Yang Dilakukan Prabowo Selama Magang Jadi Presiden

DALAM tiga pekan belakangan, Presiden Joko Widodo kerap mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto nimbrung di setiap rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta. Jokowi meminta calon suksesornya itu mempelajari kinerja kementerian dan lembaga negara sebelum resmi menjalankan roda pemerintahannya pada 20 Oktober 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan informasi bahwa Prabowo diminta “magang” dalam rapat kabinet terbatas. Tujuannya, mendalami dinamika internal kabinet dan pola koordinasi para pembantu presiden serta cara memitigasi persoalan. “Ini lebih penting ketimbang membentuk tim transisi,” kata Dasco saat dihubungi Tempo, Kamis, 21 Maret 2024.

Tim transisi mempersiapkan peralihan dari kepala pemerintahan lama ke presiden baru. Pada 2014, Jokowi membentuk tim transisi yang dipimpin oleh Rini Soemarno, bekas Menteri Perindustrian. Anggotanya, seperti Anies Baswedan dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto, menyusun peta jalan kebijakan untuk memenuhi janji kampanye Jokowi.

Serupa Dasco, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan tim transisi tak diperlukan karena Prabowo hampir lima tahun terakhir terlibat di pemerintahan. “Begitu selesai, lanjut, lari cepat. Enggak perlu belajar setahun, penyesuaian dulu, enggak perlu,” ucap Zulkifli seusai buka puasa bersama Prabowo di kantor PAN di Jakarta Selatan, Kamis, 21 Maret 2024.

Selama masa kampanye 75 hari, Prabowo melabeli dirinya sebagai penerus program-program Jokowi. Menggandeng Gibran Rakabuming Raka, Prabowo berkampanye ke banyak daerah dan menggaungkan tagline “keberlanjutan”. Prabowo berjanji meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penghiliran tambang, dua kebijakan pemerintahan Jokowi.



Pada 18 Maret 2024, atau dua hari sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pemilihan presiden dengan perolehan suara lebih dari 58 persen, Prabowo berkunjung ke proyek IKN di Kalimantan Timur. Prabowo berinteraksi dengan pekerja dan mendengar progres proyek itu untuk persiapan upacara hari kemerdekaan Indonesia di sana. 

Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo, yang mendapat gelar jenderal kehormatan dari Jokowi pada 28 Februari 2024, akan segera menyusun kabinet. Prabowo akan melibatkan partai koalisi serta penyokong utamanya, yaitu Jokowi. “Untuk keberlanjutan, wajar jika Pak Prabowo berkoordinasi dengan Pak Jokowi soal visi kabinet ke depan,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Meracik kabinetnya, Prabowo bersafari ke banyak tokoh untuk meminta masukan. Salah satunya seorang tokoh senior Partai Golkar. Seorang petinggi partai koalisi mengatakan tokoh senior yang juga pengusaha itu menyarankan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 lembaga. Tujuannya, menampung koalisi besar yang dirancang Prabowo. 

Narasumber yang sama bercerita, salah satu caranya adalah memecah kementerian yang sudah ada. Misalnya membelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dua institusi yang terpisah pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dilebur oleh Jokowi pada 2014.

Prabowo juga disebut-sebut akan menambah wakil menteri. Tujuannya, mengakomodasi partai pendukungnya, terutama yang tak memenuhi ambang batas parlemen. Ada tiga partai pendukung Jokowi yang gagal lolos ke Senayan, yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Bulan Bintang, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Pun Prabowo mendapat masukan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dalam berbagai kesempatan. Seorang pejabat pemerintah di lingkaran Istana menuturkan, Luhut menyarankan Prabowo memperkuat lembaga pengawasan keuangan untuk mengkaji secara mendalam perencanaan pelbagai proyek.