Proyek LRT Jabodetabek Terhenti

JAKARTA - Penyelesaian proyek moda transportasi massal kereta ringan (light rail transit/LRT) untuk rute yang sampai ke luar Jakarta (Jabodetabek) menjadi tidak jelas dan terhenti. Pemerintah pusat menyatakan telah melepaskan diri sebagai pimpinan proyek, sementara DKI Jakarta mendadak mundur dari rencana pembiayaannya.

"Jelas terganggu kalau mundur-mundur enggak jelas ini," kata Hermanto Dwiatmoko, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, kemarin.

Hermanto menjelaskan pihaknya tidak lagi melanjutkan proyek yang digarap konsorsium BUMN yang dipimpin PT Adhi Karya itu sejak adanya pernyataan akuisisi dari Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Presiden, 29 Maret lalu.

Saat itu, Hermanto mengungkapkan, gubernur yang akrab disapa Ahok itu memutuskan pemerintah DKI Jakarta akan membiayai seluruh LRT Jabodetabek dan LRT Jakarta. Tujuannya, biar LRT di dua rute itu menggunakan jenis rel yang sama. yakni standard gauge dengan lebar 1.435 milimeter.

Namun, dalam suratnya tanggal 22 April, Ahok meminta Kementerian Perhubungan tetap membiayai LRT Jabodetabek. Kementerian Perhubungan menolak permintaan itu. Hermanto menyatakan bahwa bosnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, ingin masalah LRT Jabodetabek kembali diputuskan dalam rapat terbatas.

Rapat terbatas, kata Hermanto, akan menetapkan dua hal, yakni sumber pendanaan LRT Jabodetabek oleh pemerintah dan ukuran rel. Penetapan dua hal itu akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan LRT Jabodetabek. "Masalahnya Presiden mau enggak mengubah ini, (sudah) muter-muter enggak jadi," kata dia.

Dimintai konfirmasinya, Ahok membenarkan adanya perubahan keputusan di pihaknya. Tapi, menurut dia, hal itu terjadi setelah ada perubahan dari rapat tingkat menteri ke rapat terbatas di Istana. "Hasil rapat terbatas kemarin kami pikir bisa kami bayar. Ternyata enggak sanggup," kata dia, kemarin.

Menurut Ahok, bila Jakarta harus membiayai seluruh proyek LRT sejak awal, prosesnya akan panjang. Ia khawatir target LRT untuk transportasi massal Asian Games 2018 tak tercapai. "Hitungnya juga bakal susah karena harus pakai appraisal segala macam," kata Ahok sambil menambahkan, "Jadi lebih baik ya sudah mereka kerjakan pakai APBN, nanti rutenya saja kami gabung."

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Satya Heragandhi, mengakui bahwa hingga kemarin belum ada balasan atas surat yang dikirim 22 April lalu itu. Namun keputusan berubah sudah bulat. Dia menunjuk kepada pekerjaan rumah lainnya menjelang Asian Games, seperti pembangunan velodrome dan equestrian alias lapangan pacuan kuda. "Jadi lebih baik kami bertanggung jawab mengambil pembangunan (LRT) jika sudah masuk di Jakarta," kata dia. ALI HIDAYAT | DANANG FIRMANTO | INDRI MAULIDAR | ISTMAN M.P.

Dua Rel Kereta Cepat

Pemerintah DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan berbeda pendapat dalam memilih jenis rel untuk proyek moda transportasi massal kereta cepat ringan (light rail transit/LRT).

LRT Jabodetabek