Jejak Kakak di Merdeka Selatan

UNDANGAN minum kopi disampaikan Carlo Brix Tewu kepada politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Yunus Yusak Napitupulu, pada 27 April lalu. Berjanji bersua di sebuah tempat di Jakarta, Carlo, yang merupakan Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, datang bersama Garibaldi Thohir, bos Adaro Energy. Hari itu, mereka berdiskusi tentang kritik Adian terhadap Menteri BUMN Erick Thohir, adik Garibaldi.

Enam hari sebelumnya, Adian mempertanyakan pernyataan Erick yang menyebutkan adanya mafia alat kesehatan. Adian meminta Erick melapor kepada Presiden Joko Widodo atau Komisi Pemberantasan Korupsi ketimbang memunculkan kecurigaan terhadap pihak tertentu. Kepada Tempo pada Jumat, 17 Juli lalu, Adian mengatakan pertemuan itu juga membahas nama-nama calon komisaris BUMN yang telah diberikannya. “Gue sampaikan, kami dimintai nama-nama oleh Presiden,” ujarnya.

Menurut Adian, Presiden Joko Widodo tiga kali memintanya menyetorkan nama untuk membantu perusahaan pelat merah. Nama-nama itu mesti memenuhi tiga kriteria, yaitu putra daerah, pendidikannya sesuai dengan penempatan, dan anak muda. Adian mengaku lima tahun sebelumnya juga mengirimkan daftar nama. Ada sekitar 20 koleganya yang duduk sebagai komisaris BUMN.

Adian Napitupulu bersama aktivis '98 di kawasan Sudirman, Jakarta, Mei 2018. Tempo/M. Taufan Rengganis

Adian lalu menghimpun nama dari kalangan aktivis 1998 dan Posko Perjuangan Rakyat, organisasi yang didirikannya. Adian menolak menyebut jumlah nama yang disetorkannya. Namun dua sumber di PDI Perjuangan dan di Kementerian BUMN mengatakan ada sekitar 60 nama yang dititipkan Adian. Ia menyetorkan nama-nama itu kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno di rumah dinasnya di Widya Chandra, tak lama setelah pelantikan Jokowi pada 20 Oktober 2019. Nama-nama itu kemudian diteruskan kepada Erick Thohir. Dimintai tanggapan soal ini, Pratikno tak merespons permintaan wawancara Tempo.

Akhir tahun lalu, anggota staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menjenguk Adian, yang terkena serangan jantung, di rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Arya, kata Adian, mengatakan nama-nama yang diajukannya sedang diproses. Beberapa waktu kemudian, di sebuah tempat di Bogor, Jawa Barat, Arya dan Adian bertemu dengan para calon komisaris. Dalam pertemuan itu, Arya menjelaskan soal tugas dan fungsi komisaris. “Dia juga meminta kemampuan kawan-kawan soal pemeriksaan keuangan,” ujar Adian. Alih-alih mendapat tambahan kursi, Adian menerima kabar bahwa sejumlah rekannya dicopot sebagai komisaris.

Dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Kamis, 17 Juli lalu, Erick membenarkan adanya pertemuan antara kakaknya, Garibaldi, dan Adian. Namun Erick mengatakan pertemuan itu justru diinisiasi Adian. Menurut Erick, Boy—panggilan akrab Garibaldi—menyebutkan Adian ingin bertemu dan menjelaskan soal kisruh pengangkatan komisaris. “Ya, temui saja, memangnya kenapa?” ujar Erick.

Adapun Boy mengaku menemui Adian karena ingin menyelesaikan persoalan yang terkait dengan adiknya. “Ini kan menyangkut adik saya,” ujarnya pada Sabtu, 18 Juli. Boy pun berjanji menyampaikan keluhan Adian kepada adiknya. “Kalau ada acara keluarga, kami kan masih ketemu. Biar nanti saya sampaikan.”

Acara minum kopi bersama Boy tak membuahkan hasil. Adian pun mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan kepada Erick pada 11 Juni lalu. Dalam suratnya, anggota Komisi Energi DPR itu mempersoalkan dana talangan Rp 8,5 triliun untuk maskapai Garuda Indonesia. Adian pun mempertanyakan pengangkatan sejumlah komisaris BUMN berusia tua. Namun dia menyangkal kabar bahwa surat itu dikirimkan karena koleganya tak mendapat kursi komisaris. “Saya berhak kritis terhadap kinerja pemerintah,” ujarnya.

Sehari setelah surat itu keluar, Presiden Jokowi memanggil Adian ke Istana Merdeka. Adian mengaku menjelaskan pangkal kritiknya terhadap Erick. Hari itu juga Presiden memanggil Erick Thohir ke Istana. Namun Erick membantah info bahwa pemanggilan itu membahas kasus Adian. “Saya dipanggil Jokowi untuk urusan lain,” katanya.

Hingga pertengahan Juli, belum ada nama yang dikirimkan Adian mendapat kursi komisaris BUMN. Erick mengatakan tak bisa mengakomodasi semua nama yang diajukan Adian. Alasannya, selama ini, orang Adian yang mendapat kursi sudah cukup banyak. “Saya juga mesti fair dengan yang lain,” ujar Erick. Adian mengatakan jumlah yang dia sodorkan tak sampai satu persen dari total direksi dan komisaris BUMN. “Harusnya Erick bilang ke Presiden kalau kebanyakan,” ucap Adian.

Dua pengurus PDIP mengatakan persoalan Adian dan Erick merupakan buntut masalah lama. Penyebabnya, PDIP tak mendukung Erick sebagai Menteri BUMN dan menjagokan calon lain. Adian membantah anggapan bahwa sikapnya mewakili partai banteng. Ia mengaku tak tahu calon Menteri BUMN yang diusung partainya. Namun, Adian bercerita, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin telah bersepakat mendukung Wahyu Trenggono—kini Wakil Menteri Pertahanan—untuk memimpin kantor Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan, bukan Erick.

Ketua PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan persoalan Adian dan Erick tak terkait dengan partainya. “Itu persoalan pribadi,” ujar Bambang. Ia pun membantah kabar bahwa partainya menyodorkan posisi Menteri BUMN kepada Presiden. “Presiden sendiri yang memutuskan.”

•••

SEJAK dilantik sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir gencar merestrukturisasi perusahaan pelat merah. Dia merampingkan 142 perusahaan menjadi 107. Erick menargetkan hanya ada 70 perusahaan. Perampingan itu otomatis mengurangi angka komisaris dan direksi. Erick menyadari pemotongan orang-orang titipan tak terhindarkan. “Banyak yang tersakiti,” kata bos Grup Mahaka ini.

Menjaring nama komisaris dan direksi, Erick mengaku menempuh berbagai cara. Selain mendapat “titipan” dari berbagai pihak, seperti kementerian dan lembaga negara, partai politik, relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, serta organisasi kemasyarakatan, Erick menggunakan firma headhunter. Ia pun mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2020 yang membuka ruang bagi kalangan non-pemerintah untuk menjadi anggota direksi.