Antara Redaksi, Direksi, dan Amplop

EMPAT wartawan Tempo meriung di pojok tempat ngopi lantai 4 Gedung Tempo, Jakarta, Rabu, 18 April 2018. Pagi itu, Wayan Agus Purnomo, Yandhrie Arfian, dan Eko Punto bersiap mengikuti rapat pengecekan bahan berita majalah yang dimulai pukul 10.00. Sedangkan Syailendra Persada tengah mengawal berita untuk mengisi kanal Nasional di Tempo.co.

Di antara wangi kopi, obrolan mereka mengalir dari isu terkini hingga kondisi awak redaksi. Wayan mengingat salah seorang di antara mereka mengatakan ada kehebohan di desk Ekonomi dan Bisnis. “Waktu itu, Kang Yandhrie bilang ada reporter ekbis yang disuruh bikin BAP,” ujar Wayan, mengingat kejadian tiga tahun silam, Jumat, 5 Maret lalu.

BAP yang dimaksud merujuk kepada berita acara pemeriksaan yang biasa digunakan di lembaga penegak hukum. Awak redaksi Tempo biasa meminjam istilah itu untuk mengacu kepada penjelasan kronologis proses pembuatan berita oleh atasan atau Ombudsman Tempo. Permintaan penulisan kronologi itu dilakukan ketika ada dugaan atau laporan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam penulisan atau proses pembuatan berita. Kronologi itu menjadi salah satu bahan untuk menilai apakah wartawan yang menulis berita tersebut melakukan kesalahan atau tidak. 

Pagi itu, Koran Tempo menulis berita tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan perihal pemborosan bernilai lebih dari Rp 1 triliun di sebuah perusahaan negara yang bergerak di bidang energi. Penulisnya, reporter dari desk Ekonomi dan Bisnis, Robby Irfany, diminta menuliskan kronologi pembuatan berita tersebut. Direksi Tempo menduga ada masalah pada proses permintaan konfirmasi dari perusahaan tersebut.

Keempat wartawan yang meriung tersebut gerah mendengar kabar adanya campur tangan direksi ke bagian redaksi. Wayan, Eko, dan Syailendra punya ide membuat poster sebagai bentuk protes. Dengan gambar headline yang dipermasalahkan itu, mereka menambahkan tulisan “STOP INTERVENSI!” dan mengutip pasal penyensoran dalam Undang-Undang Pers. Poster itu mereka tempelkan di tempat strategis yang biasa dilalui banyak orang, seperti lift dan ruang rapat. Mereka juga menempelkannya di dinding kaca ruangan direksi. Kabar intervensi itu juga tersebar di grup-grup internal wartawan Tempo. Sebagian besar mengecam dugaan intervensi tersebut.

Suasana kantor memanas. Direksi memutuskan mengadakan pertemuan dengan redaksi untuk menjernihkan masalah itu. Pada Jumat sore selepas rapat pengecekan bahan koran, direksi dan redaksi berkumpul di ruang rapat Teater Mini. Ipang—sapaan Robby Irfany—menceritakan proses pembuatan berita tersebut. Ia sudah mengantongi bahan liputannya sejak awal April 2018. Namun, lantaran belum mendapat konfirmasi lengkap dari perusahaan yang diincarnya, berita tersebut ditunda penerbitannya. Tanpa dinyana, petinggi perusahaan itu dan beberapa anak buahnya datang berkunjung ke kantor Tempo.

Ipang, yang mendapat informasi ihwal pertemuan tersebut, ikut bergabung. Ia menanyakan soal perihal temuan BPK tersebut kepada sang pejabat. “Dia menjawab soal pemborosan itu,” tutur Ipang, Rabu, 3 Maret lalu. Konfirmasi beres, berita bisa ditulis. Rapat redaksi Koran Tempo memutuskan laporan tersebut tayang sebagai cerita sampul.

Goenawan Mohamad di ruang rapat kantor redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2017. TEMPO/Gunawan Wicaksono

Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Arif Zulkifli, yang hadir dalam pertemuan itu, menjelaskan duduk perkara dari kacamata direksi. Petinggi perusahaan pelat merah tersebut datang ingin bertemu dengan direksi Tempo untuk membicarakan masalah bisnis. Maka, ketika melihat berita Koran Tempo keesokan harinya, mereka kaget. 

