Buka-Tutup Kotak Pandora

Peluang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden melalui amendemen UUD 1945 masih terbuka. Sejumlah politikus Senayan diam-diam mendukung wacana itu.

2 April 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Suasana sidang tahunan MPR d di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Agustus 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Wacana penundaan pemilu mencuat dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
PDI Perjuangan tetap mendukung pembahasan PPHN meski telah mencabut dukungan amendemen.
Masih ada waktu hingga Agustus untuk menyelundupkan agenda penundaan pemilu.

BEGITU rapat Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat dibuka pada Rabu, 30 Maret lalu, berbagai pendapat muncul dari peserta persamuhan. Sebagian peserta yang hadir mempersoalkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di tengah pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

jokowi-3-periode

pphn

perpanjangan-masa-jabatan-presiden

penundaan-pemilu

amandemen-uud-1945

Hussein Abri

Bergabung dengan Tempo sejak April 2014, lulusan Universitas Pasundan, Bandung, ini banyak meliput isu politik dan keamanan. Reportasenya ke kamp pengungsian dan tahanan ISIS di Irak dan Suriah pada 2019 dimuat sebagai laporan utama majalah Tempo bertajuk Para Pengejar Mimpi ISIS.

Edisi 2 April 2022