Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Maarif mengatakan peserta Reuni 212 tahun ini tidak diperbolehkan membawa atribut yang berhubungan dengan politik praktis. Namun, panitia mengizinkan organisasi massa atau ormas yang ingin membawa atribut, seperti bendera.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pokoknya tidak boleh ada yang berbau politik praktis. Jadi, diharapkan semuanya pakai putih tanpa atribut politik praktis. Kalau ada yang bawa bendera ormas silakan," ujarnya di Masjid At-Tin, Rabu, 30 November 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, penempatan atribut seperti bendera hanya diperbolehkan di luar Masjid At-Tin. Mengingat, area dalam masjid akan difokuskan untuk agenda peribadatan dan berdoa.
"Tapi begitu masuk masjid engak boleh. Kalau di luar boleh, di masjid gak boleh ada bendera apapun karena kita mau munajat," katanya.
Acara Reuni 212 akan berlangsung pada Jumat, 2 Desember 2022, mulai pukul 02.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB. Agendanya mulai salat tahajud bersama, muhasabah, salat subuh berjamaah, zikir, istigosah, dan doa bersama untuk para korban gempa di Cianjur, Jawa Barat.
Adapun peserta Reuni 212 diperkirakan bisa mencapai 50 ribu sesuai dengan area keseluruhan Masjid At-Tin. Acara keagamaan ini, kata Slamet, sudah diinformasikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.
Kemudian soal lalu-lintas, sekitar area juga sudah berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur. "Kalau acara keagamaan memang undang-undangnya enggak perlu izin. Apalagi kita di masjid, yang penting dapat izin dari tempat, dan itu sudah kita dapatkan dari At-Tin," tutur Slamet.
Penanggung jawab pelaksana Reuni 212, Muhammad Yusuf Martak, mengatakan acara tersebut bakal berfokus untuk aktivitas peribadatan. Tokoh nasional yang berhubungan dengan politik praktis juga tidak diundang dalam acara ini. Termasuk, eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan--yang sebelumnya pernah hadir dalam acara aksi 212 tersebut.
Undangan diutamakan adalah sejumlah tokoh agama yang merupakan ulama, kiai, habib, dan ustaz. "Enggak, karena kita tidak mengundang orang yang kaitannya dengan politik. Politik praktis, politik taktis tidak kita undang," kata Yusuf pada waktu yang sama.
Baca juga: Beda dengan Anies Baswedan, Anak Buah Heru Budi Sebut Sumur Resapan untuk Konservasi Air Tanah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
