi nasional lebih baik dibanding tahun sebelumnya, tapi yang menyatakan demikian pada September 2005 hanya 24 persen. Turun sekitar 17 persen. Sementara itu optimisme publik juga menurun. Yang menyatakan bahwa keadaan ekonomi nasional setahun ke depan akan lebih baik dibanding sekarang sebesar 67 persen pada November tahun lalu, tapi pada September 2005 yang optimistis 42 persen. Menurun 25 persen. Evaluasi positif dan optimisme publik terhadap kondisi ekonomi nasional ini berdampak cukup berarti terhadap kepuasan atas kinerja Presiden secara keseluruhan.

Secara lebih khusus, dalam survei nasional akhir September 2005, rata-rata di atas 70 persen publik menilai kinerja pemerintah buruk dalam mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Dengan proporsi kurang lebih sama, publik juga menilai buruk kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di pasar, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjamin ketersediaan BBM, dan dalam menanggulangi harga BBM dalam negeri akibat kenaikan harga BBM dunia. Semua penilaian negatif ini berdampak negatif pula terhadap kinerja Presiden secara umum.

Namun kinerja pemerintah dinilai cukup baik dalam sektor non-ekonomi, terutama yang berkaitan dengan politik, keamanan, dan sosial. Kinerja di bidang ekonomi dinilai publik negatif, dan berdampak pada penurunan atas kepuasan publik pada kinerja SBY pada umumnya, tapi penurunan kepuasan ini tidak setajam yang diperkirakan. Dalam survei nasional akhir September itu mayoritas publik masih puas dengan kinerjanya. Penurunan kepuasan akibat dari kinerja ekonomi ditahan oleh kinerja pemerintah SBY di bidang non-ekonomi, terutama di bidang politik dan penegakan hukum.

Di bidang politik, mayoritas publik setuju dengan perundingan Helsinki, dan menilai bahwa tindak lanjut atas kesepahaman itu berjalan baik. Pemerintah juga dipandang cukup baik dalam upaya rekonsiliasi antara mantan GAM dan warga lainnya, dan dalam menanggulangi konflik serta gerakan separatis di Papua. Mayoritas publik juga menilai baik dalam sejumlah penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi (65 persen). Korupsi masih masalah besar di negeri ini, dan penanggulangannya masih jauh. Namun demikian apa yang telah dilakukan pemerintah SBY dalam menindak para koruptor sebagaimana sering diberitakan media massa tampaknya menumbuhkan apresiasi dari masyarakat. Dibanding pada masa pemerintah sebelumnya, pemberantasan korupsi di bawah Presiden Yudhoyono mungkin lebih kelihatan hasilnya. Pejabat publik di daerah maupun pusat sudah cukup banyak yang diproses di pengadilan. Upaya semacam ini belum banyak terlihat dalam pemerintah sebelumnya.

Di samping itu, pemerintah juga dinilai baik dalam penyediaan sarana pendidikan (75 persen) dan kesehatan (70 persen). Masalah pendidikan memang masih sangat banyak dan belum ditanggulangi pemerintah. Di sana-sini memang muncul penyakit dan busung lapar. Tapi masyarakat menilai pemerintah telah bekerja baik dalam penanggulangan masalah-masalah tersebut.

Tapi kinerja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan bahkan masalah politik dan penegakan hukum, sangat terkait dengan keadaan ekonomi nasional. Janji pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke sektor lain terutama pendidikan dan kesehatan kemungkinan akan terus menciptakan ketidakpuasan publik terhadap kinerja di bidang ekonomi, tapi di sisi lain dapat menumbuhkan kepuasan di bidang non-ekonomi. Pengalihan alokasi ini dapat menjaga kepuasan publik terhadap kinerja Presiden meskipun kinerja pemerintah di bidang ekonomi dinilai buruk.

Namun kemampuan sektor non-ekonomi menyangga kepuasan publik terhadap kinerja Presiden juga akan bobol bila keadaan ekonomi nasional tidak membaik. Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan bahkan keamanan, tidak mungkin bisa terlaksana tanpa didukung kemajuan di sektor ekonomi. Karena itu, pada akhirnya tidak akan ada kekuatan yang dapat menyangga kepuasan publik terhadap Presiden bila ekonomi memburuk.

Ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi nasional sangat sensitif terhadap kenaikan harga, terutama harga barang kebutuhan pokok, termasuk BBM. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM pada Maret lalu, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden turun dari 69 persen pada bulan Januari ke 64 persen pada bulan April. Tapi tiga bulan kemudian (Juli) terjadi pemulihan kepuasan publik (71 persen) terhadap kinerja Presiden. Pemulihan ini terjadi setelah ternyata pemerintah cukup dapat mengendalikan dampak negatif dari kenaikan BBM tersebut.

Apakah pemerintah akan mampu mengendalikan dampak negatif dari kenaikan BBM kedua ini dalam jangka pendek, setidaknya dalam tiga bulan ke depan? Kalau terbukti mampu, ada kemungkinan kepuasan publik atas kinerja Presiden Yudhoyono kembali akan pulih. Bila tidak, akan semakin banyak rakyat yang tidak puas dengan kinerja Presiden. Bila ketidakpuasan ini terakumulasi dalam empat tahun ke depan, tinggal menunggu waktu saja rakyat menurunkannya dari istana. Dan, Wakil Presiden telah menyadari konsekuensi itu. ”Jangan dipilih lagi nanti kalau keputusan pemerintah menaikkan BBM ternyata salah,” katanya.

Bila mekanisme itu yang terjadi, dan bila rakyat cukup sabar menunggu empat tahun dalam kondisi ekonomi yang buruk, demokrasi kita bisa lulus dari ujian yang berat itu. Tapi, jarang ada yang lulus dari ujian semacam itu. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah bekerja lebih keras lagi agar publik tidak merasakan kondisi ekonomi kita lebih buruk lagi, dan demokrasi kita terselamatkan.