Dusta Angka Corona

Sejumlah pemerintah daerah diduga memainkan data Covid-19. Gubernur Jawa Timur ditengarai membolehkan angka kasus infeksi dicicil untuk mencegah grafik melonjak. Mereka panik menjelang program obat gratis diluncurkan.

24 Juli 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Petugas pemakaman menggunakan handphone miliknya dengan latar belakang pemakaman khusus COVID-19 Simalingkar B, Medan Tuntungan, Sumatera Utara, 22 Juni 2021. ANTARA/Fransisco Carolio

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Data Covid-19 di Jawa Timur dan Sumatera Utara disinyalir tak dilaporkan dengan benar.
Di Bangkalan, jumlah kasus positif Covid-19 sempat ditahan maksimal 100 per hari.
Manipulasi data diduga untuk mencegah status zona merah.

TERLETAK di area timur Taman Pemakaman Umum Kutobedah, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tiga nisan bertulisan nama Hendriana, Supriyanto, dan Suyati terpacak di atas gundukan tanah kuburan Covid-19. Tanggal kematian 18 Juli 2021 tercatat di jirat putih yang masih resik. Tak jauh dari situ, nisan bertarikh 19 Juli 2021 menorehkan asma Windari dan Temu.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

data-covid-19

edy-rahmayadi

luhut-pandjaitan

covid-19

khofifah-indar-parawansa

budi-gunadi-sadikin

pemerintah-provinsi-jawa-timur

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai Redaktur Pelaksana Desk Wawancara dan Investigasi. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Edisi 24 Juli 2021