Insan Sinema Melawan Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual memang bukan isu yang bisa dianggap remeh. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Kejadiannya pun tersebar tak hanya di ruang privat, tapi juga di ranah publik. Menurut Komnas Perempuan, sepanjang 2019, ada lebih dari 431 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 6 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 406.178 kasus.

Dalam konferensi pers pada awal Maret lalu, komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, mengatakan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat selama lebih dari satu dekade terakhir. Selama 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen atau delapan kali lipat. "Dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan di Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman," ujarnya.

Mariana memaparkan, kasus kekerasan terbanyak terjadi di ranah privat. Dari 14.719 kasus, 75 persen terjadi di ranah privat (atau 11.105 kasus), 24 persen di ranah publik (3.602 kasus), dan 1 persen di ranah negara (12 kasus). Adapun bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi di ruang publik, antara lain pemerkosaan (715 kasus), pencabulan (531 kasus), pelecehan seksual (520 kasus), persetubuhan (176 kasus), serta sisanya percobaan pemerkosaan dan persetubuhan.

Kasus pelecehan seksual di tempat kerja, seperti yang dialami Mian, juga jumlahnya tak sedikit. Sebuah survei yang dilakukan Never Okay Project mencatat, 94 persen respondennya mengaku pernah mengalami pelecehan seksual secara fisik. Survei ini dilakukan kepada 1.240 responden pada Desember 2018 tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Setelah pelecehan secara fisik, pelecehan secara lisan menduduki peringkat kedua tertinggi, yakni sekitar 76 persen.

Masih menurut penelitian yang sama, pelaku pelecehan di tempat kerja terbanyak dilakukan oleh atasan atau rekan kerja senior (36 persen). Diikuti oleh rekan kerja sebaya (34 persen), oleh rekan kerja dari luar organisasi (12 persen), serta sebanyak 5 persen oleh bawahan, dan 2 persen oleh lainnya (tukang bangunan, orang lain di lokasi kantor, dan mitra kantor seperti OB, satpam, dan lain-lain). Namun, sebanyak 25 persen penyintas enggan melaporkan tindakan yang diterimanya karena perusahaan tempat mereka bekerja dinilai tak akan menindaklanjuti.

Di kalangan pegiat sinema, cerita pelecehan seksual saat proses produksi film selama ini dianggap sebagai "rahasia umum". Sejak dulu cerita tentang aktor yang kerap bersikap cunihin kepada lawan mainnya, atau kru film yang kurang ajar kepada sesama atau bawahannya, hingga orang-orang yang berkuasa yang kerap semena-mena terhadap kaum perempuan, adalah cerita yang sering terdengar. "Tapi dulu (era 1980-1990-an) perilaku semacam ini kerap mendapatkan pemakluman, mungkin karena di masa itu dan puluhan tahun sebelumnya, dunia film adalah dunia yang maskulin dan sangat patriarkis," kata produser film dan pemilik rumah produksi Miles Production, Mira Lesmana, kepada Tempo, Rabu lalu.

Tapi pada era 2000-an, isu ini mulai menjadi perhatian serius karena semakin banyak kaum perempuan punya posisi dan peran besar di industri film nasional. "Harus diakui kebangkitan film nasional tahun 2000-an itu salah satunya disebabkan peran para sutradara dan produser perempuan."

Namun, Mira menambahkan, karena industrinya terus tumbuh dan jumlah produksi film semakin banyak, kasus pelecehan seksual di dunia ini pun jadi semakin sering terdengar. Sayangnya, meski demikian, kesadaran dan inisiatif di kalangan pegiat sinema untuk menghentikan kebiasaan buruk ini belum begitu besar. "Awareness sudah ada, tapi seperti pada kasus pelecehan lain, korban selalu jadi pihak yang dipertanyakan dan disalahkan," tutur Mira.

