Dugaan Suap Eddy Hiariej dalam Konflik Saham Nikel

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Sulawesi Selatan Zuhandi membenarkan kabar tentang adanya surat permintaan keterangan tambahan tersebut. Tapi ia membantah dugaan ada tekanan polisi dan permintaan Kejaksaan Agung mempercepat penanganan kasus tersebut. “Pekan depan, kami akan menghadirkan saksi ahli untuk menguatkan indikasi kerugian negara dalam kasus itu,” ucapnya.

Kasus yang menyandera Helmut mulai ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada 24 Maret lalu. Jaksa menuduh PT Citra Lampia Mandiri yang beroperasi di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memanipulasi data hasil eksplorasi penjualan bijih nikel sepanjang 2022.

Menurut Tadjuddin, kasus ini bukan perkara pidana, melainkan urusan administrasi negara. Peraturan Kementerian Energi menyatakan eksplorasi berlebihan diperbolehkan jika perusahaan mengajukan permohonan revisi kuota kepada Kementerian Energi. “Pidana kasus itu muncul jika kewajiban pembayaran pemasukan negara bukan pajak tak disetor sesuai dengan penjualan hasil tambang,” katanya.

Masalahnya, tuduhan manipulasi eksplorasi bijih nikel bukan satu-satunya kasus yang menjerat Helmut Hermawan. Ada 11 kasus lain yang menjerat pengusaha 46 tahun ini. Satu kasus ditangani Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan empat lainnya diusut Badan Reserse Kriminal Polri. Sisanya bergulir di Kepolisian Resor Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan. Kasus-kasus yang menjerat Helmut adalah tuduhan penipuan, penggelapan, penyerobotan lahan, dan pencurian.

Kasus terbaru adalah tuduhan Helmut memberikan keterangan palsu dalam akta autentik. Penyidik Polri menetapkannya sebagai tersangka pada 3 Agustus lalu bersama Komisaris Utama PT Citra Lampia Mandiri, Thomas Azali. Polisi menuduh keduanya bersekongkol mengambil alih penguasaan saham PT Asia Pacific Mining Resources, induk perusahaan PT Citra Lampia.

Sengketa kepemilikan saham PT Asia Pacific ini yang menjadi pangkal belasan jeratan pidana bagi Helmut Hermawan. Kekisruhan penjualan saham perusahaan ini bermula saat Helmut menawarkan saham PT Citra Lampia sebanyak 85 persen kepada PT Aserra Capital senilai US$ 23,5 juta. Kedua pihak menyepakati transaksi jual-beli saham dalam waktu enam bulan sejak 17 Januari 2019. Jeda itu dialokasikan agar PT Aserra memiliki cukup waktu melakukan uji tuntas atau due diligence.

Helmut Hermawan/Dok Kuasa Hukum

Guna mengikat komitmen PT Aserra, Helmut meminta uang jaminan US$ 2 juta. Di tengah proses itu, PT Citra Lampia mengalami kesulitan dana dan meminta PT Aserra menyuntikkan dana sebesar Rp 20 miliar untuk keperluan modal kerja. Sebagai kompensasi, Helmut menyerahkan 50 persen penguasaan saham PT Asia Pacific. Manajemen PT Aserra setuju. Belakangan, Aserra mempersoalkan pembelian saham itu.

Kedua perusahaan membawa sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia hingga pengadilan. Putusan kedua lembaga itu berbeda dan menjadi rujukan bagi pihak masing-masing untuk mengajukan permohonan perubahan komposisi penguasaan saham. Kementerian Hukum dan HAM mengakui PT Aserra sebagai pemilik PT Asia Pacific Mining Resources.

Dalam pencatatan kepemilikan saham itu, terendus dugaan suap untuk Eddy Hiariej. Helmut diduga memakai “jalan belakang” agar Kementerian Hukum dan HAM masih mencatatkan namanya sebagai pemegang saham PT Asia Pacific.

Selain itu, Helmut menggugat PT Aserra, Kementerian Hukum dan HAM, serta lima orang lain lewat jalur perdata dan pengadilan tata usaha negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 28 November 2022. Menurut Rusdianto Matulatuwa, kuasa hukum Helmut, klaim PT Aserra tak sah karena perjanjian jual-beli saham tak sesuai dengan tenggat yang disepakati kedua belah pihak.

Helmut, Rusdianto mengungkapkan, bersedia mengembalikan uang jaminan beserta suntikan modal kerja yang sudah disetorkan PT Aserra kepada perusahaannya di awal kontrak pembelian saham. Namun, anehnya, nomor rekening bank yang menampung uang pengembalian bukan atas nama PT Aserra.

Menurut Rusdianto, klaim PT Aserra atas saham PT Asia Pacific gugur karena kesepakatan itu bersifat perjanjian tambahan atau accessoire. Dia menjelaskan, kubu Aserra tak bisa menjadikan putusan pengadilan sebagai dalih penguasaan saham PT Asia Pacific. Sutan Wijoyo dan Maria Wilhemina, pengacara PT Aserra, tak merespons permintaan konfirmasi Tempo atas klaim Rusdianto tersebut.

Namun pengacara lain, Dion Pongkor, menilai rapat umum pemegang saham kubu Helmut sebagai basis kepemilikan saham adalah akal-akalan belaka. Dion adalah pengacara Jumiatun, istri William van Dongen, pemegang saham mayoritas PT Asia Pacific Mining sebelum jatuh ke tangan Helmut. Menurut Dion, pemaksaan kepemilikan saham dalam akta autentik adalah perbuatan pidana. “Kami yakin memenangi perkara ini,” ucapnya.