Muhaimin Iskandar: ''Tak Ada yang Berani Menjatuhkan Gus Dur"

Selaku Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar seratus persen pendukung Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam sebuah kesempatan, Muhaimin sendirilah yang mengaku sering diledek sesama politisi karenanya. ''Kalau Presiden bilang langit kuning, saya bilang langit kuning," demikian Muhaimin menirukan salah satu ledekan yang sempat berbuntut kontroversi.

Kini, menjelang sidang umum tahunan MPR, bersama politisi PKB lainnya Muhaimin sedang menggalang dukungan terhadap Presiden. Guna mengimbangi gelombang serangan terhadap Abdurrahman Wahid—pemecatan dua menteri, Buloggate, dan Bruneigate—PKB menyiapkan bukti korupsi mantan pejabat Orde Baru yang juga petinggi DPR/MPR. Untuk menyodok mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat Akbar Tandjung, misalnya, PKB menggeber kasus dugaan penyelewengan dana Taperum. Sedangkan untuk membidik Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Pertambangan, PKB menyoroti kasus proyek kilang minyak Balongan dan Freeport.

Sayangnya, gebrakan PKB kurang bertenaga. Namun, Muhaimin, yang kini juga Wakil Ketua DPR, mengaku tidak merisaukan goyangan terhadap kursi Presiden. ''Tidak ada yang berani menjatuhkan Gus Dur," katanya. Dengan keyakinan ini, Muhaimin merasa tak perlu menggelar langkah khusus untuk mengamankan posisi Presiden Abdurrahman. Berikut ini petikan wawancara Purwani Diyah Prabandari dari TEMPO dengannya.

Bagaimana persiapan PKB menghadapi hak interpelasi DPR dalam sidang umum tahunan MPR?

Tidak ada langkah khusus. Kami yakin Gus Dur akan terus menjadi presiden. Tidak ada yang berani menjatuhkan Gus Dur. Secara konstitusional Gus Dur tidak melanggar UUD 1945 maupun Tap MPR. Kita bisa berdebat nanti. Lagipula, apakah kalau Gus Dur diganti lalu semua persoalan beres? Permasalahannya bukan pada Gus Dur atau presiden, tetapi pada semua lembaga negara. Persoalan ini tidak boleh dikaitkan dengan sidang umum tahunan. Forum ini sebaiknya dihapus saja.

Bukankah sidang umum tahunan berguna untuk memonitor kerja presiden?

Ya. Tetapi jadinya malah ancam-mengancam di antara elite politik. Akibatnya, pasar rusak dan rupiah jatuh.

Hak angket untuk kasus dana Bulog akan menjadi sandungan berat bagi Presiden. Apa tanggapan PKB?

Pers secara tidak adil menyorot besar-besaran hak angket untuk dana Bulog yang Rp 35 miliar. Hak angket yang menyangkut nonbujeter Bulog tidak diekspos pers. Jadi, hanya topik yang menggebuk Gus Dur yang ditulis besar-besaran. Semua ini sudah dibayar Akbar Tandjung.

Anda mencurigai Akbar Tandjung ada di balik gerakan menggebuk Presiden. Apakah hal ini yang membuat PKB membuka kasus Taperum?

Kasus Taperum memang dibuka orang-orang PKB, tetapi bukan oleh institusi PKB. Jadi, silakan bertanya kepada mereka yang membicarakan Taperum. Malah, saya mengetahui hal ini dari Akbar Tandjung, yang mengeluhkan anak buah saya membongkar hal-hal yang tidak jelas. Setelah saya cek, memang ini temuan baru yang harus dipelajari lebih lanjut. Data itu memang belum bicara apa-apa.

Sebetulnya, apa niat orang-orang PKB membuka kasus Taperum?

Tidak ada niat apa pun. Kita akan mempelajari data-data itu dulu. Kalau bisa ditangani secara politik, akan ditangani secara politik, misalnya dengan menggunakan hak angket DPR. Kalau tidak bisa melalui jalan politik, akan kita serahkan kepada mekanisme hukum.

PKB juga membeberkan kasus Balongan dan Freeport yang melibatkan Ginandjar Kartasasmita. Ini bagian dari skenario pengamanan kursi Presiden?

Tidak. Komitmen kita menelusuri semua kekayaan negara dan membongkar KKN di masa lalu dan masa kini.

Mengapa anggota dewan dari Fraksi PKB tidak bersikap kritis saat Ginandjar memberikan klarifikasi kepada Komisi VIII DPR?

Karena itu memang wewenang kejaksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Lagi pula, pers bersikap tidak fair dalam menulis pertemuan antara Ginandjar dan anggota Komisi VIII. Pers tidak mengungkap ketidakpuasan anggota DPR.

Apakah untuk Taperum dan Balongan ini PKB berkoordinasi dengan Presiden Abdurrahman?

Tidak. Ini cuma urusan kecil.

Lalu, apa sikap PKB menghadapi tuntutan mengubah sidang umum tahunan menjadi sidang istimewa?

Kita berupaya meyakinkan anggota dewan bahwa MPR tidak ada kewenangan apa pun untuk menjatuhkan presiden. Secara konstitusional, Presiden tidak melanggar UUD 1945 ataupun Tap MPR. Kalau sidang istimewa diteruskan, ini berarti penyelewengan konstitusi.

Kalau sampai ada sidang istimewa, apakah massa PKB akan turun ke jalan?

PKB adalah parti politik yang tidak boleh melibatkan massa. Apa gunanya partai politik kalau permasalahan politik tidak bisa diselesaikan secara politis. Kami akan menggunakan cara yang konstitusional.

Anda menjamin tidak akan ada mobilisasi massa?

Tidak. Yang menggelar mobilisasi adalah massa sendiri. Itu bukan urusan saya. Yang jelas, bila konstitusi diinjak-injak, yang marah bukan hanya PKB, tetapi rakyat.