Persyaratan Pemilu Diperketat

PARTAI politik kini tak cuma bermodal papan nama. Pasalnya, persyaratan pemilu untuk tahun 2004 akan diperketat. Salah satunya, parpol harus mempunyai deposit Rp 150 juta di tiap cabang provinsi. Mereka juga harus mempunyai kantor yang representatif. Jika parpol itu mampu mencapai suara 2-5 persen pada Pemilu 2004, deposit akan dikembalikan. Jika tidak, deposit itu menjadi milik negara. Ini diungkapkan mantan ketua tim revisi UU Pemilu yang juga Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ramlan Surbakti, pekan lalu. Ketatnya persyaratan ikut pemilu yang tertuang dalam rancangan revisi UU Pemilu ini bertujuan agar terbentuk parpol serius yang memiliki komitmen yang tinggi sebagai wadah perjuangan. Rancangan revisi UU Pemilu itu sendiri akan diajukan ke DPR oleh Menteri Dalam Negeri pada Januari 2002. Siapa yang harus menyediakan dana itu, kata Ramlan, bergantung pada sistem pemilu yang berlaku, yang sedang dalam pembicaraan di DPR. Kalau sistem distrik yang dipakai, deposit diajukan oleh calon perorangan. Jika sistemnya proporsional, partailah yang menyetorkannya. Syarat lainnya adalah ada dukungan di berbagai daerah. Itu bisa dilihat dari adanya kantor wilayah di dua pertiga provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya, setiap wilayah harus menyediakan seribu tanda tangan pernyataan dukungan disertai tanda pengenalnya. Partai yang memiliki kantor wilayah harus memiliki kantor cabang di dua pertiga kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Susunan pengurus cabang juga harus lengkap dari unsur ketua hingga seksi-seksi. Leanika Tanjung, Tempo News Room