Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Arsip

Pergub Ahok Batal, Rambu Larangan Motor di Jalan Thamrin Dicopot

Dishub DKI Jakarta mencabut rambu larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin setelah MA mencabut Pergub yang dibuat era Ahok.

11 Januari 2018 | 07.48 WIB

Petugas Dinas Pehubungan DKI Jakarta menurunkan rambu-rambu larangan melintas untuk kendaraan roda dua di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, 10 Januari 2018. ANTARA/Galih Pradipta
Perbesar
Petugas Dinas Pehubungan DKI Jakarta menurunkan rambu-rambu larangan melintas untuk kendaraan roda dua di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, 10 Januari 2018. ANTARA/Galih Pradipta

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencabut rambu larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin setelah Mahkamah Agung membatalkan peraturan gubernur yang dibuat Ahok. Begitu rambu dicabut, pengendara sepeda motor diperbolehkan kembali melintasi Jalan MH Thamrin.  

"Pada hari ini, rambu-rambu larangan melintas sepeda motor sudah mulai kami cabut. Salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) juga sudah kami terima," kata Wakil Kepala Dishub DKI Sigit Wijatmoko di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 10 Januari 2018.

Menurut dia, pencabutan rambu-rambu tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan MA yang telah membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Pergub itu dibuat oleh Gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.    

"Dengan diterimanya salinan putusan dari MA dan dicabutnya rambu-rambu larangan tersebut, maka para pengendara sepeda motor juga sudah diperbolehkan untuk melintas di kedua ruas jalan protokol itu," ujar Sigit.

Baca: Pergub Ahok Larangan Motor Dicabut, Polisi Minta Ganjil-Genap

Dia menuturkan pencabutan rambu-rambu lalu lintas itu tidak membutuhkan rencana kegiatan khusus."Setelah selesai dicabut rambu-rambu itu pada hari ini, kami melihat belum banyak sepeda motor yang melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Meden Merdeka Barat," kata Sigit.

Ke depannya, dia mengungkapkan Dishub DKI berencana melakukan survei serta kajian untuk menentukan kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan dalam rangka mengatasi kemacetan di jalan protokol seperti Jalan Thamrin. "Di kedua ruas jalan protokol itu kan sudah diberlakukan aturan ganjil genap. Kami akan lakukan survei dan juga kajian untuk menemukan kira-kira kebijakan apa lagi yang dapat diterapkan supaya di jalan protokol itu tidak macet," ujarnya. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus