Jabatan Heru Budi Berakhir Lusa, Ini 15 Kebijakannya di Jakarta

Dishub DKI semula mengusulkan anggaran pembangunan rute sepeda di Ibu Kota senilai Rp38 miliar dan evaluasi penggunaan jalur eksisting Rp2 miliar. Namun politikus dari PDIP dan PSI menilai penambahan jalur sepeda hanya pemborosan.

Alhasil Pemprov DKI sepakat meniadakan anggaran untuk penambahan jalur sepeda dan memilih mengevaluasi efektivitas jalur sepeda eksisting terlebih dahulu. 

Komunitas Bike to Work atau B2W Indonesia mengkritik keputusan tersebut. Alasannya pembangunan jalur sepeda masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026. Dokumen RPD mencantumkan target pembangunannya mencapai 535,68 kilometer pada 2026. 

Tak Anggarkan Lagi Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah

2. Tak Anggarkan Lagi Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko menyebut tidak ada alokasi anggaran pembangunan rumah DP nol rupiah dalam APBD DKI 2023.

Dinas PRKP DKI mengusulkan pagu indikatif Rp 1,22 triliun yang fokus pada penanganan RW kumuh serta pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa alias rusunawa.

"Bahwasannya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol," kata dia dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 November 2022.

Anggaran Rp 1,22 triliun diperuntukkan kegiatan strategis hunian yang menjadi salah satu prioritas dan target pembangunan tahun depan. Kegiatan strategis hunian ini terdiri dari penanganan RW kumuh, perbaikan kualitas kawasan permukiman, pembangunan rusunawa, pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa, serta penyediaan fasilitas kepemilikan rumah susun.

Turunkan Subsidi Tiket Transjakarta Demi Beri Hibah ke TNI-Polri

3. Turunkan Subsidi Tiket Transjakarta Demi Beri Hibah ke TNI-Polri

Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan DKI menurunkan usulan anggaran subsidi tiket atau public service obligation (PSO) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dari Rp4,24 triliun menjadi Rp3,5 triliun. Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan penambahan alokasi dana hibah di dinasnya menyebabkan pagu subsidi tiket merosot. 

"Salah satu alasan PSO diturunkan, karena ada proposal (hibah) ini," kata dia dalam rapat dengan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022. 

Syafrin memaparkan semula Dishub DKI hanya mengalokasikan hibah untuk satu instansi, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Hibah yang diberikan senilai Rp 75,47 miliar untuk pengembangan tilang elektronik alias Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang sudah masuk dalam Rancangan APBD DKI 2023.

Namun, saat pembahasan RAPBD DKI 2023 milik Dishub DKI ternyata ada tambahan tujuh item alokasi hibah untuk Forkopimda yang nilainya total Rp409 miliar. Tujuh item inilah yang baru masuk di alokasi belanja hibah Dishub DKI dan semuanya ditujukan untuk TNI-Polri. Total dana hibah dari Dishub DKI ke dua instansi itu mencapar Rp485 miliar.

Copot Orang-Orang Anies Baswedan di Kursi BUMD DKI

4. Copot Orang-Orang Anies Baswedan di Kursi BUMD DKI

Dalam kurun dua bulan sejak Heru Budi menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, BP BUMD merombak jajaran Direksi dan Komisaris di sejumlah perusahaan, seperti PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT LRT Jakarta, dan PT MRT Jakarta.

Heru Budi mencopot lima direksi di PT Jakpro dan mengganti keseluruhannya dengan wajah baru.  Ia juga mencopot Komisaris PT LRT Jakarta yang juga eks anggota TGUPP Anies Baswedan, Tatak Ujiyati.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu mencopot Mohamad Aprindy dari posisinya sebagai Direktur Utama MRT Jakarta yang baru ia jabat selama tiga bulan. Ia digantikan oleh Tuhiyat yang dinilai berpengalaman di bidang corporate financing.

Pada Februari 2023, Heru Budi mencopot Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Buat Slogan Baru Sukses Jakarta Untuk Indonesia

5. Buat Slogan Baru Sukses Jakarta Untuk Indonesia

Pemerintah DKI Jakarta merilis pernyataan bahwa slogan 'Sukses Jakarta untuk Indonesia' merupakan visi dari gubernur periode 2022-2024, dalam konteks ini Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Slogan tersebut menggantikan slogan milik mantan Gubernur Anies Baswedan yang berbunyi 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya'. 

