Cawe-cawe Terakhir Jokowi Menjelang Pensiun: Kursi Menteri Hingga Melindungi Fufufafa

DI tengah rencana PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, muncul isu Puan Maharani, anak Megawati Soekarnoputri, bakal menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Sejumlah kolega Joko Widodo pun mengendus masuknya PDIP membuat posisi Gibran, putra sulung Jokowi, sebagai wakil presiden rentan. Apalagi Gibran tak masuk partai politik mana pun. 

Rencana itu muncul berbarengan dengan terbongkarnya akun Fufufafa di Kaskus—platform komunitas dunia maya—yang menyerang Prabowo dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Kala itu Prabowo menjadi rival Jokowi. Gibran ikut terseret dalam persoalan terbongkarnya akun tersebut.

Terkuaknya aktivitas akun Fufufafa ditengarai membuat Jokowi kelabakan. Tiga pejabat, dua kolega Jokowi, dan tiga petinggi partai pendukung pemerintah bercerita, Istana sempat meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanggil Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan keaslian akun tersebut. Tugas lain, menghapus jejak unggahan Fufufafa. 

Kementerian itu juga melenyapkan ribuan unggahan Fufufafa. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi membantah jika lembaganya membersihkan jejak digital akun Fufufafa. Ia menyebutkan Fufufafa bukan milik Gibran. Namun Budi Arie tak menampik bila disebut ada pertemuan antara Kominfo dan BSSN.

“Tidak secara khusus membahas Fufufafa,” ujar Budi Arie kepada Tempo saat dihubungi, Jumat, 4 Oktober 2024. Kepala BSSN Hinsa Siburian dan juru bicaranya, Ariandi Putra, tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo.

Seorang mantan pendengung pemerintah dan dua kolega dekat keluarga Solo—sebutan untuk keluarga Jokowi—yang mengetahui cara kerja Fufufafa menyatakan akun itu dioperasikan oleh tim yang bekerja di bawah pemilik akun. Tim menerima order konten dari pemiliknya. Kadang kala pemilik akun mengoperasikan akunnya sendiri. 

Adapun di media sosial, warganet menunjukkan berbagai bukti bahwa akun Fufufafa milik Gibran. Misalnya nomor telepon yang didaftarkan oleh pemilik akun ditengarai milik Gibran. Sebelum dan selama Gibran menjadi Wali Kota Solo, Tempo beberapa kali bertukar pesan dengan Gibran lewat nomor telepon tersebut.

Saat berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, pada 10 September 2024, Gibran enggan menanggapi kontroversi akun Fufufafa. “Tidak tahu, tanyakan ke yang punya akun. Kok, ke saya?” Sejumlah narasumber di lingkaran Istana bercerita, Gibran berulang kali membantah bila akun itu miliknya. 

Isu Fufufafa membuat pengurus Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto, terbelah. Ada kubu yang mempersoalkan konten Fufufafa yang menyerang Prabowo dan keluarganya. Kubu ini didominasi keluarga Prabowo. Sedangkan kelompok lain tak mempermasalahkan.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, 29 Maret 2024. Tempo/Febri Angga Palguna

Dua narasumber di lingkaran Istana menyebutkan Prabowo sempat mempertanyakan orisinalitas akun tersebut kepada seorang kepala lembaga negara. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menampik jika partainya ambil pusing soal Fufufafa. “Akun itu diviralkan untuk memecah belah,” kata Dasco saat dihubungi pada Sabtu dinihari, 5 Oktober 2024.  

Senyampang dengan terkuaknya akun Fufufafa yang menyeret nama Gibran, Istana mengawasi Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024. Badan itu menggodok tata tertib pelantikan presiden dan wakil presiden. Tiga narasumber di lingkaran keluarga Jokowi menyebutkan bahwa Presiden sempat cemas jika kajian itu berdampak pada pelantikan Gibran.  

