Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia menjamin keamanan selama proses pengumuman hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu nanti. Sedikitnya 65 ribu anggota pasukan gabungan dikerahkan untuk mengamankan DKI Jakarta, terutama di sejumlah titik yang bakal menjadi tempat unjuk rasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Rencana pengamanannya sudah kami siapkan secara detail. Sudah siap mulai hari ini sampai pasca-pengumuman," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, kepada Tempo, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Peningkatan pengamanan di Jakarta ini dilakukan setelah ada rencana kelompok massa pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, menggelar gerakan aksi massa. Aksi tersebut bertujuan menolak hasil penghitungan KPU yang dianggap curang dan menguntungkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Berdasarkan catatan Kepolisian Daerah Metro Jaya, organisasi massa yang bakal turun melakukan aksi antara lain Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Gerakan Nusantara Kedaulatan Rakyat. Selain itu, ada kelompok massa dari Rembuk Nasional 1998, Gerakan Pemuda, Aksi Kedaulatan Rakyat, dan Forum Pembela Islam.
Juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, mengatakan mereka menuntut agar KPU menghentikan pengumuman hasil penghitungan suara. "Karena sudah dipastikan akan mengumumkan untuk kemenangan 01. Padahal mereka diduga kuat telah melakukan kecurangan," ujarnya.
Kepolisian mengerahkan 33 ribu anggota pasukan untuk mengamankan aksi massa tersebut. Pasukan itu terdiri atas kesatuan Polda Metro Jaya, Brigade Mobil, Perintis Sabhara Nusantara, dan Detasemen Khusus 88. Sebanyak 6.000 personel Brimob dari sejumlah daerah telah sampai di Jakarta untuk memperkuat pengamanan.
Adapun TNI mengerahkan 12 ribu personel dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Seluruh pasukan nantinya disebar di Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat, Istana Negara, serta pusat perekonomian.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Sisriadi, mengatakan korpsnya juga menyiagakan 20 ribu personel untuk mengantisipasi perkembangan kondisi di lapangan. "Persiapan yang sudah dilakukan antara lain melaksanakan latihan-latihan yang diperlukan. Latihan tactical floor game telah dilakukan di Mabes TNI, juga latihan lapangan dilakukan di area Monas," katanya.
Menurut Dedi Prasetyo, berdasarkan hasil penelusuran intelijen kepolisian, belum ditemukan adanya potensi kerusuhan dalam aksi massa 22 Mei nanti. Meski begitu, polisi bersiaga untuk mengantisipasi adanya potensi serangan teroris yang memanfaatkan aksi massa. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak ikut aksi massa. "Diimbau masyarakat untuk tidak turun di jalan karena ada potensi aksi teror," katanya.
Adapun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta semua panglima komando daerah militer dan kepala kepolisian daerah mencegah mobilisasi massa dari daerah ke Jakarta. "Kalau konflik nasional terjadi, maka mengganggu stabilitas keamanan nasional yang bisa berpengaruh pada pembangunan nasional, bisa mengganggu capaian sasaran kita sebagai bangsa," ujar dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai pengamanan oleh kepolisian dan TNI itu berlebihan. "Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi," ujarnya. Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra lainnya, Ferry Juliantono, mengatakan kemungkinan besar Prabowo tidak akan hadir dalam aksi 22 Mei nanti. "Kelihatannya Pak Prabowo enggak turun," ujar Ferry saat dihubungi, kemarin.
MAYA AYU PUSPITASARI | DEWI NURITA | ANDITA RAHMA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