Informasi ini diunggah di akun Instagram @jsclab pada Selasa, 13 Desember 2022. Akun tersebut menuliskan, setiap gubernur memiliki visi masing-masing yang diwujudkan dalam bentuk slogan. 

"Slogan program dibuat sesuai visi gubernur yang dilakukan oleh setiap gubernur yang menjabat di DKI Jakarta," demikian bunyi akun Instagram @jsclab, dikutip Tempo pada Kamis, 15 Desember 2022.

Sebelumnya, pergantian slogan Jakarta menuai polemik. Isu ini diawali dari unggahan di media sosial bahwa slogan 'Sukses Jakarta untuk Indonesia' telah menggantikan PlusJakarta alias +Jakarta. 

Buka Posko Pengaduan Masyarakat di Balai Kota

6. Buka Posko Pengaduan Masyarakat di Balai Kota

Heru Budi Hartono membuka posko pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota. Langkah ini pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Nanti ada poin-poin misalnya Pak Sekda, asisten, saya minta perwakilan dari wali kota, kan asisten ada tiga setiap hari bergantian setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga,” kata Heru di Balai Kota, Senin, 17 Oktober 2022.

Tujuan menghidupkan kembali posko layanan pengaduan masyarakat adalah untuk membuka ruang seluasnya bagi masyarakat yang melapor. Masyarakat dipersilakan memilih layanan mana yang ingin dimanfaatkan.

“Mereka ingin secara fisik datang, enggak apa-apa juga. Lewat aplikasi silakan, atau yang mau sambil ke Balai Kota, lihat-lihat Balai Kota. Itu kan pilihan. Pengaduan melalui elektronik juga bagus, sederhana ya,” tuturnya

Ganti Nomenklatur Puskesmas Kelurahan dan Fungsikan UKM Center

7. Ganti Nomenklatur Puskesmas Kelurahan dan Fungsikan UKM Center

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengubah nomenklatur Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di tingkat kelurahan. Bila sebelumnya disebut Puskesmas Kelurahan maka kini berubah menjadi Puskesmas Pembantu.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 636 Tahun 2023 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang diundangkan pada 25 September 2023.

Kepgub 636 berimbas pada penutupan sejumlah puskesmas kelurahan. Salah satunya terjadi pada Puskesmas Kelurahan Jati II yang dialihfungsikan menjadi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Center.

“Dua-duanya bisa difungsikan menjadi Puskesmas, tadinya. Nah, satu kelurahan harusnya satu Puskesmas, maka satu gedungnya dijadikan untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM),” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 29 September 2023.

Heru Budi mengungkapkan UKM Center merupakan pelayanan nonmedis, sehingga masyarakat bisa datang untuk melaporkan temuan. Misalnya ada warga yang terjangkit demam berdarah, stunting, maupun masalah kesehatan lainnya.

“Masyarakat datang, ‘Pak di sana ada pasien DBD. Pak di sana ada warga stunting, di sana kelihatannya ada warga yang perlu penanganan kesehatan secepatnya’. Tapi kalau orang batuk-batuk itu ke Puskesmas,” ucap Heru.

Menurut dia, gedung Upaya Kesehatan Masyarakat Center melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan yang sifatnya bukan pengobatan.

Pangkas Jumlah Titik Jakwifi

8. Pangkas Jumlah Titik Jakwifi

Pemprov DKI Jakarta memangkas jumlah titik jaringan internet Wifi gratis atau Jakwifi lebih dari separuh, yakni dari 3.500 titik hanya tinggal menjadi 1.263 titik Jakwifi.  

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfotik DKI Raides Aryanto mengatakan pengurangan jumlah Jakwifi itu didasarkan survei yang sudah dilakukan. Kebutuhan masyarakat terhadap wifi gratis berkurang seiring dengan melandainya pandemi dan sekolah yang mulai belajar tatap muka.

Namun, sebenarnya anggaran yang diajukan Dinas untuk Jakwifi juga terpangkas banyak. "Karena pengurangan anggaran, jadi kuantitas berkurang,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfotik DKI Raides Aryanto seperti dikutip dari Antara, Selasa, 3 Januari 2023.