Dipimpin politikus PDIP, Djarot Saiful Hidayat, Badan Pengkajian awalnya merekomendasikan MPR periode 2024-2029 mengubah tata tertib pelantikan presiden menggunakan ketetapan atau tap MPR. Badan Pengkajian menilai aturan pelantikan presiden mesti dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan MPR melantik presiden dan wakil presiden.

“Karena itu, setelah dikaji, diusulkan, presiden terpilih sekarang seharusnya dilantik oleh MPR, bukan sekadar sesuai dengan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum),” tutur Djarot ketika dihubungi Tempo pada Senin, 2 September 2024.  

Menjelang akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024, Ketua MPR Bambang Soesatyo ditelepon Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, kini Ketua MPR. Muzani meminta pelantikan menggunakan tata tertib lama. Ditemui di gedung DPR pada Selasa, 2 Oktober 2024, Muzani tak menerima permintaan wawancara Tempo. Bambang juga tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo.

Seorang petinggi di MPR dan dua kolega Jokowi mengatakan pembatalan tata tertib baru berasal dari Jokowi dan Prabowo. Prabowo yang semula tak mempermasalahkan pelantikan menggunakan tap MPR belakangan berubah pikiran. Dia diduga khawatir aturan baru ini mempersulit pelantikannya.

Adapun Istana cemas kebijakan anyar itu akan menjadi celah memakzulkan Gibran pada masa mendatang. Sebab, posisi MPR menjadi lebih kuat karena melantik presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan ketetapannya sendiri. Selama ini pelantikan didasari keputusan KPU.

Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Sjarifuddin Hasan, menyatakan perubahan tata tertib pelantikan presiden dan wakil presiden tak terkait dengan pemakzulan. Aturan baru, katanya, hanya memperkuat proses pelantikan. “Kalau upaya untuk memakzulkan, masih panjang urusannya,” ucap Sjarifuddin kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024. 

•••

DI internal Koalisi Indonesia Maju, yang menyokong Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Presiden Joko Widodo kini dinilai tengah menggalang dukungan di level elite. Indikasinya, Jokowi mendukung pencucian nama bekas presiden Soeharto lewat permintaan pengkajian ulang ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diajukan Fraksi Golkar di MPR.

Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyeret nama Soeharto. MPR menyerahkan surat penegasan sikap lembaga itu pada Sabtu, 28 September 2024. Keluarga Cendana—julukan keluarga Soeharto yang diambil dari nama jalan tempat tinggal mereka di Menteng, Jakarta—semringah menerima surat itu.

Di kalangan pengusaha, Jokowi juga terendus berupaya membantu mengembalikan tampuk kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ke pangkuan keluarga Aburizal Bakrie. Aburizal menjabat Ketua Umum Kadin dua periode pada 1993-2003. Pada 2014, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal membawa partai beringin mendukung Prabowo.

Lebih dari tiga narasumber di Kadin yang dihubungi Tempo sepanjang dua pekan lalu menyatakan Jokowi berupaya merebut hati Aburizal dengan mendukung putranya, Anindya Bakrie, mengambil kursi Ketua Umum Kadin dari Arsjad Rasjid. Arsjad, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md., seharusnya memimpin Kadin hingga 2026.

Bertemu dengan Anindya dan Menteri Investasi Rosan Roeslani di Istana Negara sebelum Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin, Jokowi bertanya kepada bos Bakrie Group itu apakah bersedia menjadi menteri di kabinet Prabowo. Tiga narasumber yang mengetahui pertemuan itu bercerita bahwa Anindya menolak kursi menteri dan memilih menjadi Ketua Umum Kadin.

Jokowi lantas menyampaikan kesediaannya membantu Anindya. Ia meminta Rosan membantu Anindya mengambil alih Kadin melalui musyawarah nasional luar biasa sebelum masa jabatannya berakhir. Rosan ditengarai bergerilya ikut menggalang dukungan dari pengurus Kadin pusat dan daerah.

Anindya Bakrie, Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan koordinator staf khusus presiden Ari Dwipayana tak merespons permintaan wawancara Tempo hingga Sabtu, 5 Oktober 2024. Dalam acara perbincangan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika pada Kamis, 3 Oktober 2024, Anindya mengaku siap mendukung pemerintahan baru. “Kami, Kadin, ingin menjadi mitra strategis pemerintah.”

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (kiri) bersama Anindya Bakrie dalam acara Sarasehan Kadin Bersama Menkominfo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, 3 Oktober 2024. Antara/Muhammad Ramdan

Setelah Anindya mengkudeta Arsjad, Prabowo Subianto memanggil Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Prabowo berpesan agar Bahlil menjembatani konflik antara Arsjad dan Anindya. Sejumlah pejabat pemerintah dan petinggi Koalisi Indonesia Maju mengatakan Prabowo tak mau ada kegaduhan menjelang pelantikannya.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Bahlil memang kerap bertemu dengan Prabowo. “Tapi saya tidak tahu apakah pertemuan mereka membahas Kadin,” kata Dasco kepada Tempo pada Sabtu dinihari, 5 Oktober 2024. Sedangkan Bahlil, pada Jumat, 27 September 2024, membagikan keterangan terbuka bahwa ia menjadi mediator Arsjad dan Anindya. “Kadin satu, tidak boleh dua,” ujarnya.

Orang dekat Jokowi menyampaikan bahwa Istana sebenarnya telah menyiapkan keputusan presiden tentang pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin. Jokowi lalu berkomunikasi dengan Bahlil untuk membicarakan masalah Kadin. Setelah adanya permintaan Prabowo itu, Jokowi batal meneken keputusan presiden tentang Kadin sebelum 20 Oktober 2024.  

“Saya minta selesaikan secara baik-baik di lingkup internal Kadin. Jangan bola panasnya nanti disorongkan ke saya,” kata Jokowi, Selasa, 17 September 2024, di Jakarta.

•••

MENJELANG lengser, Joko Widodo masih cawe-cawe dalam persiapan pemerintahan Prabowo Subianto. Ia, misalnya, menyorongkan sejumlah nama sebagai calon menteri. Setidaknya ada lebih dari empat nama calon menteri yang diusulkan Jokowi kepada Prabowo. Mereka adalah orang dekat Jokowi.

Para calon menteri itu di antaranya Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Nama-nama tersebut digadang-gadang masih menempati posisi menteri strategis. Bahlil, misalnya, berpeluang kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Budi Arie menuturkan, Prabowo dan Jokowi acap berdiskusi tentang rencana pembentukan kabinet. Jokowi memberi masukan agar transisi pemerintahan ke Prabowo berjalan mulus. “Tapi, kalau soal nama menteri, itu hak prerogatif Pak Prabowo,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.

Jokowi juga ditengarai berupaya menempatkan orang-orangnya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Mei 2024, Jokowi membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Masa jabatan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK akan berakhir pada Desember 2024. Sejumlah pihak melihat sebagian besar anggota Panitia Seleksi dekat dengan Jokowi.

Dua narasumber di lingkaran Istana dan Panitia Seleksi mengatakan Jokowi ingin seleksi sepuluh besar calon pemimpin KPK rampung sebelum ia lengser. Daftar sepuluh nama itu semula akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 28 September 2024 atau sebelum akhir masa jabatan legislator Senayan.

Namun, rencana itu tak disetujui oleh Prabowo Subianto. Meski proses seleksi untuk menentukan sepuluh besar nama calon pemimpin diselesaikan sebelum pergantian anggota DPR, Panitia Seleksi akhirnya menyerahkan daftar tersebut ke tangan Jokowi pada 1 Oktober 2024 atau selepas pelantikan legislator baru. 

Dalam proses seleksi calon pimpinan KPK, Jokowi dan Prabowo tampak tak sejalan. Prabowo meminta sepuluh nama calon diumumkan setelah ia dilantik sebagai presiden. Dengan begitu, ia sendiri yang menyerahkan daftar nama tersebut ke Senayan. Barulah DPR periode baru memilih lima calon yang lolos uji kelayakan dan kepatutan.

Saat bertemu dengan Panitia Seleksi di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jokowi mengungkapkan kegusarannya. Dua narasumber yang mendapat cerita dari sejumlah anggota Panitia Seleksi mengatakan Jokowi merasa mendapat sorotan karena dianggap campur tangan dalam pemilihan pimpinan KPK. Selama sekitar 15 menit, Presiden berupaya meyakinkan bahwa ia tak cawe-cawe.

Narasumber yang sama bercerita, Jokowi selalu memantau nama calon pimpinan KPK sejak seleksi 40 besar. Satu nama yang menurut orang dekat Istana dijagokan Jokowi adalah Johan Budi Sapto Pribowo. Tiga narasumber di sekitar Panitia Seleksi KPK bercerita, mantan pemimpin KPK dan juru bicara kepresidenan era Jokowi ini awalnya masuk sepuluh besar. Belakangan, namanya tercoret.

Sejumlah narasumber bercerita, Prabowo ditengarai berperan dalam pencoretan Johan Budi. Dua orang dekat Prabowo diduga meminta Panitia Seleksi tak meloloskan Johan karena ia dianggap dekat dengan Jokowi dan PDI Perjuangan. Johan menjadi anggota DPR dari PDIP pada periode 2019-2024. 

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah bila Prabowo cawe-cawe dalam penentuan calon pimpinan KPK. Ia juga menyangkal menghubungi Panitia Seleksi untuk mencoret nama Johan Budi. “Saya enggak pernah menghubungi Panitia Seleksi,” ucap Dasco saat dihubungi pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Sedangkan Johan Budi enggan menanggapi proses di Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. “Pansel dan presiden memilih calon yang terbaik. Mungkin saya belum layak jadi pimpinan KPK,” katanya.

•••

BERBINCANG dengan teman lamanya selama lebih dari satu jam di Istana Negara beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan keluh kesahnya. Mantan Wali Kota Solo itu merasa mulai ditinggalkan banyak koleganya. Ia pun menilai pengaruhnya mulai surut sejak tiga bulan lalu.

Teman Jokowi itu menceritakan kembali isi pertemuan tersebut kepada Tempo. Menurut dia, mantan Gubernur Jakarta itu juga menyadari bahwa ia dan keluarganya dihujani kritik tanpa henti menjelang lengser. Namun, kepada lawan bicaranya, Jokowi mengaku masih berupaya menjaga simpati dua kelompok, yaitu elite politik dan masyarakat bawah.

Jokowi ditengarai menerima laporan rutin dari sejumlah konsultan yang menyurvei sentimen publik di media sosial. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi tak membantah bila Jokowi disebut mendapat hasil pemantauan media sosial. “Ada laporan dari berbagai pihak,” ujar Budi Arie.

Menjaga sentimen di masyarakat bawah, Jokowi blusukan ke berbagai daerah dan membagikan bantuan sosial serta kaus. Di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Ahad, 29 September 2024, Jokowi menyebarkan kaus bergambar wajahnya. “Menjelang akhir pemerintahannya, Presiden tetap bekerja,” kata koordinator staf khusus presiden Ari Dwipayana kepada Tempo, Sabtu, 5 Oktober 2024. 

Meski sekarang masih cawe-cawe di sana-sini, Jokowi mengaku tak bisa lagi membuat kebijakan menjelang pemerintahan Prabowo Subianto dimulai. “Saya ini tinggal tiga minggu, tidak boleh memutuskan kebijakan strategis,” kata Jokowi di Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Dua pekan sebelum lengser, Jokowi bersiap kembali ke rumahnya di Kecamatan Sumber, Solo, dengan pesawat komersial. Seperti saat terbang dari Solo ke Jakarta untuk menjadi calon gubernur pada 2012, Jokowi direncanakan duduk di bangku kelas ekonomi. Di Bandar Udara Adi Soemarmo, ia akan disambut oleh para relawannya.