Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MELALUI telepon pada Kamis malam, 31 Agustus lalu, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto menghubungi Muhaimin Iskandar. Kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu, Prabowo mempertanyakan kabar Muhaimin menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. “Beliau perlu tabayun dengan Ketua Umum PKB,” ujar Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta, Jumat, 1 September lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Muzani, Prabowo berencana menemui Muhaimin. Menteri Pertahanan itu sempat menanyakan kebenaran kabar hengkangnya PKB kepada Muzani. Namun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu belum mendapatkan jawaban pasti. Muzani mengklaim bosnya terlihat santai menghadapi manuver Muhaimin berpindah ke koalisi Anies Baswedan.
Narasumber yang mengetahui percakapan Muhaimin dengan Prabowo bercerita, pertemuan dua ketua umum itu urung terlaksana. Sebab, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut berangkat ke Surabaya malam itu untuk mengikuti acara pengurus PKB se-Indonesia sekaligus berdeklarasi sebagai calon wakil presiden.
Keakraban Muhaimin dengan Prabowo telah berjalan sekitar setahun. Diawali dengan sejumlah lobi pengurus PKB dan Gerindra, keduanya membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR pada 13 Agustus 2022 dalam deklarasi yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Koalisi dua partai itu memiliki 136 kursi DPR, memenuhi ambang batas presidensial sebanyak 115 kursi.
Baca: Rapuhnya Koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo
Dalam deklarasi itu, Prabowo dan Muhaimin menandatangani piagam Sentul. Poin keempat piagam itu menyatakan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Gerindra dan PKB dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 akan ditentukan bersama-sama oleh Prabowo dan Muhaimin. Pada 23 Januari lalu, Muhaimin dan Prabowo meresmikan kantor sekretariat bersama KKIR di Menteng, Jakarta Pusat.
Sejumlah politikus Gerindra dan PKB bercerita, KKIR terbentuk karena perintah Presiden Joko Widodo. Jokowi disebut-sebut menyarankan Prabowo agar menggalang dukungan dari kalangan Nahdlatul Ulama. Prabowo kalah dalam dua pemilihan presiden diduga karena ia tak memilih calon wakil presiden dari kalangan nahdliyin. PKB dibentuk oleh sejumlah tokoh NU.
Pada Juli lalu, Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono menyatakan partainya memerlukan PKB. Terutama untuk membantu pemenangan di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil survei, Gerindra dan Prabowo hanya menang di Jawa Barat. “Jika bersatu dengan PKB, Gerindra memiliki kekuatan besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” ucap Budisatrio.
Baca: Berebut Jadi Cawapres Prabowo
Belakangan, hubungan PKB dengan Gerindra justru anyep. Apalagi setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional bergabung persis setahun setelah deklarasi di Sentul. Golkar menyodorkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai pendamping Prabowo. Sedangkan PAN mengajukan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
Pada Rabu, 16 Agustus lalu, Muhaimin Iskandar mengumpulkan sejumlah kader PKB di DPR. Kala itu para politikus PKB menanyakan peluang Muhaimin dipinang sebagai calon wakil presiden. “Kalau cawapres adalah nama lain, PKB tak bisa membantu banyak,” kata Muhaimin seperti ditirukan Yusuf Chudlori, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Tengah.
Hubungan PKB dengan Gerindra pun memburuk karena Prabowo mengubah nama KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju dalam acara ulang tahun PAN pada Senin, 28 Agustus lalu. “Berarti KKIR dibubarkan, dong?” ujar Muhaimin. Seorang politikus Gerindra mengatakan petinggi partainya lalu berkomunikasi dengan Muhaimin untuk menjelaskan perubahan nama itu.
Baca: Benarkah Gibran Rakabuming Raka Cawapres Prabowo Subianto?
Dalam konferensi pers pada Jumat, 1 September lalu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan perubahan nama koalisi terjadi spontan karena KKIR mendapatkan dukungan dari Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang. Menurut Dasco, Muhaimin pun tak keberatan dengan nama Koalisi Indonesia Maju.
Dasco, yang juga Wakil Ketua DPR, menyatakan, setelah Muhaimin Iskandar memilih menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, kerja sama Gerindra dengan PKB ikut berakhir. “Koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya,” katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Eka Yudha Saputra, Adelia Stevia, Kukuh S. Wibowo dari Surabaya, dan Muhammad Nurul Huda di Lamongan berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Pada edisi cetak, artikel ini terbit dengan judul "Putus Sebelum Dipinang".