Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENJAMU para anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Jumat, 1 September lalu, Susilo Bambang Yudhoyono membahas langkah partai dalam pemilihan presiden 2024. Persamuhan di rumah Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, itu digelar sehari setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden.
Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan Demokrat Syahrial Nasution, yang hadir dalam pertemuan itu, bercerita, Yudhoyono meminta para pengurus dan kader Demokrat mengambil jeda sejenak menyikapi keputusan Anies. Yudhoyono juga mengarahkan Demokrat melepaskan berbagai atribut berwajah Anies. “Kami juga memberi semangat kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Syahrial kepada Tempo, Sabtu, 2 September lalu.
Demokrat awalnya berkongsi dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera. Mengambil nama “Koalisi Perubahan untuk Persatuan”, tiga partai itu bersepakat mengusung bekas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi salah satu kandidat pendamping Anies.
Setelah Agus Yudhoyono tak menjadi calon wakil presiden, Demokrat menyatakan hengkang dari koalisi Anies Baswedan. Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng menyebutkan partainya otomatis keluar dari koalisi karena NasDem dan Anies membuat keputusan sepihak. “Masak, kami mau bersama dengan orang yang mengkhianati kami?” ujarnya.
Demokrat menimbang untuk bergabung dengan koalisi calon presiden yang lain. Dalam pidatonya di Cikeas pada 1 September lalu, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuka peluang berkongsi dengan partai lain. “Sangat mungkin kami punya rumah baru,” ucapnya.
Saat ini ada dua poros calon presiden selain koalisi Anies Baswedan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ganjar juga didukung Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Indonesia.
Selain itu, ada Koalisi Indonesia Maju yang digalang Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Koalisi ini mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. PKB semula bergabung dengan koalisi Prabowo, tapi belakangan hengkang karena Muhaimin Iskandar menjadi pendamping Anies.
Baca: Bisakah Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi Calon Wakil Presiden?
Dua orang dekat Yudhoyono mengatakan Demokrat membuka opsi berkomunikasi dengan PDIP dan Gerindra. Kepada para koleganya, Yudhoyono menyebutkan koalisi Ganjar telah menjajaki peluang Demokrat bergabung. Pun Prabowo telah menyambangi Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur, untuk mengajak Demokrat bergabung. “Ajakannya tulus dan serius,” kata Yudhoyono.
Demokrat pun berpeluang membentuk poros koalisi baru. Yudhoyono bercerita, ada menteri di kabinet Presiden Joko Widodo yang melobi partainya. Yudhoyono tak membuka identitas menteri yang dimaksud, tapi menyebutkan pendekatan terhadap Demokrat atas setahu Pak Lurah—julukan yang merujuk pada Jokowi. “Itu kata-kata sang menteri, bukan saya,” ujar presiden keenam tersebut.
Menurut Yudhoyono, Demokrat ditawari bekerja sama dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan. Jika berkongsi, tiga partai tersebut memiliki 123 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebanyak 115 kursi. Dua petinggi Demokrat yang mengetahui lobi itu mengatakan menteri yang membujuk partainya adalah Sandiaga Uno.
Mendekati Demokrat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengutus orang dekatnya untuk mengikuti lelang lukisan Yudhoyono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Kamis, 24 Agustus lalu. Kolega Sandiaga itu sempat bersaing sengit dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sjarifuddin Hasan untuk menawar lukisan bertema perdesaan karya Yudhoyono.
Menurut narasumber yang sama, Sandiaga juga menjalin komunikasi dengan elite Demokrat setelah kabar Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden beredar ke publik. Tawaran kerja sama dari Sandiaga baru diterima oleh segelintir pejabat Demokrat dan belum dibahas secara serius di rapat internal partai.
Baca: Mungkinkah Demokrat dan PDIP Berkoalisi?
Kolega Sandiaga menyebutkan pendiri Recapital Group itu bertemu dengan Presiden Jokowi pada akhir Agustus lalu. Jokowi menanyai Sandiaga tentang perkembangan pencalonan Sandiaga dalam pemilihan presiden 2024. Presiden juga menyampaikan peluang Sandiaga meraup sedikitnya 20 persen suara bila dapat berpasangan dengan Agus Yudhoyono dalam Pemilu 2024.
Sandiaga, yang juga menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan, menyatakan partai Ka’bah membuka kerja sama politik dengan partai mana pun, termasuk Demokrat. Namun Sandiaga menyebutkan lobi ke Demokrat bukan bertujuan membentuk poros koalisi baru, melainkan ajakan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Menurut Sandiaga, PPP mematuhi komitmen dan koalisi politik yang sudah terbangun dengan PDIP. “Tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik,” tutur Sandiaga dalam jawaban tertulis kepada Tempo pada Jumat, 1 September lalu.
Tak seperti Demokrat, PKS memilih bertahan di koalisi pendukung Anies Baswedan. Meski begitu, tak ada perwakilan partai itu yang hadir saat Anies mendeklarasikan Muhaimin Iskandar di Hotel Tunjungan, Surabaya, pada Sabtu, 2 September lalu. Padahal seorang petinggi PKS disebut telah sampai di Kota Pahlawan bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Almuzammil Yusuf, politikus PKS yang juga anggota Tim Delapan—tim kecil yang membahas koalisi Anies—menyebutkan PKS berkomitmen mematuhi hasil Musyawarah Majelis Syura VIII di Jakarta Selatan pada Februari lalu. Hasilnya ialah mengusung Anies sebagai calon presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) bersiap menyampaikan keterangan pers perihal Koalisi Pilpres 2024, di kantor DPP PKS, Jakarta, 2 September 2023. Tempo/Febri Angga Palguna
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, alasan PKS tetap mendukung Anies adalah poin kesepakatan mengenai penentuan calon wakil presiden yang tertuang di piagam Koalisi Perubahan yang diteken pada Februari 2023. Anies punya kewenangan menentukan kandidat wakil presiden. “Kami akan berjuang menjalankan amanat tersebut,” kata anggota Komisi Pertahanan DPR itu.
Baca: Persaingan Menjadi Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan partainya menyambut kehadiran PKB sebagai anggota baru koalisi pendukung Anies. Menurut dia, usulan soal Muhaimin yang akan dipilih menjadi pendamping Anies bakal dibawa ke Musyawarah Majelis Syura PKS dalam waktu dekat. “Insyaallah akan mengokohkan koalisi ini,” tuturnya.
Dalam rekaman yang beredar pada Sabtu, 2 September lalu, Anies Baswedan tak membeberkan alasan memilih Muhaimin Iskandar dan dinamika koalisi pendukungnya. Ia justru mengajak relawan berkonsentrasi melakukan perubahan. “Pada waktunya akan ada penjelasan lengkap,” ucap Anies dalam video berdurasi 45 detik itu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Francisca Christy Rosana berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit dengan judul "Lobi Lukisan untuk Rumah Baru".