Setelah Opung Kembali

TEPUK tangan bergemuruh saat Tumpak Hatorangan Panggabean berpidato di aula gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Desember 2019. Ia berbicara sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK. Di depan ratusan pegawai komisi antirasuah itu, ia menyampaikan tekad menjaga semangat pemberantasan korupsi di lembaga tersebut.

Berdiri di atas podium, Tumpak ditemani Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsuddin Haris. Beberapa jam sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Tumpak dan kawan-kawan sebagai ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. “Kita semua tahu bahwa telah terjadi perubahan Undang-Undang KPK,” tuturnya waktu itu. “Saya tahu ini adalah masalah pelik yang menyentuh hati nurani seluruh pegawai KPK, termasuk saya.”

Beberapa bulan sebelumnya, demonstrasi meletup di berbagai wilayah karena menolak pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Tumpak mengajak semua yang hadir dalam aula itu menerima dan melaksanakan aturan baru tersebut. “Opung kembali ke sini,” katanya. “Saya dan teman-teman tetap berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi.”

Salah satu dampak revisi Undang-Undang KPK adalah lahirnya Dewan Pengawas. Lembaga ini menggantikan peran Pengawasan Internal untuk mengawasi dan memproses pelanggaran kode etik pegawai. Dewan juga berwenang memberikan izin penyadapan dan penggeledahan. Dewan Pengawas dipilih oleh presiden. Praktis, keberadaan dewan ini memutus status KPK sebagai lembaga independen.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, mengatakan sempat menaruh harapan besar terhadap personel Dewan Pengawas. Kelima tokoh senior itu memiliki rekam jejak baik di bidang masing-masing.

Kepercayaan Kurnia runtuh seusai pembacaan vonis sidang etik dua penyidik kasus korupsi paket bantuan sosial, Mochamad Praswad Nugraha dan Muhammad Nor Prayoga, pada 12 Juli lalu. Majelis Etik menganggap keduanya bersalah karena merundung saksi kasus bantuan sosial, Agustri Yogasmara. “Mereka sudah tidak bisa lagi diharapkan,” ujarnya. 

•••

TUMPAK Hatorangan Panggabean, 77 tahun, adalah mantan jaksa yang pertama kali terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua KPK pada 2003-2007. Setelah lengser, ia menjadi komisaris PT Pos Indonesia. Ia melepas jabatan itu setelah diminta kembali memimpin KPK pada 2009. Kala itu, KPK tengah dilanda huru-hara setelah berkonfrontasi dengan Kepolisian RI. Momen ini dikenal sebagai kasus cecak versus buaya jilid satu.

Berbeda dengan Tumpak, empat anggota Dewan Pengawas lain bukan alumnus KPK. Harjono pernah menjabat Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Sementara itu, Syamsuddin Haris adalah analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia meniti karier cukup panjang sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Artidjo Alkostar dan Albertina Ho merupakan mantan hakim yang putusannya kerap membuat jeri para koruptor. Saat menjadi hakim agung, Artidjo pernah menambah hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dari 4 tahun menjadi 12 tahun penjara. Indriyanto Seno Aji menggantikan Artidjo di Dewan Pengawas KPK setelah Artidjo wafat pada 28 Februari lalu.

Jejak karier Albertina tak kalah menyilaukan. Dedikasinya di bidang penegakan hukum juga menempatkannya sebagai calon penerima Yap Thiam Hien Award pada 2011. Namun ia menolak penghargaan itu karena merasa terikat aturan etik sebagai hakim.

Juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, mengakui kemampuan Albertina. “Beliau hakim yang memiliki rekam jejak baik. Tidak ada catatan buruk dalam perjalanan kariernya sebagai wakil Tuhan di muka bumi,“ ujarnya.

Meski memiliki rekam jejak mentereng, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mempersoalkan putusan Dewan Pengawas terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Firli dianggap melanggar kode etik saat menyewa helikopter di Sumatera Selatan pada 2020. Boyamin merupakan pelapor kasus ini ke Dewan Pengawas.