Di Balik Penolakan Kementerian Energi dan DPR dalam Pembukaan Ekspor Pasir Laut

Rencana ekspor pasir laut mendapat ganjalan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penolakan datang pula dari Senayan.

29 September 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Foto udara proses penarikan pasir laut di perairan lombe di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, 30 April 2024. ANTARA/Jojon

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempersoalkan ekspor pasir laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memenangkan perdebatan soal sedimentasi laut.
DPR ikut menolak ekspor pasir laut.

BAGI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tata kelola ekspor pasir laut masih menyisakan masalah. Kajian Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara menemukan lokasi eksploitasi pasir yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tumpang-tindih dengan lima izin usaha pertambangan (IUP) pasir laut di Kepulauan Riau.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

wahyu-sakti-trenggono

kementerian-kelautan-dan-perikanan

kementerian-energi-dan-sumber-daya-mineral

Khairul Anam dan Caesar Akbar berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Terganjal Kawan dan Senayan"

Erwan hernawan

Menjadi jurnalis di Tempo sejak 2013. Kini bertugas di Desk investigasi majalah Tempo dan meliput isu korupsi lingkungan, pangan, hingga tambang. Fellow beberapa program liputan, termasuk Rainforest Journalism Fund dari Pulitzer Center. Lulusan IPB University.

Edisi 29 September 2024