Jab Susulan dari Keluarga Yosua

Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo (kanan) dan Putri Candrawathi, saat tiba untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 29 Desember 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Akhir Teka-teki Tudingan Pelecehan Seksual

Pengumuman resmi polisi atas kematian Brigadir Yosua digelar pada Senin, 11 Juli 2022. Dalam versi awal woro-woro polisi tersebut, Yosua dinyatakan tewas pada Jumat, 8 Juli 2022, dalam baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu di rumah dinas Ferdy, Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Duel itu disebutkan terjadi karena Yosua kedapatan melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo.

Pada hari kematian Yosua, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi melaporkan peristiwa pelecehan seksual tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Yosua yang telah tewas juga sempat ditetapkan sebagai tersangka atas pelaporan ini.

Belakangan, setelah sebulan menuai polemik, pengakuan Bharada Eliezer membalikkan semua kronologi kematian Yosua. Eliezer, yang juga ajudan Ferdy, mengungkapkan bahwa duel tembak-menembak di Duren Tiga tak pernah terjadi. 

Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Ferdy Sambo. Jumat sore itu, dalam pengakuan Eliezer, eksekusi terhadap Yosua disaksikan Ferdy serta Brigadir Kepala Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf—masing-masing ajudan dan asisten rumah tangga. Ferdy turut menembakkan pelor ke kepala Yosua yang telah tersungkur di lantai ruang tamu rumah dinas. Eliezer pula yang mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo menyusun skenario untuk menutupi peristiwa pembunuhan berencana itu.

Selama tujuh bulan kasus pembunuhan berencana ini bergulir, klaim adanya pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi oleh Brigadir Yosua terus menjadi tanda tanya. Dalam penyidikan dan persidangan, tudingan bahwa Yosua telah melecehkan istri bosnya tak lenyap. Lokasi pelecehan seksual pun beralih dari semula disebutkan di rumah dinas Duren Tiga menjadi di rumah Ferdy di Magelang, Jawa Tengah, pada 7 Juli 2022. Sehari sebelum kematiannya, Yosua beserta para ajudan memang tengah mendampingi Putri untuk menjenguk putranya yang sedang bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang.  

Suasana rumah dinas mantan Kepala Divisi Propam Polri, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo saat petugas melakukan olah TKP di Kompleks Polri, Duren tiga, Jakarta, 23 Juli 2022. TEMPO/Febri Angga Palguna

Dalam putusan pada Senin lalu, majelis hakim menyatakan dalih Ferdy dan Putri bahwa Yosua melakukan pelecehan seksual pada 7 Juli 2022 tak terbukti. "Tidak ada fakta yang mendukung Putri Candrawathi mengalami gangguan stres pascatrauma, stress disorder akibat pelecehan seksual atau pemerkosaan," kata ketua majelis hakim, Wahyu Iman Santoso, membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, 13 Februari lalu.

Selain tak ditemukan fakta, kesimpulan hakim yang mengesampingkan adanya peristiwa pelecehan seksual itu diambil dengan mempertimbangkan relasi kuasa antara Yosua dan Putri. Hakim menggunakan pengujian relasi kuasa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Hakim menilai kedudukan Yosua sebagai ajudan, baik secara hierarkis maupun sosial, lebih rendah dibanding Putri, istri atasannya. "Dengan adanya relasi kuasa yang dimaksudkan, sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan terhadap Putri Candrawathi," kata Wahyu.

Menurut Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, tudingan pelecehan seksual itu janggal sedari awal. Perubahan lokasi dugaan pelecehan seksual, dari semula di Jakarta Selatan menjadi di Magelang, menjadi salah satu indikatornya. “Padahal, kalau dia yakin ada pemerkosaan, kan harusnya melakukan pelaporan lagi bahwa ada pemerkosaan di Magelang,” kata Kamaruddin.

Kuasa hukum Kamaruddin Simanjuntak (kiri) dan keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat memberikan keterangan di Duren Tiga, Jakarta, 29 September 2022. TEMPO/Febri Angga Palguna

Keluarga Yosua Juga Menuntut Restitusi dan Kompensasi

Selain berencana menggugat perdata Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, keluarga Brigadir Yosua tengah mempertimbangkan untuk menuntut restitusi dan kompensasi lewat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku. Adapun kompensasi merupakan ganti kerugian oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang menjadi hak korban atau keluarganya.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, menjelaskan, keluarga Brigadir Yosua memang dimungkinkan mengajukan ganti kerugian atas pembunuhan dan tuduhan pelecehan seksual. Namun langkah tersebut baru bisa dilakukan ketika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan alias inkrah. “Kalau dengan mekanisme restitusi, penilaian kewajaran kerugiannya LPSK yang menilai,” kata Edwin, kemarin. Kelak, jika jadi ditempuh, proses menuntut restitusi atau kompensasi tetap melalui mekanisme penetapan pengadilan.

Pengajar hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Rony Saputra, mengatakan ada dua mekanisme yang bisa ditempuh keluarga Yosua untuk mendapatkan keadilan, terutama ihwal ganti kerugian secara materiil. Pertama, mekanisme restitusi dan kompensasi dapat ditempuh untuk ganti kerugian atas tewasnya Brigadir Yosua sebagai korban pembunuhan. Merujuk pada Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi ganti kerugian atas kehilangan penghasilan, akibat penderitaan, dan biaya perawatan medis atau psikologis.

Adapun mekanisme kedua, berupa gugatan perdata, dapat dilayangkan oleh keluarga Brigadir Yosua terhadap siapa pun yang menarasikan bahwa Yosua melakukan pelecehan seksual di luar mekanisme pengadilan. “Ini dapat diajukan karena majelis hakim (perkara pembunuhan berencana) telah membuktikan bahwa tuduhan pelecehan seksual tak terbukti,” kata Rony.

Tempo berupaya meminta tanggapan kepada sejumlah kuasa hukum Ferdy Sambo, seperti Arman Hanis dan Febri Diansyah, ihwal rencana keluarga Brigadir Yosua menggugat perdata ataupun menempuh mekanisme restitusi dan kompensasi. Namun keduanya tidak merespons pertanyaan Tempo.

Sebelumnya, Arman Hanis menilai vonis berat yang dijatuhkan kepada kliennya disebabkan oleh adanya tekanan terhadap majelis hakim. “Berdasarkan asumsi dan kami melihat hakim dalam tekanan juga,” kata Arman pada Senin, dua hari lalu.

Arman tidak merinci tekanan yang dihadapi majelis hakim ketika memvonis Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dia hanya menyatakan banyak hal dalam putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dia kini sedang mempertimbangkan untuk menyiapkan banding.

AVIT HIDAYAT | ANDI ADAM FATURAHMAN | JULNIS FIRMANSYAH