Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Polisi Belum Alihkan Arus Lalu Lintas Antisipasi Demonstrasi Buruh di DPR

Polda Metro Jaya belum menerapkan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi demonstrasi yang digelar buruh di Gedung DPR, Rabu, 15 Juni 2022.

15 Juni 2022 | 09.02 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan orasi saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 11 Maret 2022. Mereka menolak penundaan Pemilu 2024, mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 2/2002 tentang Jaminan Hari Tua (JHT), dan menuntut pembatalan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya belum menerapkan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi demonstrasi yang digelar buruh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, penerapan pengalihan arus lalu lintas di kawasan tersebut akan bersifat situasional. Ini tergantung jumlah massa buruhnya. "Situasional, melihat perkembangan jumlah massa," kata dia dikutip dari keterangannya hari ini, Rabu 15 Juni 2022.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hirbakh mengatakan, polisi juga telah menerima surat pemberitahuan dari Partai Buruh soal demo di DPR itu. Menurut Hirbakh, dalam surat pemberitahuan disebutkan unjuk rasa itu hanya akan dihadiri oleh massa dari elemen buruh. "Pemberitahuan mereka 6.000 orang. Elemen buruh saja," tutur Hirbakh.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, unjuk rasa itu akan diikuti sekitar 10 ribu elemen buruh. "Di Jakarta, aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPRI RI dengan melibatkan hampir 10 ribu buruh," ujar dia.

Menurut Said Iqbal, aksi ini juga akan dilakukan di kota-kota industri lain seperti Bandung, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, hingga Ambon.

Unjuk rasa ini akan mengangkat lima isu, di antaranya menolak reviai UU PPP; menolak omnibus law UU Cipta Kerja; menolak masa kampanye 75 hari, tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang; sahkan RUU PPRT; dan menolak liberalisasi pertanian melalui WTO.

Rencananya, demonstrasi Partai Buruh akan dimulai pada pukul 10.00. Demo di DPR ini akan diawali dengan jalan jauh dari jalan depan Gedung TVRI menuju gerbang DPR/MPR.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus