Perkembangan Proyek Infrastruktur Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca

Perbesar

Pekerja di area pembangunan kantor, mess karyawan, dan gudang milik PT Komodo Wildlife Ecotourism di Pulau Padar, 14 November 2020. TEMPO/Erwan Hermawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Kementerian PUPR menyelesaikan fasilitas pengaman Pantai Loh Buaya.
Di Pulau Rinca juga dibangun pusat informasi, dek layang, kantor resor, rumah inap, serta kafetaria.
Pekerjaan penataan pantai dan jalan di Labuan Bajo tetap berjalan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merampungkan sebagian proyek pembangunan prasarana pariwisata di Pulau Rinca yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Proyek itu selesai sebelum evaluasi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) terbit.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Bob Arthur Lombogia, mengatakan unitnya sudah menyelesaikan fasilitas pengaman Pantai Loh Buaya di Pulau Rinca. “Kebetulan sudah selesai baru-baru ini,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Pengaman pantai yang digarap Kementerian sejak September 2020 itu akan dipakai untuk mengamankan area masuk wisatawan dari jalur lintas komodo liar. Konstruksinya dilengkapi tembok laut sepanjang 100 meter serta dermaga sepanjang 80 meter yang terhubung dengan dua dermaga apung sepanjang 40 meter.

Ada pula dek layang (elevated deck) yang mengaitkan dermaga dengan pusat informasi dan sejumlah bangunan penunjang area tersebut, seperti penginapan pemandu dan peneliti. Tinggi dek yang berkisar dua meter dari tanah mengamankan aktivitas manusia dari komodo.

Saat ditinjau oleh Menteri Pekerjaan Umum Basoeki Hadimoeljono pada awal Juni lalu, proyek pesisir Pulau Rinca senilai Rp 50,1 miliar itu sudah rampung 87 persen. “Saat kunjungan Pak Menteri itu, pengaman pantainya memang sedang finishing,” tutur Bob.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono (kanan) meninjau sejumlah progres pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 1 Juni 2021. pu.go.id

Merujuk pada keterangan pers Kementerian Pekerjaan Umum pada 1 Juni 2021, Basoeki meminta paket proyek pengaman pantai selesai paling lambat bulan ini. Dia lalu menginstruksikan penghijauan di lahan kosong serta pencarian sumber pasokan air baku. “Upayakan pengeboran mata air secara maksimal," kata dia.

Proyek itu menjadi bagian dari total 42 paket penyokong pariwisata Labuan Bajo yang disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 2020-2022. Hingga Februari 2021, Ditjen Sumber Daya Air menggarap 5 paket, Ditjen Bina Marga 10 paket, Ditjen Cipta Karya 22 paket, dan Ditjen Perumahan 5 paket.

Kunjungan Basoeki ke Labuan Bajo itu juga untuk memeriksa hasil pembenahan Pantai Marina di Bukit Pramuka serta penataan trotoar Jalan Soekarno-Hatta yang juga sudah rampung.

Untuk mendukung pelancongan di destinasi prioritas itu, Ditjen Cipta Karya menggarap bangunan pusat informasi yang akan terhubung dengan dek layang, kantor resor Rinca, rumah inap, serta kafetaria publik. Unit Cipta Karya kebagian proyek non-wisata, seperti instalasi air limbah, fasilitas pengolahan sampah, sistem penyediaan air minum Wae Mese berkapasitas 2 x 50 liter per detik, serta pembangunan reservoir Pulau Rinca berdaya tampung 50 meter kubik.

Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Herry Vaza, memastikan seluruh proyek reguler bidang jalan terus berjalan tanpa gangguan. Selain penataan trotoar, beberapa proyek utama Bina Marga adalah peningkatan kualitas jalan dan sistem drainase.

“Ini lanjut karena tak menyentuh Taman Nasional, baik Pulau Rinca, Komodo, maupun Padar,” ujarnya, kemarin.

Aktivis lingkungan yang juga peneliti dari Center for Southeast Asian Studies di Universitas Kyoto, Jepang, Cypri Jehan Paju Dale, mengatakan kawasan Pulau Rinca kini sulit dimasuki publik. “Sejak ribut-ribut foto komodo melawan truk, orang tidak boleh masuk,” tuturnya.

Peristiwa yang dimaksudkan Cypri adalah kritik beruntun terhadap rencana pengembangan wisata premium di Taman Nasional Komodo pada Oktober 2020. Kala itu, aktivis lingkungan dan lembaga masyarakat di Nusa Tenggara Timur mengkritik keras potensi gangguan terhadap habitat komodo.

Media sosial dihebohkan pula dengan munculnya foto truk material yang melintas di habitat si kadal langka. Belakangan, UNESCO meminta Indonesia menghentikan sementara proyek yang disiapkan untuk menyambut pertemuan pemimpin negara G-20 pada 2023 itu.