Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Biaya Tinggi ke Tanah Suci

Biaya ibadah haji pada tahun ini kembali naik akibat kenaikan tarif layanan masyair. Tahun depan, ongkosnya diprediksi lebih tinggi lagi.

2 Juni 2022 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Deretan tenda jemaah haji di Mina, Mekah, Saudi Arabia, 18 Juli 2021. Saudi Ministry of Media/Handout via REUTERS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

  • Biaya haji naik lantaran Arab Saudi menerapkan sistem paket layanan masyair.

  • Dana ibadah haji tahun depan bakal naik lagi.

  • Indikator kemungkinan biaya haji tahun depan naik terlihat dari ongkos umrah yang melonjak.

JAKARTA – Kenaikan biaya layanan masyair—layanan saat puncak ibadah haji atau wukuf di Arafah—pada tahun ini diprediksi berimbas pada kenaikan biaya ibadah haji tahun berikutnya. Kenaikan biaya tersebut terjadi karena pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem paket layanan masyair.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini



Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan biaya haji tahun depan diprediksi naik lagi melihat kondisi saat ini. Namun kenaikan biaya haji tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya biaya layanan masyair yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

“Tahun ini setidaknya bisa menjadi acuan tahun berikutnya. Tapi yang jelas, kenaikan biaya haji akan sulit dihindari,” kata Mustolih kepada Tempo, kemarin.

Ia mengatakan selama ini terjadi tren kenaikan dana haji dari tahun ke tahun. Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada 2011 hanya sebesar Rp 30 juta per orang. Lalu, pada 2019, angkanya naik menjadi Rp 35,2 juta per orang. Biaya haji lantas melonjak pada tahun ini mencapai Rp 81 juta per orang. Dari angka itu, separuhnya disubsidi lewat dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)—lembaga pengelola pembayaran calon haji—yang angkanya mencapai Rp 144 triliun hingga saat ini. Calon haji hanya membayar Rp 39,8 juta per orang.

“Jika kondisi ekonomi masih seperti saat ini, potensi kenaikan biaya sangat mungkin terjadi. Salah satu indikatornya, biaya umrah yang juga melesat cukup jauh,” ujar Mustolih.

Biaya Berhaji 2022

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiba-tiba meminta tambahan anggaran BPIH 2022 sebesar Rp 1,5 triliun kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin lalu. Permintaan mendadak ini hanya berselang lima hari sebelum pemberangkatan kloter pertama jemaah haji pada 4 Juni mendatang.

Permintaan tambahan anggaran itu akibat pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem paket layanan masyair senilai 5.656,87 riyal (SAR) atau sekitar Rp 21 juta per anggota jemaah. Padahal awalnya Kementerian Agama mematok biaya layanan masyair hanya sebesar 1.531,02 SAR atau setara dengan Rp 5,8 juta per anggota jemaah. Layanan masyair ini berupa layanan perjalanan dan akomodasi selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjelang dan sesudah wukuf.

Merujuk pada kenaikan layanan masyair ini, biaya haji tahun ini diperkirakan naik mencapai Rp 97,6 juta per jemaah. Angka tersebut diperoleh dari biaya haji yang awalnya dipatok pemerintah sebesar Rp 81,74 juta calon jemaah haji ditambah kenaikan masyair sebesar 4.125,02 riyal atau setara Rp 15,86 juta.

Kementerian Agama menghendaki kenaikan ini disubsidi dari dana BPKH. Angkanya mencapai Rp 1,5 triliun untuk 92 ribu orang calon haji tahun ini.

Komisi VIII DPR menyetujui usul pemerintah tersebut setelah menggelar rapat selama dua hari. Selain biaya masyair, komponen yang ikut ditambahkan adalah biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar Rp 25,7 miliar dan selisih kurs kontrak penerbangan sebesar Rp 19,27 miliar. Dana layanan masyair dan technical landing bersumber dari efisiensi serta nilai manfaat setoran haji yang dikelola BPKH. Adapun selisih kurs kontrak penerbangan diambil dari dana efisiensi valuta asing dan safeguarding.

Yaqut mengatakan kenaikan paket layanan masyair sebenarnya sudah diprediksi, tapi angkanya sangat tinggi dari perkiraan awal. Ia beralasan kenaikan itu datang dari pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia tak bisa mengintervensi. "Ini juga diberlakukan untuk negara di seluruh dunia, bukan Indonesia saja," kata Yaqut dalam rapat bersama dengan DPR, Senin lalu.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI membahas persiapan pelaksanaan ibadah haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 24 Mei 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis


Anggota Komisi VIII DPR dari Partai Keadilan Bangsa (PKB), Luqman Hakim, mengatakan Yaqut baru mengetahui kenaikan itu saat berkunjung ke Jeddah pada 18 Mei lalu. Luqman, yang kebetulan berada di sana, mendapat kabar dari Kantor Urusan Haji Indonesia di Saudi.

Luqman mengatakan Yaqut dan jajarannya berusaha melobi pengelola Armuzna hingga mendatangi sejumlah pejabat di sana. Yaqut juga bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi. "Menag minta biaya diturunkan maksimum 3.000 riyal," kata Luqman kepada Tempo.

Namun, kata dia, usaha tersebut tak berhasil. Pemerintah Arab Saudi beralasan kebijakan serupa diterapkan kepada semua negara yang menyelenggarakan ibadah haji.

Mustolih mengatakan tingginya subsidi tersebut dapat menggerus keseimbangan sistem fiskal keuangan haji. Dampak dari keputusan pemerintah itu akan terasa pada pembebanan biaya subsidi haji tahun berikutnya.

"Terlebih bila musim haji berikutnya kembali dengan jumlah kuota normal 221 ribu, tentu beban subsidi yang harus dikeluarkan akan jauh lebih besar. Karena itu, biaya tambahan haji harus rasional dan proporsional," kata dia.

Anggota Komisi VIII dari Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf, menilai pemerintah cenderung tak cermat dan tak sensitif terhadap perkembangan di Arab Saudi. Ia mengatakan isu pemberlakuan sistem paket layanan masyair sesungguhnya sudah lama terdengar.

"Semestinya tim pemerintah yang bertugas memonitor persiapan haji selama kurang-lebih dua bulan terakhir dan sudah memitigasi risiko ini melalui proses negosiasi yang kuat," kata Bukhori.

Asosiasi penyelenggara ibadah haji menyebutkan kenaikan tersebut sudah diperkirakan sejak Muassasah Asia Tenggara diswastakan oleh pemerintah Arab Saudi. Lembaga itu lantas berganti nama menjadi Motawifs Pilgrims for South-East Asian Countries Company. Muassasah adalah organisasi gabungan mutawif atau pembimbing tawaf yang menyambut kedatangan, memberi petunjuk, dan memperhatikan keperluan jemaah haji selama di Arab Saudi. "Salah satu dampaknya adalah ada kenaikan harga untuk fasilitas di Arafah dan Madinah. Fasilitas tenda, makan, dan lain-lain," kata Sekretaris Jenderal Himpuh, M. Firman Taufik, kemarin.

EGI ADYATAMA | DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca:
Menata Kembali Kuota Jemaah Haji
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus