Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Geisz Chalifah mengatakan seleksi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan pejabat di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta di era Anies Baswedan melibatkan para pakar. Ia membantah ada “orang dalam atau ordal” dalam pengangkatan mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Proses asesmen (TGUPP dan BUMD DKI) saat Anies menjadi gubernur itu sangat amat ketat," kata Geisz ketika dihubungi lewat telepon, Kamis, 21 Desember 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Geisz menceritakan saat ia diangkat menjadi Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. Menurut dia, ada panitia seleksi yang terdiri dari lima ahli untuk mengujinya dan kandidat lain.
Mereka adalah Kepala Biro BUMD DKI, eks Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, eks Wakil Ketua KASN Irham DIlmy, Zaki Baridwan, dan Maruli Gultom.
Menurut Geisz, saat itu ada beberapa relawan yang gagal lolos setelah diuji. "Gagal tidak bisa diloloskan. Jadi makanya banyak relawan yang marah karena tidak lolos asesmen padahal sudah berjuang," ujarnya.
Tudingan orang dalam Anies di penempatan TGUPP dan BUMD DKI ini disampaikan oleh Anggawira, Eks Juru Bicara pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017.
"Saya memberi contoh perihal persepsi orang dalam dalam konteks Mas Anies menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta," katanya ketika dihubungi, Kamis malam, 21 Desember 2023.
Menurut persepsinya, orang-orang yang berada di TGUPP dan BUMD DKI kala itu merupakan teman-teman dekatnya Anies Baswedan sehingga politikus Gerindra ini juga mempertanyakan soal proses rekrutmennya. "Kalau orang-orangnya masih ada (di TGUPP dan BUMD DKI) berarti rekrutmennya benar, tapi kalau sekarang sudah enggak ada kan berarti berdasarkan kedekatan," ujarnya.
Ia menyebut, saat ini TGUPP dan BUMD DKI bentukan Anies itu sudah dibubarkan ketika Heru Budi Hartono menggantikan posisinya sebagai Penjabat Gubernur Jakarta. Menurut dia, jika TGUPP dan BUMD DKI itu bekerja dengan baik, semestinya dilanjutkan oleh Heru Budi.
"Buktinya sekarang saja dibubarkan dengan alasan efisiensi dan tidak ada dampak langsung secara konkret," kata Anggawira.
Foto 
