Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Menteri Bahlil mencabut ribuan izin tambang dengan dalih penataan investasi.
Pengusaha yang ingin menghidupkan kembali izin tambangnya dimintai miliaran uang.
KPK tak bergerak menelusuri informasi ini.
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mencabut ribuan izin usaha pertambangan (IUP) berbekal keputusan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Investigasi Tempo yang terbit pada awal Maret 2024 menunjukkan bahwa Bahlil dan orang-orang dekatnya ditengarai meminta duit pelicin atau saham untuk menghidupkan kembali izin tambang tersebut.
Bahlil membantah jika disebut menerima upeti. Ketua Umum Partai Golkar itu berdalih ada banyak IUP yang tak aktif. Belakangan, Bahlil menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia membagikan izin tambang untuk berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri.
Pembagian izin tambang itu menuai kritik berbagai kalangan. Organisasi kemasyarakatan dinilai tak punya kemampuan untuk menambang. ●
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
