Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
NIAT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu atau Pemilihan Umum 2024 tak membuat Prabowo Subianto gusar. Ia malah berniat merangkul partai itu ke dalam pemerintahannya. Peluang kader partai banteng masuk kabinet Prabowo kini pun terbuka lebar.
Keinginan Prabowo menggamit PDIP disampaikannya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam acara penyerahan zakat fitrah di Istana Negara, Rabu, 13 Maret 2024. Budi Arie bercerita, Menteri Pertahanan itu menganggap PDIP sebagai pemilik jumlah kursi terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat bisa memperkuat barisan pendukungnya.
“Pak Prabowo menyampaikan stabilisasi pemerintahan harus berjalan. Jadi dukungan dari mayoritas pemilik suara di DPR, seperti PDIP, itu penting,” kata Ketua Umum Projo—kelompok relawan pendukung Joko Widodo dan Prabowo—tersebut kepada Tempo di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024.
Koalisi pendukung Prabowo belum menjadi mayoritas di parlemen. Empat partai pendukung Prabowo-Gibran, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, diperkirakan memiliki 280 kursi di DPR—tak sampai setengah dari 580 anggota Dewan. Prabowo menginginkan dukungan mayoritas di Senayan agar programnya berjalan mulus.
Jika PDIP bergabung, dukungan dari DPR untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dianggap bisa lebih solid. PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2024 memiliki kursi terbanyak. Partai itu diperkirakan memiliki 110 anggota DPR.
Sinyal untuk merangkul partai di luar koalisi Prabowo pun disampaikan jenderal kehormatan itu dalam pidato kemenangan di rumahnya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Rabu malam, 20 Maret 2024. Prabowo menyatakan pemilihan presiden sudah selesai sehingga tak ada lagi kubu-kubu. “Yang memilih 01 kita hormati, yang memilih 03 kita hormati, kita bersatu.”
Upaya Prabowo berkoalisi dengan PDIP telah dimulai pada awal Maret 2024. Jembatannya adalah sejumlah petinggi Gerindra dan orang-orang dekat Puan Maharani, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP sekaligus Ketua DPR. Prabowo disebut-sebut telah menyiapkan tiga kursi menteri jika PDIP bergabung.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan ada komunikasi tersebut. Tapi ia membantah ada pembicaraan soal kursi menteri. Menurut Hasto, sejumlah politikus partainya telah bersemuka dengan orang-orang dekat Prabowo. Politikus PDIP yang menjadi anggota DPR terlibat dalam lobi-lobi itu.
Hasto mengklaim partainya punya hubungan baik dengan Prabowo. Pada Pemilu 2009, Prabowo berduet dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi calon wakil presiden. “Kami tak haram bertemu dengan Prabowo,” ucap Hasto kepada Tempo di kantornya di Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan di Gedung High End, Jakarta, 15 Februari 2024. Antara/Asprilla Dwi Adha
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey turut menjadi makcomblang antara partai banteng dan Prabowo. Bendahara Umum PDIP itu berjumpa dengan Prabowo pada 5 Maret 2024 di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Barat. Prabowo menjenguk Olly ketika bekas anggota DPR itu dirawat karena demam berdarah. Olly tak menanggapi pertanyaan yang dikirimkan Tempo.
Budi Arie Setiadi, yang mendengar cerita pertemuan tersebut dari Prabowo, mengatakan Olly kala itu menyampaikan pesan Puan Maharani, yaitu agar kursi Ketua DPR tetap menjadi milik PDIP. Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) menyatakan Ketua DPR dipegang partai dengan kursi terbanyak.
“Permintaan PDIP adalah agar Mbak Puan tetap menjadi Ketua DPR,” kata Budi Arie. Adapun Hasto Kristiyanto mendengar ada upaya sejumlah pihak merevisi Undang-Undang MD3 untuk merebut kursi Ketua DPR. Ia menyebutkan upaya itu muncul setelah PDIP menggulirkan rencana hak angket kecurangan pemilu.
Upaya Prabowo berkoalisi dengan PDI Perjuangan ditengarai masih menemui ganjalan. Tiga petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran bercerita, para politikus PDIP tak ingin Presiden Joko Widodo terlibat dalam penjajakan itu. Hubungan PDIP dengan Jokowi cerai-berai setelah Presiden mendukung putra sulungnya, Gibran, menjadi calon wakil presiden Prabowo.
Hasto pun membenarkan ihwal besarnya resistansi internal PDIP terhadap Jokowi. Sebab, Jokowi, yang didukung PDIP sejak pemilihan Wali Kota Solo hingga pemilihan presiden dua periode, ditengarai cawe-cawe memenangkan Prabowo-Gibran. “Kami akan tetap mengusulkan hak angket kecurangan pemilu,” ujar Hasto.
Tak hanya mendekati PDIP, kubu Prabowo juga mulai berkomunikasi dengan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa. Tiga petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran serta tiga kolega Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan, Muhaimin telah bertemu setidaknya dua kali dengan utusan Prabowo setelah pemilihan presiden 14 Februari 2024.
