Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Polisi Anggap Lampu Penyeberangan Ganggu Lalu Lintas Bundaran HI

Pembongkaran jembatan penyeberangan dinilai terburu-buru.

1 Agustus 2018 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Pembongkaran jembatan penyeberangan dinilai terburu-buru.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Royke Lumowa, menilai pemasangan pedestrian light control (pelican) crossing mengganggu arus lalu lintas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Perangkat tersebut bakal membuat laju kendaraan di Jalan M.H. Thamrin tersendat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Royke, pemerintah DKI terburu-buru mengganti jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan lampu penyeberangan. Padahal JPO bisa dibongkar setelah Asian Games 2018 yang akan selesai pada 2 September nanti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Saya juga tidak tahu ini (JPO) kenapa buru-buru dirobohkan. Cuma di titik ini aja (ada) hambatan," katanya di sekitar Bundaran HI, kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan membongkar JPO di Bundaran HI dengan alasan estetika. Menurut dia, pengendara dan pejalan kaki dari Jalan M.H. Thamrin menuju Jenderal Sudirman tak leluasa memandang Patung Selamat Datang karena terhalang JPO tersebut. Patung itu didirikan atas perintah Presiden Sukarno menyambut Asian Games 1962 di Jakarta.

Anies juga menilai JPO itu tidak ramah bagi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia. Maka, dia memastikan lampu penyeberangan itu akan terus digunakan sampai penyeberangan bawah tanah yang terhubung dengan kereta mass rapid transit (MRT) rampung dibangun tahun depan.

Gubernur bahkan mengatakan tak seharusnya pembongkaran JPO Bundaran HI dipersoalkan, karena toh pada akhirnya akan dibongkar ketika MRT beroperasi. "Pada ujungnya akan dicopot, bukan? Tinggal pilihannya dicopot Desember atau Juli. Kami putuskan (pembongkaran JPO) bulan ini."

Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI, Sigit Wijatmoko, menjelaskan hierarki paling tinggi di jalan adalah para pejalan kaki. Dengan adanya lampu penyeberangan, pengendara kendaraan bermotor akan menghormati pejalan kaki yang menyeberang. "Saatnya kami mengedukasi pengguna jalan," tuturnya.

Menjawab kritik Inspektur Jenderal Royke Lumowa, Sigit mengatakan lampu penyeberangan tak perlu dikhawatirkan menimbulkan hambatan lalu lintas atau kemacetan. Dia mencontohkan lampu penyeberangan di Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Selatan yang tak menimbulkan kemacetan.

"Kami sudah ada pengalaman. Tidak ada kendala lalu lintas (kemacetan) selama ini dengan adanya lampu penyeberangan tersebut," tutur Sigit.

Fuad, 45 tahun, karyawan swasta yang biasa lalu-lalang di sekitar Bundaran HI, tak setuju JPO diganti dengan lampu penyeberangan. "Kalau saya, lebih setuju ada jembatan penyeberangan orang. Lebih aman," ucapnya.

Pejalan kaki lainnya, Rohimat, 42 tahun, justru lebih suka lampu penyeberangan sebagai pengganti JPO karena penyeberangan akan lebih teratur dan pemandangan ke arah Patung Selamat Datang di Bundaran HI lebih lega. Tapi dia ingin petugas Dinas Perhubungan tetap berjaga agar tak ada pengendara yang menerobos lampu merah lampu penyeberangan. ● LANI DIANA | YUSUF MANURUNG | ADAM PRIREZA | GANGSAR PARIKESIT

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus