Setelah Opung Kembali

Sebagai dampak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas hadir mengawasi penyidik dan pekerjaan mereka. Tak bisa diharapkan.

24 Juli 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan Pangabean bersama Albertina Ho (kanan) usai memimpin sidang pembacaan surat putusan pelanggaran kode etik terperiksa Ketua KPK Firli Bahuri, di Gedung KPK Jakarta, 24 September 2020./TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Kepercayaan pegiat antikorupi terhadap Dewan Pengawas KPK runtuh sejak vonis bersalah dua penyidik korupsi paket bantuan sosial.
Ada personel Dewan Pengawas yang dianggap dengan partai politik.
Dituding perpanjangan tangan pimpinan KPK.

TEPUK tangan bergemuruh saat Tumpak Hatorangan Panggabean berpidato di aula gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Desember 2019. Ia berbicara sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK. Di depan ratusan pegawai komisi antirasuah itu, ia menyampaikan tekad menjaga semangat pemberantasan korupsi di lembaga tersebut.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

albertina-ho

dewan-pengawas-kpk

indonesia-corruption-watch-icw

korupsi-dana-bansos

kpk

Riky Ferdianto

Alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Memulai karier jurnalistik di Tempo pada 2006. Banyak meliput isu hukum, politik, dan kriminalitas. Aktif di Aliansi Jurnalis Independen.

Edisi 24 Juli 2021