Tahun Kelam Demokrasi

TAHUN yang riuh, tahun yang ricuh.

Kegaduhan tak henti menyertai perjalanan negeri ini sepanjang 2019. Pemilihan presiden, dengan calon yang bertanding ulang, menjadi biang keributan. Minim adu gagasan bermutu, sarat dengan politik identitas dan hujatan, pesta demokrasi ditikam oleh unjuk rasa brutal. Nyawa manusia berjatuhan dan aktor-aktornya tak tersentuh. Ujungnya, calon yang kalah, Prabowo Subianto, memilih berkoalisi dengan rivalnya, Joko Widodo.

Tahun ini pula pelindungan negara terhadap hak asasi tampak nihil. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi, terutama yang terkait dengan kepentingan politik penguasa. Kebebasan mengutarakan pendapat pun terancam saat mereka yang kritis terhadap pemerintah dengan mudah dicokok. Polisi tak malu lagi menggunakan kekerasan ketika menghadapi unjuk rasa. Di sisi lain, janji Jokowi menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia makin menjadi fatamorgana.

Warsa ini pula janji Jokowi menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi tak pernah terbukti. Hayat KPK malah tercerabut dengan masuknya pemimpin baru yang bermasalah serta revisi undang-undang yang memangkas kewenangannya. Diyakini tak mampu lagi memberantas korupsi seperti pada masa jayanya, KPK masih ditampar dengan keras ketika koruptor yang telah diseret ke dalam bui bisa dengan mudah mendapat keringanan hukuman.

Namun pada tahun ini pula kita menyaksikan generasi yang kerap dianggap apatis terhadap negara memilih bangkit. Dari berbagai penjuru negeri, mereka melantangkan perlawanan untuk membela KPK. Meski tak bertahan lama, aksi mereka mengembuskan angin segar seiring dengan “kematian” masyarakat sipil—karena kedekatannya dengan penguasa—pada tahun kelam demokrasi.