Proyek Bandara Bali Utara, Sebuah Rencana yang Ditolak Megawati

TEMPO.CO, Jakarta - Keberlanjutan proyek pembangunan Bandara Bali Utara belum menemukan titik terang. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum memberi penegasan ihwal nasib proyek Bandara Bali Utara. Menhub Budi Karya Sumadi hanya mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di Bali. 

“Pembangunan transportasi terus dilakukan baik di sektor darat, laut, dan udara,” ujar Budi Karya dalam keterangan terulis yang diterima Tempo, Rabu, 18 Januari 2023.

Di sektor laut, Kemenhub telah membangun tiga pelabuhan yang menghubungkan kawasan segitiga emas, yaitu Pelabuhan Sanur di Sanur, Pelabuhan Penyeberangan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan.

Sementara itu, di sektor udara, Bandara Ngurah Rai masih mungkin untuk dikembangkan secara signifikan. Terlebih pada tahun 2022, Bandara Ngurah Rai menjadi bandara tersibuk yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I—dengan pertumbuhan penumpang sebesar 12,5 juta pada 2022 atau meningkat 231 persen dibanding tahun 2021. 

“Melihat tren pergerakan penumpang dan pesawat yang kian meningkat, Bandara Ngurah Rai akan dikembangkan kapasitasnya menjadi 35 juta penumpang per tahun, atau mencapai  3 kali lipat dari kapasitas saat ini,” ujar dia.

Selebihnya, Kemenhub akan berkomitmen meningkatkan konektivitas di Bali dengan menghubungkan daerah sekitarnya, seperti Lombok dan Banyuwangi. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati berujar langkah tersebut diambil untuk menggeliatkan sektor pariwisata—sebagai sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali dan sekitarnya. 

Ihwal pembangunan Bandara Bali Utara, pada pertengahan Desember 2022, Adita mengatakan bahwa pembangunannya sedang dalam tahap pembebasan lahan. Setelah pembebasan rampung, barulah pemerintah menentukan penetapan lokasi. “Mesti ditangani dulu proses yang terkait dengan daerah, seperti clearance lahan. Penetapn lokasi baru ditentukan setelah itu,” ujar Adita, 12 Desember  2022.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda menyatakan pihaknya belum mengambil keputusan final perihal nasib proyek bandara tersebut.

Namun, Dinas PUPR Bali akan melakukan pembahasan ihwal Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali dengan DPRD Provinsi Bali pada 25 Januari 2023. “Harusnya ke Dinas Perhubungan (konfirmasinya red). Tapi pada prinsipnya, kami akan melakukan pembahasan RTRWP. Setelah itu baru akan ada berita lagi,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 18 Januari 2023.

Nursakti Yasa Weda yang sebelumnya merupakan Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah NTB Kementerian PUPR ini menyebutkan, soal RTRW telah dibahas di Pusat. Untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan di daerah. Kemungkinan rencana soal proyek Bandara Bali Utara akan masuk dalam pembahasan ini.

“Dari kami lebih pada pembahasan tata ruang secara keseluruhan. Seperti apa selanjutnya, akan kembali ke kebijakan pimpinan (gubernur),” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta juga memberikan penjelasan yang sama. Hingga saat ini belum ada keputusan lebih lanjut. “Rencana masih ada, tapi sementara akan diberhentikan,” ujarnya.

Hal itu buntut keputusan Gubernur Bali Wayan Koster pasca teguran keras dari Ketua Umum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Seokarnoputri untuk menghentikan proyek tersebut, Samsi Gunarta juga mengatakan belum ada. “Arahan dari pimpinan belum ada juga,” ujarnya.

Megawati menolak proyek tersebut karena menurutnya pembangunan Bandara Bali Utara tidak strategis dan hanya buang-buang duit. Bahkan tanpa basa-basi, Megawati menyebut dirinya mengamuk kala tahu rencana Jokowi tersebut.  

"Kebayang enggak? Buang buang duit melulu (Bandara Bali Utara) mau dijadikan hub. Pokoknya saya bilang (enggak),” kata Megawati dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin, 16 Januari 2023..

Megawati menyebut penolakan dirinya akan rancangan proyek bandara Bali Utara itu bukan untuk menunjukkan kekuatan. Pihaknya mengklaim hanya ingin melindungi kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Bali. Bahkan, kata Megawati, banyak pihak yang mendatangi dirinya untuk membujuk agar menyetujui proyek tersebut.

“Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat (tak terlalu luas), tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang,” katanya.

Selanjutnya: Tak Harus Bandara Bali Utara

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengamini jika pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk mengembangkan Bandara Ngurah Rai. Menurutnya, Bandara Ngurah Rai sudah mendekati kapasitas maksimum karena hanya memiliki satu landasan pacu. “Untuk 5 hingga 10 tahun mendatang mungkin masih bisa melayani kepadatan penerbangan. Tapi di atas 10 tahun, jika pertumbuhan penumpang terus berlanjut, maka akan overload,” ujar Alvin kepada Tempo, Rabu, 18 Januari 2022.

Artinya, kata Alvin, dibutuhkan bandara pendukung untuk menambah kapasitas bandara di Bali. Namun, pembangunan Bandara Bali Utara bukan solusi tunggal untuk menopang Bandara Ngurah Rai. Pemerintah bisa saja memanfaatkan bandara Lombok Praya atau Bandara Banyuwangi.

“Kalau akan membangun Bandara di Bali Utara, siapa nanti yang akan terbang ke sana? Apakah ada pembagian penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai dan domestik di Bandara Bali Utara atau bandara lain?” ucap Alvin.

Selain itu, pemerintah juga mesti memikirkan konektivitas ke Denpasar dan sekitarnya—dengan asumsi daya tarik masih berada di bagian selatan. Karenanya, menurut Alvin pemerintah juga perlu memikirkan untuk melakukan pengembangan daya tarik, misalnya pengembangan wisata, di Bali Utara. Sehingga, tidak semua penumpang yang mendarat di sana harus pergi ke selatan.

Industri pendukung bandara, kata Alvin, mesti ditata untuk mendukung keberlangsungan bandara. “Kita ada pengalaman dari Bandara Kertajati yang setelah dibangun malah tidak ada penerbangan karena ekosistemnya tidak mendukung.  Tidak menarik penumpang datang, nanti malah mubazir,” ujar Alvin.

Secara teknis, Alvin melanjutkan, pemerintah juga harus melakukan kajian untuk soal pengembangan kapasitasnya. “Membangun bandara harus diperhitungkan minimal untuk 50 hingga 100 tahun ke depan. Apakah lahannya cukup?” pungkasnya.

RIRI RAHAYU | MADE ARGAWA | HENDRIK KHOIRUL MUHID | JIHAN RISTIYANTI

Baca Juga: Di Mana Lokasi Lahan Calon Bandara Bali Utara yang Bikin Megawati Ngamuk ke Jokowi?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.