Yang Dilakukan Prabowo Selama Magang Jadi Presiden

DALAM tiga pekan belakangan, Presiden Joko Widodo kerap mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto nimbrung di setiap rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta. Jokowi meminta calon suksesornya itu mempelajari kinerja kementerian dan lembaga negara sebelum resmi menjalankan roda pemerintahannya pada 20 Oktober 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan informasi bahwa Prabowo diminta “magang” dalam rapat kabinet terbatas. Tujuannya, mendalami dinamika internal kabinet dan pola koordinasi para pembantu presiden serta cara memitigasi persoalan. “Ini lebih penting ketimbang membentuk tim transisi,” kata Dasco saat dihubungi Tempo, Kamis, 21 Maret 2024.

Tim transisi mempersiapkan peralihan dari kepala pemerintahan lama ke presiden baru. Pada 2014, Jokowi membentuk tim transisi yang dipimpin oleh Rini Soemarno, bekas Menteri Perindustrian. Anggotanya, seperti Anies Baswedan dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto, menyusun peta jalan kebijakan untuk memenuhi janji kampanye Jokowi.

Serupa Dasco, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan tim transisi tak diperlukan karena Prabowo hampir lima tahun terakhir terlibat di pemerintahan. “Begitu selesai, lanjut, lari cepat. Enggak perlu belajar setahun, penyesuaian dulu, enggak perlu,” ucap Zulkifli seusai buka puasa bersama Prabowo di kantor PAN di Jakarta Selatan, Kamis, 21 Maret 2024.

Selama masa kampanye 75 hari, Prabowo melabeli dirinya sebagai penerus program-program Jokowi. Menggandeng Gibran Rakabuming Raka, Prabowo berkampanye ke banyak daerah dan menggaungkan tagline “keberlanjutan”. Prabowo berjanji meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penghiliran tambang, dua kebijakan pemerintahan Jokowi.



Pada 18 Maret 2024, atau dua hari sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pemilihan presiden dengan perolehan suara lebih dari 58 persen, Prabowo berkunjung ke proyek IKN di Kalimantan Timur. Prabowo berinteraksi dengan pekerja dan mendengar progres proyek itu untuk persiapan upacara hari kemerdekaan Indonesia di sana. 

Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo, yang mendapat gelar jenderal kehormatan dari Jokowi pada 28 Februari 2024, akan segera menyusun kabinet. Prabowo akan melibatkan partai koalisi serta penyokong utamanya, yaitu Jokowi. “Untuk keberlanjutan, wajar jika Pak Prabowo berkoordinasi dengan Pak Jokowi soal visi kabinet ke depan,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Meracik kabinetnya, Prabowo bersafari ke banyak tokoh untuk meminta masukan. Salah satunya seorang tokoh senior Partai Golkar. Seorang petinggi partai koalisi mengatakan tokoh senior yang juga pengusaha itu menyarankan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 lembaga. Tujuannya, menampung koalisi besar yang dirancang Prabowo. 

Narasumber yang sama bercerita, salah satu caranya adalah memecah kementerian yang sudah ada. Misalnya membelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dua institusi yang terpisah pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dilebur oleh Jokowi pada 2014.

Prabowo juga disebut-sebut akan menambah wakil menteri. Tujuannya, mengakomodasi partai pendukungnya, terutama yang tak memenuhi ambang batas parlemen. Ada tiga partai pendukung Jokowi yang gagal lolos ke Senayan, yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Bulan Bintang, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Pun Prabowo mendapat masukan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dalam berbagai kesempatan. Seorang pejabat pemerintah di lingkaran Istana menuturkan, Luhut menyarankan Prabowo memperkuat lembaga pengawasan keuangan untuk mengkaji secara mendalam perencanaan pelbagai proyek.

Luhut juga mengingatkan Prabowo bahwa masa awal pemerintahannya bakal menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Mantan atasan Prabowo di Komando Pasukan Khusus itu menyarankan Prabowo membedah berbagai kebijakan fiskal yang membebani keuangan negara. Misalnya pembangunan IKN dan program makan siang gratis.

Pada Februari 2024, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, mengingatkan pemerintah soal program makan siang gratis. Ada kekhawatiran program tersebut akan menambah beban fiskal. Bank Dunia menyarankan pemerintah membuat perencanaan yang matang soal pelaksanaan program itu.

Kepada Prabowo, Luhut mengatakan pembangunan IKN dan program makan siang gratis tak digelontorkan begitu saja, tapi dilaksanakan secara bertahap. Pemerintahan Prabowo-Gibran juga mesti menyesuaikan diri dengan kondisi di daerah, seperti tingkat kemiskinan, indeks kesehatan, dan pendidikan.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 26 Februari 2024. Antara/Sigid Kurniawan

Juru bicara Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, tak merespons panggilan telepon dan pesan dari Tempo hingga Sabtu, 23 Maret 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengusulkan program makan siang gratis menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Airlangga menggelar simulasi makan siang gratis di Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 29 Februari 2024.

Dengan berbagai masukan yang diterima Prabowo, komposisi kabinet ada kemungkinan berubah. Seorang petinggi partai koalisi Prabowo mengatakan kabinet akan diisi sejumlah purnawirawan dari luar Gerindra. Partai itu bakal menyerahkan sebagian jatah menterinya kepada kalangan profesional.

Namun Sufmi Dasco Ahmad mengklaim bahwa partainya belum membicarakan detail rancangan kabinet, termasuk namanya. “Setelah Lebaran baru akan ada pembahasan,” tutur Dasco, Jumat, 22 Maret 2024.

Dengan koalisi gemuk, terdiri atas Gerindra, Partai Golkar, PAN, serta ada kemungkinan PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem, Prabowo berupaya memperkuat barisan pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Umum Projo—kelompok relawan pendukung Jokowi dan Prabowo—Budi Arie Setiadi mengatakan Prabowo ingin menjaga stabilitas politik.



Tanda-tanda Prabowo merangkul partai di luar koalisi menguat dengan kunjungannya ke Ketua Umum NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2024. Dalam pertemuan yang dihadiri petinggi kedua partai itu, Surya menyambut Prabowo dan mencangkel tangannya. “Sahabat sudah menjadi presiden,” kata Surya. 

Menurut Budi Arie, Prabowo tak akan memasukkan semua partai di parlemen ke kabinet. “Prabowo bilang harus ada yang berada di luar pemerintahan agar demokrasi terjaga,” ucap Menteri Komunikasi dan Informatika itu kepada Tempo.

Seorang petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran bercerita, nantinya pasangan itu akan berbagi peran. Prabowo akan memimpin kebijakan yang lebih makro, sedangkan Gibran berfokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta ekonomi kreatif.

Adapun Gibran tak menampik kabar soal pembagian peran itu. Ia menyatakan akan ikut memberi masukan kepada Prabowo Subianto soal calon menteri. “Nanti ada waktunya,” ujar Wali Kota Solo ini, Senin, 18 Maret 2024.