Para narasumber itu bercerita, Muhaimin menyampaikan kegelisahannya soal rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa PKB yang berpeluang menurunkannya sebagai ketua umum. Ia meminta dukungan dari koalisi Prabowo agar tetap berada di posisi yang ditempatinya sekitar 15 tahun itu. Muhaimin juga khawatir bakal ada jeratan kasus hukum untuk melengserkannya.
Orang-orang dekat Muhaimin pun mendengar informasi ada utusan Istana yang mendatangi tokoh-tokoh Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Utusan itu menanyakan kemungkinan PKB dipimpin tokoh baru. Empat politikus PKB yang dihubungi Tempo menyampaikan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas adalah salah satu kandidat pengganti Muhaimin.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dalam wawancara dengan Tempo, Jumat, 15 Maret 2024, di kantornya di Jakarta Pusat, Yaqut membantah bila disebut akan menggantikan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB. “Itu gosip, digosok makin sip,” tutur Yaqut.
Kubu Prabowo-Gibran telah menyiapkan dua-tiga kursi menteri jika PKB mau bergabung ke pemerintahan selanjutnya. PKB dianggap mampu memperkuat pemerintahan Prabowo lantaran partai itu berpeluang mendapatkan kursi pimpinan DPR. PKB diperkirakan memperoleh 68 kursi di DPR—partai dengan perolehan kursi tertinggi kelima.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak menampik jika disebut ada komunikasi antara PKB dan partainya. “Bahwa ada pembicaraan kawan-kawan di DPR, dengan PKB, dengan NasDem, dan PDIP, itu biasa. Tapi belum ada pembahasan soal menteri,” kata Dasco saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Maret 2024.
Dua politikus PKB menyampaikan, lobi Muhaimin tak sekadar bertujuan mengamankan posisinya sebagai ketua umum, tapi juga membuka kemungkinan PKB dan Gerindra berkongsi dalam pemilihan kepala daerah. Ada kemungkinan Muhaimin atau kakaknya, Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menjadi calon Gubernur Jawa Timur.
Muhaimin dan Halim tak menanggapi pesan dan panggilan telepon Tempo hingga Sabtu, 23 Maret 2024. Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah KH Muhammad Yusuf Chudlori, yang juga orang dekat Muhaimin, mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. “Belum mendengar langsung dari Ketua Umum,” ujar Yusuf pada Jumat, 22 Maret 2024.
Tak seperti komunikasi dengan PDIP dan PKB yang berjalan senyap, Prabowo Subianto berupaya merangkul Partai NasDem secara terbuka. Pada Jumat, 22 Maret 2024, Prabowo mendatangi Ketua Umum NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan terima kasih atas ucapan kolega lamanya di Partai Golkar tersebut.
Dua hari sebelumnya, setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pemenang pemilihan presiden, Surya menyampaikan selamat atas kemenangan Prabowo-Gibran. NasDem menjadi partai pertama di luar koalisi Prabowo yang mengakui kemenangan pasangan itu. Setelah adanya ucapan Surya tersebut, pengurus Gerindra merancang pertemuan Prabowo dengan bos Media Group itu.
Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim bercerita, dalam persamuhan itu, Surya dan Prabowo berbicara soal pemerintahan yang kuat dan pentingnya persatuan para elite partai. “Pemerintahan ke depan butuh stabilisasi. Itu yang dibahas mereka, sisanya basa-basi,” kata Hermawi kepada Tempo melalui WhatsApp, Sabtu, 23 Maret 2024.
Seorang petinggi NasDem yang hadir dalam pertemuan itu menuturkan, Surya sempat bertanya soal program makan siang gratis dan susu gratis yang dicanangkan Prabowo. Surya sangsi program berbiaya lebih dari Rp 400 triliun itu bisa didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prabowo lalu menjelaskan program itu akan dijalankan bertahap.
Sebelum meninggalkan NasDem Tower, Prabowo mengajak Surya mendukung pemerintahan barunya. “Saya selalu menawari, saya selalu mengajak,” tutur Prabowo kepada wartawan. Empat narasumber bercerita, orang dekat Prabowo telah lebih dari dua kali bertemu dengan Surya. Mereka berembuk soal kemungkinan NasDem hijrah ke koalisi Prabowo.
Agar NasDem, yang berniat menggulirkan hak angket kecurangan pemilu, mau bergabung, kubu Prabowo Subianto menawarkan dua kursi menteri. Namun, seusai pertemuan dengan Prabowo, Surya Paloh menyatakan NasDem akan mendiskusikan tawaran bergabung ke kabinet Prabowo. “Bergabung atau tidak itu fifty-fifty possibility-nya,” ucap Surya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Erwan Hermawan, Egi Adyatama, Hussein Abri Dongoran, Raymundus Rikang, dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini berjudul "Antara Angket dan Kabinet".