Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Tak banyak yang berubah dari Kampung Akuarium. Permukiman di Penjaringan, Jakarta Utara, itu masih berupa deretan bedeng berbentuk "U" dengan musala dan toilet bersama. Kondisi ini sama seperti dua tahun lalu, saat kampung itu dibangun kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selepas digusur oleh pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama, pada 2016.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di dekat musala, terpampang tiga poster besar yang bertulisan "Kampung Susun Bahari Akuarium". Poster-poster tersebut berisi denah, desain rumah susun, foto maket, dan foto obyek wisata yang akan dibangun di kawasan di tepi Teluk Jakarta tersebut. Konsep penataan permukiman ini diajukan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selepas pelaksanaan community action plan (CAP) pada Juli 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Konsep indah itu jauh panggang dari api. Jaringan Rakyat Miskin Kota yang dilibatkan dalam penataan Kampung Akuarium terakhir membahasnya dengan Pemerintah Provinsi pada pekan lalu. "Memang masih ada beberapa kendala, tapi rencananya akan mulai dibangun Juli 2020," kata Koordinator Wilayah JRMK, Darmadiyani, kepada Tempo, kemarin.
Kampung Akuarium menjadi proyek percontohan penataan pemukiman kelas bawah Ibu Kota. Pemerintah Provinsi akan menata 27 rukun warga kumuh sepanjang tahun depan. Masalahnya, pemugaran tidak kunjung terealisasi.
Darmadiyani mengatakan pembangunan permukiman bibir pantai itu sangat berbelit dan lamban. Puluhan rapat koordinasi dengan berbagai dinas kerap berujung buntu lantaran terbentur sejumlah regulasi. "Antardinas di Pemprov saja tak pernah satu suara soal penataan kampung ini," ujar dia. Warga Kampung Akuarium pun, dia menambahkan, mulai mempertanyakan masa depan rencana pembangunan kawasan itu.
Padahal, kata Darmadiyani, cetak biru Kampung Susun Bahari Akuarium telah lahir sebelum Pemprov mengutus konsultan CAP. Menurut dia, masyarakat JRMK dan Rujak Centre for Urban Studies menyusun rencana penataan tersebut pada awal masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Selama proses CAP, Darmadiyani menambahkan, warga hanya menyampaikan kebutuhannya. Rekomendasi CAP pun tak jauh berbeda dengan konsep yang sudah warga buat. "Jadi, konsep (Kampung Susun) itu bukan hasil CAP, tapi sudah ada sejak sebelumnya," kata dia.
Efektivitas konsultasi tersebut menjadi salah satu alasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mempersoalkan anggaran bagi konsultan CAP yang mencapai Rp 556,1 juta per rukun warga. Menurut Pantas Nainggolan, anggota Komisi D, parlemen tidak pernah mendapat evaluasi soal penataan kampung kumuh. "Jangan sampai program ini berhenti hanya di CAP," ujar dia. "Anggaran besar tapi tidak ada perubahan. Ini sama saja tidak bermanfaat."
Sebelumnya, Kepala Bidang Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Triyanto, mengatakan pemerintah melelang rencana desain atau detailed engineering design (DED) penataan Kampung Akuarium. Rencananya, DKI akan membangun 142 unit rumah berukuran 27 meter persegi dengan konsep rumah lapis. Menurut dia, desain tersebut sesuai dengan keinginan warga. "Maksimal akan ada empat lantai setiap bangunan," kata Triyanto.
FRANSISCO ROSARIANS
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