Ketika korban mengadu ke orang lain, kata Mira, sering kali mereka malah mendapat pertanyaan seperti "kamu lagi pakai baju apa?" atau "apakah kamu yang memulai menggoda duluan?". Lebih parah tak sedikit korban yang justru disalahkan dengan tanggapan seperti "mungkin kamu lagi mabuk" atau "pakaian kamu terlalu terbuka". Selain itu, banyak kasus pelecehan di dunia film yang dilakukan oleh orang yang punya kedudukan lebih tinggi. Akibatnya korban merasa terancam ketika mengadukan perbuatan itu. "Korban semakin enggak berani bersikap."

Mira termasuk orang yang kerap mendapat pengaduan dari koleganya yang menjadi korban. Menurut dia, mungkin karena sesama perempuan maka para korban merasa nyaman bercerita dan membagikan pengalaman buruknya. Namun, karena kerap menjadi tempat cerita, Mira mengaku ada beberapa kasus yang cukup mengganggu pikirannya. Pasalnya, kasus ini dilakukan oleh orang yang ia kenal dan terjadi berulang. Namun Mira tak kuasa menegur pelaku, karena korban yang curhat kepada Mira meminta agar masalah ini tak dibicarakan. "Korban ketakutan, dia takut kalau pelaku dikonfrontir, maka akan ada ancaman terhadap korban," ujar Mira.

Gerah akan kondisi semacam itu, Mira akhirnya berinisiatif memasukkan klausul anti-kekerasan dan pelecehan seksual dalam kontrak kerja di setiap produksi film di Miles Production. Inisiatif itu berjalan sejak 2017 dan berhasil menjaga suasana kerja pada produksi filmnya nyaman untuk semua orang. "Klausul ini bukan hanya untuk para aktris, para kru juga mendapat perlindungan yang sama." Melalui klausul ini, Mira menjamin, jika ada kasus pelecehan seksual dalam sebuah produksi film, korban bisa mengadu dan dijamin keamanannya. Pelaku juga akan mendapat hukuman seperti teguran hingga dipecat. "Kami berupaya berdiri di sisi korban," kata dia.

Saat pertama menerapkan klausul itu, Mira melontarkan idenya melalui Asosiasi Produser Film Indonesia. Beberapa rumah produksi seperti Wahana Kreator, Palari Film, dan beberapa produser perempuan, seperti Shanty Harmayn dan Sheila Timothy, mengikut ide penerapan klausul itu. Anehnya, pada saat yang sama, Mira juga mendapat cibiran dan tanggapan negatif dari koleganya di dunia film. "Saya justru di-nyinyirin, dibilang sok lah, dan macam-macam." Tanggapan negatif semakin kuat ketika beberapa pekan lalu Mira menulis keresahannya terkait dengan hal ini dalam sebuah artikel di majalah perempuan. "Padahal niat saya ingin menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman bagi pelaku industri film," tutur Mira.

Sebetulnya, produser dan sutradara adalah sosok yang punya wewenang untuk menghentikan aksi pelecehan di lokasi syuting film. Sutradara Fajar Nugros punya pengalaman soal ini. Suatu ketika, kata Fajar, ia tengah melakukan pengambilan adegan untuk sebuah film. Di adegan itu ada seorang perempuan yang sedang berjalan sendiri. Ketika adegan dimulai, seorang aktor pria melakukan improvisasi dengan bersiul ke arah aktris tersebut.

Siulan yang bertujuan menggoda semacam itu, kata Fajar, merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering disebut catcalling. Tak hanya siulan, catcalling juga bisa berupa godaan verbal yang biasanya dilakukan spontan. Fajar bercerita, ketika melihat pemeran laki-laki di filmnya melakukan hal itu, spontan Fajar menghentikan pengambilan gambar. "Cut!"

Sang aktor kebingungan kenapa adegan itu dihentikan. Fajar kemudian menjelaskan kepada semua orang yang ada di lokasi bahwa improvisasinya itu merupakan bentuk pelecehan seksual dan tidak boleh dilakukan. "Si aktor kemudian meminta maaf." BUDIARTI UTAMI PUTRI | PRAGA UTAMA

Insan Sinema Melawan Kekerasan Seksual