Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Syarif, menilai hasil survei Indo Barometer dijadikan upaya penggiringan opini untuk menggerus citra Gubernur DKI Anies Baswedan. Survei Indo Barometer menunjukkan masyarakat tak puas terhadap kinerja Anies Baswedan dalam penanganan banjir dan kemacetan di Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Survei itu penggiringan opini untuk men-down grade Pak Anies. Nyaris berhasil tapi belum berhasil," kata Syarif di DPRD DKI, Rabu, 19 Februari 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Survei Indo Barometer dilakukan pada 9-15 Januari 2020 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling yang melibatkan sampel sebanyak 1.200 responden dari seluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar ± 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei itu menunjukkan, masyarakat menganggap Ahok paling berhasil mengatasi masalah banjir dan kemacetan di Jakarta. Ahok mendapat suara hingga mencapai 42 persen sementara Anies Baswedan hanya mendapat 4,1 persen. Masyarakat bahkan menilai Anies lebih buruk ketimbang Joko Widodo atau Jokowi yang pernah juga memimpin ibu kota. Jokowi mendapat 25 suara dalam survei itu.
Menurut Syarif, survei itu memang sengaja dibuat oleh orang yang berseberangan dengan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu. Apalagi, responden dalam survei itu adalah orang di luar DKI.
"Saya gak bilang itu survei pesanan. Tapi orang-orang yang kontra dengan Pak Anies yang membuat itu," ujarnya.
Dalam survei itu misalnya, kata Syarif, ada pertanyaan apa yang harus diperbaiki dari kebijakan Anies di ibu kota. Namun, kata dia, yang memberi saran tidak akan bisa memberikan masukan dengan baik karena mereka bukan warga Jakata. "Jadi apa yang mau diperbaiki orang yang ngomong bukan warga DKI. Gak simetris," sebut dia.
Syarif berujar survei itu mungkin bisa dipertanggungjawabkan secara metodelogi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah dalam survei itu mengambil responden di luar DKI. "Itu penggiringan opini," kata wakil Ketua Gerindra DKI itu.
IMAM HAMDI