Dinas mengajukan anggaran sebesar Rp174 miliar, namun hanya disetujui Rp 56 miliar.

Batasi Usia PJLP Hingga 56 Tahun

9. Batasi Usia PJLP Hingga 56 Tahun

Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 tahun 2022 yang antara lain mengatur tentang pembatasan usia petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) minimal 18 hingga maksimal 56 tahun.

"Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berusia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 56 tahun," demikian bunyi poin D Kepgub 1095 tahun 2022 seperti dilansir dari Antara, Selasa, 13 Desember 2022. 

Kepgub itu berisi tentang pedoman pengendalian penggunaan PJLP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kepgub ini juga menjelaskan PJLP dipilih melalui proses pemilihan dan dikontrak untuk jangka waktu tertentu.

Keberadaan PJLP diarahkan untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, unit kerja kecuali pendidik, tenaga kependidikan dan PJLP pada Badan Layanan Umum Daerah.

Adapun materi muatan kontrak PJLP dengan pejabat pembuat komitmen perangkat daerah/unit kerja mengenai hak, kewajiban, larangan dan pemutusan hubungan kerja dilaksanakan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan ketentuan perundangan-undangan.

Sementara itu, pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 125 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Pergub Nomor 212 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan PJLP, tidak mencantumkan terkait batasan usia PJLP.

Luncurkan Transjakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta

10. Luncurkan Transjakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta

Pemprov DKI meluncurkan rute baru Bus Transjakarta yang melayani Terminal Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya berkomitmen melayani masyarakat yang mengadu nasib di kawasan bandara.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk melayani masyarakat Jakarta yang bekerja di sekitar bandara,” kata Heru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Rabu, 5 Juli 2023.

Bus Transjakarta Bandara akan melayani penumpang di kawasan perkantoran dan area komersial bandara. Waktu operasionalnya pada Senin-Minggu pukul 06.00-09.00 WIB dan 18.00-21.00 WIB. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menetapkan jarak waktu kedatangan antar bus atau headway 20 menit

Copot Marullah Matali lalu Satukan Bamus Betawi

11. Copot Marullah Matali lalu Satukan Bamus Betawi

Heru Budi memutuskan mencopot Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah DKI dan mengangkatnya menjadi Deputi Gubernur DKI pada Jumat, 2 Desember 2023. Keputusan ini dikritik karena dinilai bersifat politis.

Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat (Pejabat) memprotes kebijakan ini dan menggelar demonstrasi di depan Balai Kota sepekan setelah pencopotan Marullah Matali. Pasalnya kinerja Marullah dianggap baik dan dia mewakili Masyarakat Betawi.

Kritik juga datang dari anggota DPRD DKI fraksi PSI, August Hamonangan. Saya memandang kebijakan penggantian Sekda DKI Jakarta tersebut kurang bijaksana, selain tidak mewadahi aspirasi warga DKI khususnya masyarakat Betawi," kata dia, Kamis, 8 Desember 2022.

Di masa Heru Budi, dua ormas Betawi: Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982 sepakat bersatu menjadi Majelis Amanah Masyarakat Betawi. Marullah Matali yang baru dicopot Heru Budi dari posisi Sekda DKI dipilih untuk memimpin organisasi tersebut.

Bersatunya dua ormas Betawi itu tak lepas dari ancaman tidak disetujuinya permohonan dana hibah oleh DPRD DKI dalam RAPBD DKI 2023. Komisi Pemerintahan DPRD DKI mendesak Pemprov DKI menyatukan dua ormas ini agar dana hibah disetujui.

Heru Budi lalu mengajak Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982 bersatu demi mempertahankan Jakarta yang harmonis.

Gencar Tanam Pohon

12. Gencar Tanam Pohon

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta para wali kota untuk menanam pohon. Langkah ini menyusul dari upaya pencegahan terjadinya banjir.

"Pak wali kota, para wali kota, saya ingin meminta kepada pak wali tanam pohon sebanyak-banyaknya. Titiknya di mana, terserah. Sebulan sekali kita, asisten, Sekda, sebentar aja jam delapan sampe jam sembilan," ujarnya saat memberi pengarahan di Taman Ismail Marzuki, Selasa, 18 Oktober 2022.

