Ronde Pertama Kongsi Negara

Rumor kencang perombakan manajemen sejumlah perusahaan milik negara terjawab pada Jumat, 22 November lalu. Sore itu, setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengumumkan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama dan Chandra Matra Hamzah, masing-masing sebagai komisaris utama di PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. “Sudah putus dari beliau (Presiden),” kata Erick di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Basuki dan Chandra Hamzah menjadi primadona pemberitaan dua pekan terakhir. Ahok—panggilan akrab Basuki—kedapatan keluar dari gedung Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 November lalu. Lima hari kemudian, giliran Chandra yang bertandang menemui Menteri Erick.

Berbeda dengan Chandra, yang berdalih tak membicarakan rencana pengisian jabatan dengan Erick, Ahok mengaku diminta terlibat di salah satu perusahaan pelat merah. Ia pun menerima tawaran tersebut. “Bisa membantu negara adalah anugerah Tuhan,” ucapnya seusai pertemuan satu setengah jam tersebut. Kala itu, Ahok tak menyebutkan BUMN yang dimaksud. Namun, sejak hari itu, namanya terus dikaitkan dengan kursi Komisaris Utama Pertamina.

Basuki Tjahaja Purnama/Johannes P. Christo

Namun sumber Tempo di Kementerian BUMN mengungkapkan, penunjukan Ahok dan Chandra hanya tahap awal rencana Menteri Erick membongkar jajaran pengawas dan manajemen di banyak perusahaan milik negara. Agenda ini bakal melengkapi “bersih-bersih” di organisasi kementerian yang lebih awal diputuskan dengan mencopot semua pejabat eselon I.

Anggota staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan, dalam pertemuan di Mandiri Club, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November lalu, Erick Thohir sempat mengevaluasi kinerja direksi dan komisaris. Erick, kata Arya, tak ingin ada direktur yang bermain lobi. “Jumlah komisaris akan disesuaikan dengan kebutuhan BUMN,” ujarnya, Kamis, 21 November lalu.

SETELAH dilantik pada 23 Oktober lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir langsung mengkaji program kerja BUMN. Kursi komisaris dan direktur di perusahaan yang dianggap belum mencapai target paling disorot. Rencana perombakan di tubuh perseroan juga mutlak dilaksanakan lantaran lowongnya kursi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan BTN.

Chandra M. Hamzah/TEMPO/Tony Hartawan

Alasan Erick menunjuk Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina mengkonfirmasi informasi dari sumber Tempo di kementerian yang menyatakan kinerja perusahaan minyak negara itu tergolong kurang memuaskan. Erick menyatakan Basuki dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas dengan merealisasi target pembangunan kilang yang sempat terbengkalai. “Kami perlu figur pendobrak,” kata Erick.

Sumber Tempo tadi mengatakan kelanjutan proyek pengembangan kilang minyak atau Refinery Development Master Plan (RDMP) yang ditugaskan kepada Pertamina tak memuaskan Istana. RDMP Cila-cap, misalnya, hingga kini tak jelas nasibnya sejak rencana kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco dimulai empat tahun lalu. Padahal peningkatan kapasitas produksi kilang dalam negeri saat ini makin mendesak dilakukan di tengah tren melebarnya defisit transaksi berjalan akibat besarnya impor.

Itu sebabnya, setelah mengganti Komisaris Utama Pertamina, kementerian bersiap mengevaluasi manajemen perusahaan migas tersebut hingga tutup tahun 2019. Untuk sementara, tugas Basuki “mendobrak” kinerja akan dikerjakan bersama Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, yang didapuk sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Menteri Erick juga memindahkan Emma Sri Martini dari posisi Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular ke Direktur Keuangan Pertamina.

Rudiantara/ Fakhri Hermansyah

Emma, yang baru menjabat di Telkomsel pada 29 Mei lalu, ditempatkan di kursi Direktur Keuangan Pertamina lantaran Erick kudu menunjuk pejabat sebelumnya, Pahala Mansury, sebagai Direktur Utama BTN. Kursi Direktur Utama BTN memang lowong sejak 29 Agustus lalu. Suprajarto, mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang semestinya mengisi posisi tersebut, menolak hasil rapat umum pemegang saham luar biasa lantaran merasa tak diajak berkomunikasi oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno.

Seperti Pertamina, BTN dianggap penting oleh Erick lantaran bakal menjadi lokomotif program perumahan bagi kalangan milenial yang digeber negara. Penguatan manajemen perseroan, termasuk dengan menunjuk Chandra Hamzah, juga diharapkan bisa segera membereskan sejumlah isu negatif di bank beraset Rp 312,5 triliun itu. Menjelang rapat umum pemegang saham, Agustus lalu, BTN diterpa kasus pemalsuan deposito nasabah senilai Rp 240 miliar. “BTN ini kalau tidak sehat tidak bagus. Kita mau pindah ibu kota. Kalau tidak ada fasilitas rumah bagaimana?” tutur Erick.

TIGA posisi strategis yang juga lowong kini menjadi teka-teki. Kursi Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)—sejak menjadi induk perusahaan tambang berubah merek menjadi Mind.id—ditinggalkan Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin. Keduanya menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Kursi pemimpin definitif PT PLN juga belum ditetapkan sejak ditinggalkan Sofyan Basir, yang tersandung perkara dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Pada 5 November lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Sofyan tak terbukti bersalah.

Pahala Mansury/Praga Utama

Erick Thohir sebetulnya telah mengajukan tiga kandidat pengganti Budi Gunadi kepada Joko Widodo pada Selasa, 12 November lalu. Ia mensyaratkan para kandidat harus menguasai ilmu keuangan dan pertambangan lantaran Inalum merupakan holding yang membawahkan berbagai perusahaan di sektor tambang. “Diversifikasinya banyak,” katanya.

Seorang pejabat di Kementerian BUMN menyebutkan dua nama yang disetorkan ke tim penilai akhir, yaitu Direktur Layanan Strategis sekaligus penanggung jawab Direktur Utama Inalum, Ogi Prastomiyono, dan Wakil Direktur PT Freeport Indonesia Orias Petrus Moedak. Nama lain, seperti Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Arie Prabowo Ariotedjo, dikabarkan sempat masuk daftar. “Sejauh ini Orias calon kuat,” ujar sumber Tempo. Di Mandiri, sejumlah sumber Tempo dari kalangan perbankan dan Kementerian BUMN menyebut Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar sebagai kandidat kuat pengganti Kartika.

Penunjukan Direktur Utama PLN agaknya bakal paling sengit. Saat ini kursi Direktur Utama PLN diisi Sripeni Inten sebagai pelaksana tugas. Sumber Tempo mengungkapkan, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sedang disiapkan untuk mengisi posisi tersebut.

Rudiantara menanggapi santai kabar ini. “Barangkali itu rumor,” tuturnya melalui pesan WhatsApp, Jumat malam, 22 November lalu.

Bagi ekonom senior Faisal Basri, Pertamina dan PLN merupakan dua BUMN yang paling penting dijaga oleh Menteri Erick. Hingga akhir 2018, total aset kedua perseroan mencapai Rp 2.297 triliun atau sekitar 28 persen dari seluruh aset BUMN. Keduanya juga menjadi perpanjangan tangan negara dalam program subsidi energi. “Kalau tidak dirampok, bagus banget, karena itu dua perusahaan besar,” ucap Faisal, Rabu, 20 November lalu.

PUTRI ADITYOWATI, DIAS PRASONGKO, AHMAD FAIZ, CAESAR AKBAR