Gubernur Ahok Pangkas 34 Ribu Kegiatan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memangkas jumlah kegiatan dan pos anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Ahok hanya mengajukan 20 ribu kegiatan untuk disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dari sebelumnya-dalam APBD 2014-sebanyak 54 ribu kegiatan.

"Sesuai dengan keinginan Gubernur, kami buang kegiatan yang tidak perlu," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro, saat dihubungi, kemarin.

Andi Baso menyebutkan ada beberapa kegiatan yang dianggap Ahok tidak perlu dan mesti dibuang. Di antaranya kegiatan untuk sosialisasi, koordinasi, perjalanan ke luar negeri, uang kepanitiaan, dan honorarium kegiatan. "Pokoknya kegiatan yang tidak dibutuhkan masyarakat," ucap dia.

Andi mencontohkan, anggaran honorarium, yang dalam APBD 2014 mencapai Rp 2,3 triliun, dihapus dalam RAPBD 2015. Selain itu, anggaran tiap kegiatan milik satuan kerja perangkat daerah yang kurang strategis dipangkas sampai 50 persen. Salah satunya adalah anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengusulkan Rp 1,2 triliun dalam RAPBD 2015. Untuk dinas ini, Ahok hanya menyetujui Rp 650 miliar.

Hasil penghematan anggaran tersebut kemudian dialihkan ke kegiatan yang lebih penting, misalnya penanggulangan banjir, mengatasi kemacetan, membangun rumah susun, dan penerangan jalan umum. Hasil penghematan anggaran juga digunakan untuk menaikkan gaji pegawai negeri. "Take home pay kami naikkan," ucap Andi. Dengan gaji yang cukup, kata dia, tidak ada lagi alasan pegawai malas bekerja. "Semuanya sudah kami kasih. Kalau tidak bagus, dicopot saja."

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, selain pemangkasan, ada beberapa kegiatan yang dimampatkan. Misalnya pembangunan jalan di kawasan X sekarang menjadi pembangunan jalan berdasarkan wilayah, seperti Jakarta Pusat. "Biar simpel saja nomenklaturnya," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI, Abraham Lunggana alias Lulung, menyetujui pemangkasan jumlah kegiatan tersebut. "Sepanjang untuk efisiensi dan dialihkan ke program yang dibutuhkan masyarakat, kita setuju," katanya.

Namun, jika anggaran digunakan untuk kegiatan di luar program prioritas, seperti penanganan banjir, kemacetan, dan pendidikan, Lulung tidak sepakat. "Kami akan evaluasi," kata Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jakarta itu.

Lulung mencontohkan, dana hasil efisiensi itu digunakan untuk penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Menurut dia, dana untuk BUMD tidak menyentuh permasalahan masyarakat langsung. "Ngapain uang rakyat disumbangkan kepada kegiatan yang tidak masyarakat rasakan," ucapnya. ERWAN HERMAWAN

Fokus ke Program Prioritas

Menjelang 2015, pemerintah DKI Jakarta memangkas sejumlah kegiatan dengan total nilai triliunan rupiah. Hasil penghematan itu akan dialihkan untuk kegiatan prioritas, seperti penanganan banjir, pendidikan, pembangunan rumah susun, dan menaikkan gaji pegawai. Berikut ini kegiatan yang anggarannya dikurangi dan dihilangkan:
-Anggaran honorarium dari Rp 2,3 triliun pada 2014 menjadi Rp 0.
-Kegiatan koordinasi.
-Perjalanan ke luar negeri.
-Uang kepanitiaan.
-Honorarium.
-Anggaran Dinas Pariwisata dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 650 miliar. ANY | ERWAN