Dia mengatakan jumlah yang harus ditanam sekitar 600 sampai seribu pohon. Penanaman itu diberi waktu selama satu bulan.

Kebijakan penanaman pohon ini pada akhirnya memang rutin dilakukan Pemprov DKI. Selain mencegah banjir, penanaman pohon menjadi cara Heru Budi mengatasi polusi.

Heru Budi mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI, telah menanam sekitar 10.000 pohon di berbagai titik di Jakarta sepanjang tahun 2023.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta telah menanam 68.000 tanaman untuk ketahanan pangan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan penanaman tersebut adalah untuk mengurangi emisi. 

"Iklim kita kan semakin panas, termasuk juga Jakarta yang harus mengejar untuk menurunkan emisi. Nanti manfaatnya bukan zaman saya, manfaatnya nanti 4-5 tahun ke depan saat pohonnya sudah tumbuh. Jadi gerakan ini bisa mengurangi emisi, bisa mengurangi panas bumi yang semakin meningkat," kata Heru Budi.

Tuntaskan Sodetan Ciliwung

13. Tuntaskan Sodetan Ciliwung

Proyek sodetan Ciliwung yang menghubungkan Kali Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (KBT) sempat mandek selama enam tahun. Proyek penanggulangan banjir Jakarta tersebut akhirnya selesai dan diresmikan Jokowi pada 31 Juli 2023.

Mandeknya proyek ini karena masalah pembebasan lahan. Warga Bidara Cina yang tedampak proyek ini menggugat Pemprov DKI Jakarta era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke PTUN. Ahok lalu mengajukan kasasi.

Ahok kalah di Pilkada 2017. Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI. Pada Agustus 2019, Anies mencabut kasasi yang pernah dilayangkan Gubernur Ahok sebelumnya. 

Anies kemudian membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk sodetan Ciliwung dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 Tahun 2019.

Masa jabatan Anies Baswedan berakhir di Oktober 2022 dan diteruskan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Pada 12 Januari 2023, Pemerintah Kota Jakarta Timur memulai pembongkaran 59 bangunan di bantaran Kali Ciliwung. 

Angkat M Kuncoro Jadi Dirut Transjakarta

14. Angkat M Kuncoro Jadi Dirut Transjakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membeberkan alasannya dulu menunjuk Kuncoro Wibowo sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kuncoro kini dikabarkan terseret kasus korupsi penyaluran bantuan sosial alias bansos di Kementerian Sosial.

"Karena beliau kan berpengalaman. Awalnya di bidang transportasi," katanya usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-73 Satpol PP di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Maret 2023.

Kuncoro mengundurkan diri dari Transjakarta pada 13 Maret 2023. Padahal, Heru baru menunjuknya sebagai bos BUMD DKI di bidang transportasi itu pada Januari 2023.

Pengunduran diri Kuncoro terkait kasus korupsi bansos Kemensos periode 2020-2021. KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka.

Lakukan Banyak Cara Demi Kurangi Polusi

15. Lakukan Banyak Cara Demi Kurangi Polusi

Buruknya kualitas udara Jakarta dan tingginya tingkat polusi di musim kemarau tahun ini membuat Heru Budi mengeluarkan sejumlah kebijakan. Mulai dari menyirami jalan, memerintahkan gedung-gedung tinggi memasang water mist generator, menutup pabrik-pabrik yang diduga menyebabkan polusi, hingga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanganan Polusi Udara DKI Jakarta.

Heru Budi mengklaim semua program dan kebijakan untuk mengatasi polusi udara serta memperbaiki kualitas udara Jakarta efektif.

"Karena (kontribusi) kita semua. Efektif semualah (program)," kata Heru Budi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2023 dikutip dari Antara.

Hal itu disampaikan Heru menanggapi beredarnya sejumlah foto Jakarta dengan latar langit yang lebih cerah dan tidak terlalu berkabut di akun resmi Instagram Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

Menurut Heru, setiap program yang sudah dan masih berjalan di pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun swasta secara perlahan dapat mengatasi polusi udara Jakarta.

Pilihan Editor: Heru Budi Masih Rangkap Jabatan, PKS Minta Posisi Pj Gubernur DKI Diisi Orang