Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Banyak pejabat pemerintah dan tokoh nasional mendukung donasi yang disalurkan ACT.
Bahkan puluhan BUMN menyalurkan dana tanggung jawab sosial melalui ACT.
Mereka tergiur nama besar dan narasi kuat yang mendorong donasi buatan ACT.
MASIH segar dalam ingatan Lukman Azis Kurniawan pertemuan antara pimpinan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantornya pada 5 April 2018. Didampingi Direktur Timur Tengah Sunarko dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Salman Al Farisi, Retno menerima Presiden ACT Ahyudin bersama delapan pemimpin ACT lain, termasuk Lukman. “Kami memberikan apresiasi kepada Bu Menlu berupa cendera mata miniatur kapal kemanusiaan,” ujar mantan Direktur Komunikasi ACT ini, Jumat, 8 Juli lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia, kata Lukman, ACT merasa perlu mendapatkan dukungan dari Menteri Retno Marsudi. Apalagi ACT kerap menyalurkan bantuan kemanusiaan ke berbagai negara yang tengah dilanda konflik. Dalam pertemuan itu, Lukman melanjutkan, Retno mengatakan pentingnya mempererat sinergi antara publik dan pemerintah sebagai jalan diplomasi kemanusiaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Muhsin Syihab, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antarlembaga, mengatakan forum audiensi itu terlaksana setelah ACT beberapa kali mengajukan permintaan. Bagi kementerian yang berkantor di Pejambon, Jakarta Pusat, ini, pertemuan dengan ACT pada April 2018 merupakan yang kedua. “Silaturahmi dan mendengarkan kegiatan-kegiatan ACT,” tuturnya. Retno tidak bisa menjawab langsung wawancara Tempo karena sedang menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri anggota G20 di Bali.
Pertemuan sebelumnya terjadi pada 21 Februari 2018. ACT mengundang Menteri Retno melepas kapal pengangkut beras untuk Palestina di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Namun Retno diwakili oleh Salman Al Farisi. Lima bulan sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melepas kapal kemanusiaan ACT yang membawa 2.000 ton beras dari Terminal Petikemas Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, menuju Pelabuhan Chittagong di Bangladesh. Bantuan tersebut dikirim untuk ribuan pengungsi etnis Rohingya.
Bekas Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, tak ketinggalan pernah melepas pengiriman bantuan beras 2.000 ton untuk Palestina pada April 2018. Lewat program kapal kemanusiaan Palestina, ACT kala itu membeli beras dari petani sehingga mereka perlu mengundang Menteri Amran. Ketika Khofifah menjadi Gubernur Jawa Timur, pada 2020, ia kembali melepas bantuan ACT di Pelabuhan Tanjung Perak.
Menurut Lukman, dengan nama dan reputasi yang besar, ACT mudah saja menggamit para pejabat pemerintah. Lukman bergabung dengan ACT selama tiga tahun sejak 2017. Ia pernah menemui langsung Mahfud Md. di kantor Yayasan Wahid Institute di kawasan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, pada 2018. Lukman meminta Mahfud mempromosikan misi kemanusiaan ACT di Palestina. “Saya sendiri yang interview beliau. Secara umum beliau mengapresiasi kerja dan kegiatan ACT di Palestina. Beliau mengajak masyarakat mendukung rakyat Palestina,” kata Lukman. Mahfud kini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Melalui akun Instagram pada Rabu, 6 Juli lalu, Mahfud membagikan pengalamannya memberikan endorsement untuk ACT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan ia senang bisa mendukung gerakan kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina, korban bencana alam di Papua, hingga korban kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah. “Saya melihat ACT murni bekerja untuk urusan kemanusiaan,” ujar Mahfud.
Dalam hal bantuan ke daerah konflik, ACT tidak hanya menyalurkan beras dan bahan makanan. Dengan merangkul Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, yang memiliki banyak pengikut di media sosial, ACT sukses menghimpun donasi Rp 4,3 miliar untuk Rohingya pada 2017. ACT juga berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia, antara lain untuk kegiatan pencegahan Covid-19 di masa awal pandemi pada 2020.
Mantan Presiden ACT, Ahyudin, menuturkan, ada tiga cara sukses mengelola lembaga filantropi itu: memperkuat aksi, stimulasi yang kuat melalui narasi, dan dengan narasi yang kuat akan mendorong donasi. “Enggak mungkin bernarasi kalau program tidak ada,” ucapnya, Jumat, 1 Juli lalu.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Ahyudin dan ACT melepas bantuan berupa 1.000 ton beras ke Kalimantan Selatan, di Tanjung Perak, Surabaya, Januari 2021. kominfo.jatimprov.go.id
Pada lima tahun awal ACT terbentuk, Ahyudin masih berfokus pada isu bencana. Lima tahun berikutnya ACT banyak menangani korban perang dan konflik. Fokus ACT beralih mengurus kemiskinan sejak 2015. Ahyudin berdalih telah menargetkan ACT mengentaskan 22 juta keluarga miskin tahun ini. “Ini menjadi master design karena kemiskinan bersifat laten,” katanya.
Reputasi ACT yang telah malang-melintang di dunia filantropi juga menarik perhatian korporasi. Tidak kurang dari 71 perusahaan menyalurkan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) atau menyediakan metode pembayaran digital melalui ACT. Sebanyak 13 perusahaan di antaranya merupakan badan usaha milik negara, seperti Pertamina EP, Telkomsel, Bank Mandiri, dan Angkasa Pura II.
Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulingga mengatakan keputusan penyaluran dana CSR sepenuhnya tanggung jawab tiap BUMN. “Enggak ada arahan dari Kementerian,” tuturnya. Menurut Arya, keputusan BUMN menggandeng ACT sebagai mitra penyaluran dana CSR bisa jadi karena rekam jejak lembaga filantropi tersebut yang selama ini terbukti kredibel.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengatakan telah mendeteksi sederet transaksi ke rekening ACT yang bersumber dari entitas-entitas bisnis. “Kami tidak tahu apakah itu CSR BUMN. Tapi, dilihat dari transaksinya yang besar, tidak semata-mata publik yang menyumbang,” ucap Ivan kepada Tempo di kantornya, Jumat, 8 Juli lalu.
Arya Sinulingga menampik dugaan bahwa BUMN menyumbang porsi sumbangan yang besar kepada ACT. Ia menuturkan, rata-rata setiap BUMN bisa menggelontorkan dana CSR hingga puluhan miliar rupiah. “Yang disalurkan ke ACT kami lihat ada yang Rp 100-200 juta,” katanya. “Jadi BUMN bukan yang membesarkan ACT.”
Meski begitu, Kementerian BUMN tetap akan mengevaluasi penyaluran bantuan dari perusahaan-perusahaan pelat merah kepada ACT. Apalagi pemerintah telah membekukan kegiatan ACT menyusul dugaan penyelewengan donasi yang diungkap majalah ini. Kementerian mengarahkan BUMN menyalurkan dana CSR mereka ke tiga sektor pilar, yaitu pendidikan, usaha mikro kecil dan menengah, serta lingkungan hidup.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA, RAYMUNDUS RIKANG
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo