Cawe-cawe Jokowi Sampai Politik Anggaran Prabowo Subianto

MERIUNG di ruang transit Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 18 September 2024, Sri Mulyani berdiskusi dengan sejumlah anggota DPR. Menteri Keuangan itu berbicara tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 yang mengakomodasi berbagai program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Syarief Abdullah Alkadrie yang ikut dalam pertemuan bercerita, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN tahun depan—nilainya Rp 3.621,31 triliun—juga telah mempertimbangkan jumlah kementerian. “Nanti akan ada tambahan kementerian dan badan pemerintah,” kata Syarief kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.  

Pembahasan RAPBN mulai berjalan di DPR pada akhir Februari 2024, tak lama setelah Prabowo-Gibran menang menurut hasil hitung cepat pemilihan presiden. Dua politikus Partai Gerindra bercerita, meskipun Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan pasangan itu sebagai pemenang pemilu, Presiden Joko Widodo meminta para menteri mempersiapkan berbagai program Prabowo.

Jokowi juga menempatkan sejumlah “orang Prabowo” di pemerintahannya. Mereka antara lain kemenakan Prabowo, Thomas Djiwandono, yang menjadi Wakil Menteri Keuangan; Ketua Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian; dan Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Angga Raka Prabowo (Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika). 

Penempatan orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi ditengarai bertujuan memuluskan transisi pemerintahan. Thomas Djiwandono, misalnya, mendapat tugas mengawal APBN 2025. “Agar selaras apa yang sudah dicetuskan pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih,” ujar anak mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono, itu.



Di dalam APBN 2025 yang sudah disahkan, Prabowo memiliki keleluasaan menggeser anggaran untuk kementerian baru. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan nanti Prabowo tak perlu menunggu pengesahan APBN Perubahan yang memakan waktu lama.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan, pemerintah menyiapkan Rp 117,87 triliun untuk program unggulan Prabowo. “Pengalokasiannya disepakati atau yang diarahkan oleh presiden terpilih,” ucapnya. Bujet itu bakal digunakan di antaranya untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menuturkan, Jokowi memang menjalankan politik anggaran untuk mendukung Prabowo-Gibran, putra sulungnya, di APBN 2025. Sedangkan mantan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan Jokowi sangat serius menyiapkan transisi pemerintahan. Caranya adalah menyiapkan cetak biru transisi ke pemerintahan Prabowo. 

Tak hanya menyiapkan pemerintahan Prabowo, Jokowi juga menginginkan berbagai program prioritasnya dilanjutkan oleh lawannya dalam dua kali pemilihan presiden itu. Misalnya pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Proyek yang bisa diselesaikan, ya, diselesaikan. Proyek dibangun, diresmikan presiden selanjutnya,” tutur Budi Arie Setiadi.

Seorang pejabat pemerintah bercerita, Jokowi juga sudah menggelar rapat kabinet terbatas pada September 2024. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta para menteri memaparkan program prioritas yang perlu dikejar di akhir masa jabatannya ataupun diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya.

Salah satu program yang dibahas adalah restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pembangunan kereta cepat itu menelan dana US$ 7,2 miliar atau sekitar Rp 108 triliun yang berasal dari utang kepada pemerintah Cina. Ada juga sejumlah pembangunan infrastruktur dan penghiliran sumber daya alam yang akan dijalankan oleh Prabowo. 

Pada Selasa, 24 September 2024, Jokowi menyatakan telah berdiskusi dengan presiden terpilih soal program penghiliran di pemerintahan Prabowo. “Beliau akan mulai hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan,” ujar Jokowi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.