Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud Md menyampaikan ada berbagai agenda penting nasional ke depannya, seperti pemilu serentak, Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan lainnya. Agenda-agenda tersebut dikatakan memerlukan koordinasi yang mantap dalam pelaksanaannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menuturkan, Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKO) merupakan instrumen yang dapat digunakan dalam mengukur dan memetakan kekuatan serta tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“IKO Polhukam nantinya akan mempunyai empat fungsi, pertama untuk mengukur kinerja, sinergi, dan efektivitas fungsi koordinasi bidang Polhukam. Kedua, untuk memetakan kekuatan dan kelemahan koordinasi di bidang Polhukam. Ketiga, untuk memetakan sumbatan tusi koordinasi, dan keempat untuk menetapkan strategi dan langkah perbaikan kebijakan koordinasi Kemenko Polhukam,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Juli 2022.
Waktu Pemilu 2024, kata Mahfud, semakin dekat dan harus dikawal secara kelembagaan, proses hukum, serta anggaran. Mengingat beberapa bulan mendatang ada pengumuman partai politik yang terverifikasi menjadi peserta Pemilu 2024.
“Sebentar lagi Pemilu, kita sepakat Pemilu 2024 kita yang harus kawal, kelembagaannya, proses hukumnya, anggarannya mungkin di Kementerian Keuangan tetapi kita harus kawal agar tidak boros tetapi tidak menyebabkan tidak bisa jalan,” ujarnya.
Begitu juga dengan DOB Papua yang ada mesti mempersiapkan pembentukan pemerintahannya dan memetakan Daerah Pemilihan (Dapil) dan proses Pemilu di sana. Mengingat DOB Papua dibentuk terdiri atas tiga provinsi, Mahfud mengatakan bahwa awal 2023 sudah harus terbentuk pemerintahannya.
“Karena kita akan segera memetakan Dapil dan proses Pemilu di daerah baru yang di UU lama tidak ada,” tuturnya.
Kedudukan IKN dan DKI Jakarta pada 2024, menurut Mahfud Md, juga penting dikoordinasikan menjelang tahun politik. Saat ini juga belum ditentukan apakah Pemilu di IKN masuk ke Provinsi Kalimantan Timur atau khusus dan posisi DKI Jakarta nanti bagaimana kepastiannya.
“Ini semua butuh koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang bagus, mantap, dan terukur, misalnya melalui Indeks Koordinasi seperti yang kita luncurkan hari ini,” kata dia
Foto 
