Demonstrasi Kecil 4 Wadam

TAMU yang datang di kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pemuda Surabaya, beraneka-ragam. Dan macam-macam pula urusannya. Di antaranya, awal Nopember tadi datang lah Pengky, Farah, Anna dan Ratna. Mengenakan baju warna-warni, kelihatan cantik serta sexy, mereka mengadukan berbagai keluhan yang dialami sekitar seratus wadam di Kota Surabaya. Kecuali kelihatan cantik, mereka memang pandai bicara. Kepada para pejabat Direktorat Sospol di kantor Gubernur Jawa Timur itu antara lain mereka mengadukan soal tempat begadang. Dulu mereka sering berkumpul di salah satu sudut di komplek Taman Hiburan Rakyat. Tapi hampir setahun lalu, daerah itu dijadikan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah Kodya Surabaya. Selanjutnya mereka dibiarkan beroperasi di daerah pantai, Kenjeren namanya. "Menempatkan kami di pantai Kenjeren yang jauh itu sama saja dengan menyingkirkan kami," ucap Pengky, 30 tahun, lulusan SMA. Tak betah di Kenjeran, akhirnya mereka bertebaran di sepanjang Jalan Wijaya Kusuma di bagian yang remang-remang. Kawasan ini adalah daerah perumahan. Petugas kotamadya sering menghardiknya. Seperti dikatakan Pengky, mereka diuber-uber "seperti gelandangan" saja. Dan memang, suatu malam di Oktober lalu satu mobil patroli pemerintah kotamadya parkir di Jalan Wijaya Kusuma. Mengangkat rok tinggi-tinggi dan menjinjing sepatu para wadam pun lari terbirit-birit. Di antaranya bahkan ada yang melompati pagar SMA Wijayakusuma Lebih menarik, kecuali mempersoalkan tempat berkumpul, delegasi wadam juga menyinggung soal Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Terang-terangan begini, kok ditulis laki-laki," tutur Farah, "kan lucu." Pejabat pemerintah yang menerima delegasi itu tentu saja manggut-manggut. Tak ada janji yang diberikan. Juga mengenai permintaan delegasi agar para wadam boleh beroperasi di komplek Taman Anggerek yang keadaannya sudah terlantar dan menjadi taman gelandangan. Wakil Kepala Direktorat Sospol Pemda Propinsi Ja-Tim Darmono BA menganjurkan agar para wadam itu membentuk organisasi. Itu saja. Merasa cukup sudah mengadukan persoalannya saja, delegasi angkat kaki dari gubernuran. Cuma dalam perjalanan pulang mereka mampir dulu ke balai wartawan dan juga ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Di balai wartawan tentu saja mereka bercerita tentang persoalan mereka sendiri agar diberitakan di surat-surat kabar. Di kantor LBH mereka melaporkan hasil pertemuan di kantor gubernur. Sebab, adalah Ketua LBH Surabaya Abdullah Thalib SH, sendiri yang sebelumnya menganjurkan para wadam itu menghadap pejabat yang berwenang di kantor gubernur. Organisasi wadam di Jakarta bernama Hiwad, Himpunan Wadam. Anggotanya sekitar 2.000 orang. Menurut Maya Puspa, Ketua Hiwad, anggota-anggotanya melakukan kencan di hotel-hotel. Tamu mereka kalangan bisnis dan orang asing. "Kalau praktek di jalan-jalan tentu melanggar ketertiban umum," tutur Maya. Di zaman Gubernur Ali Sadikin mereka pernah mengajukan permintaan agar dilokalisir. Tapi realisasinya belum lagi terlaksana di zaman Gubernur Cokropranolo sekarang. "Kami bisa merasakan kalau pak Cokro tidak menyukai kami," kata Maya di rumahnya di Gang Fatahillah Grogol. Hiwad pernah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Gubernur Cokro. "Tapi tak ada jawaban," tambah Maya Puspa. Hiwad juga memberi pelajaran hias rias, modiste dan tari-tarian bagi anggota-anggotanya. Tentang kasus di Surabaya, menurut Maya, "mereka sangat perlu lokalisasi agar tidak berkeliaran."