Wayan, yang juga hadir dalam pertemuan itu, mengatakan semestinya direksi tak ikut campur dalam masalah pemberitaan. “Harusnya ruang antara redaksi dan direksi clear, tidak ada yang mengintervensi satu sama lain,” ujar Wayan, yang menjadi wartawan Tempo sejak 2011 hingga 2020.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan tidak ada yang salah dalam proses pembuatan berita itu. Namun perlu ada perbaikan mekanisme untuk mengkonfirmasi berita. “Harus ada penjelasan yang cukup kepada narasumber apa yang akan kita tulis,” ucap Philipus Parera, yang pada saat itu menjabat Redaktur Eksekutif Koran Tempo, Jumat, 5 Maret lalu.

Protes yang diselesaikan dengan diskusi untuk menjernihkan masalah seperti ini adalah hal lumrah di Tempo. Di Tempo, redaksi tak bisa dicampuri oleh pihak lain, termasuk direksi, untuk menjaga independensi. Menurut Azul—sapaan Arif Zulkifli—segala kebijakan keredaksian di Tempo ditentukan secara bersama-sama dalam sebuah rapat redaksi yang terbuka dan egaliter. “Direksi, pemimpin redaksi, atau bahkan pemilik bisa saja mengusulkan berita, tapi keputusannya ada di rapat redaksi,” tuturnya. 

Jalan independensi yang dipilih Tempo tentu menimbulkan risiko. Akibat pemberitaan soal kerugian perusahaan negara itu, misalnya, Tempo kehilangan potensi kerja sama dengannya senilai Rp 600 juta. “Mereka akhirnya mencabut rencana kerja sama,” ujar Wakil Direktur Pemasaran Ade Liesnasari, Jumat, 5 Maret lalu.

Menurut Ade, tidak sekali itu saja pemberitaan Tempo berimbas pada kerja sama bisnis dengan pihak lain. Ia mengatakan salah satu kementerian ogah merealisasi anggaran kerja samanya dengan Tempo senilai Rp 3 miliar. Kementerian itu menganggap Tempo terlalu keras mengkritik pemerintah. Di antaranya, karena majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 dengan judul “Janji Tinggal Janji” menampilkan sampul bergambar karikatur Presiden Joko Widodo dengan bayangan Pinokio. “Kami menghargai keputusan korporasi untuk tidak mencampurkan urusan redaksi dan bisnis,” ucap Ade.

Selain lewat rapat redaksi, Tempo menciptakan sistem lain untuk menjaga independensi. Misalnya, ketika berjanji bertemu dengan narasumber di tempat makan untuk menggali bahan tulisan, wartawan Tempo yang membayari hidangan yang tersuguh di meja. “Pernah humas-humas kepolisian kami kumpulkan lalu kami traktir. Mereka bingung, loh kok ditraktir?” ucap pendiri dan pemimpin redaksi pertama Tempo, Goenawan Mohamad, Rabu, 3 Februari lalu.

Sistem lain yang diberlakukan, menurut GM—sapaan Goenawan—adalah proses pengeditan tulisan yang berlapis. Cara ini dilakukan untuk menghindari pesanan berita kepada wartawan yang menerima “amplop”. “Editing berlapis ini memungkinkan hal itu tidak terjadi,” ujarnya.

Seperti halnya wartawan di media lain, wartawan Tempo banyak mendapatkan tawaran “amplop” dari narasumber. Ini pernah dialami oleh Avit Hidayat ketika bertemu dengan salah seorang pengusaha untuk meminta konfirmasi tentang tambang nikel milik pengusaha tersebut pada awal 2019. Liputan yang kemudian menghasilkan tulisan investigasi berjudul “Pulau-Pulau yang Terancam” itu melaporkan temuan puluhan pulau kecil yang lenyap akibat penambangan nikel.

Bertemu di sebuah kedai kopi di sebuah mal di Senayan, Jakarta Selatan, pengusaha itu mengeluarkan sebuah cek yang belum ditulis nominalnya. Ia meminta Avit menuliskan berita yang positif bagi perusahaannya. Juragan tambang itu menawarkan menulis Rp 1 miliar pada cek itu. Dengan tegas Avit menolaknya. “Anda menghina profesi saya ketika Anda membayar seperti ini,” kata Avit, Selasa, 2 Maret lalu.