Rumah Kontrakan di Kebon Jati

Lahan di belakang Kampung Kebon Jati, Karawaci, Tangerang, itu kini kosong dan menjadi tempat pembuangan sampah warga. Tapi di sana sebenarnya tersimpan jejak perjalanan Wiji Thukul. Enam belas tahun lalu, Thukul bersama Lukman Hakim, aktivis Partai Rakyat Demokratik, tinggal sekitar lima bulan di sebuah rumah kontrakan di atas lahan itu.

"Sudah empat tahun lalu rumah-rumah kontrakan di sini dibongkar," kata Djuarsih, 55 tahun, warga Kebon Jati RT 03 RW 01, pada awal Mei lalu. Rumah-rumah dibongkar karena berdiri di atas tanah milik seorang pengusaha.

Lukman, 40 tahun, masih ingat di lahan itu berdiri rumah kontrakan dua lantai semipermanen. Bangunannya berlantai semen dengan dinding dari anyaman rotan. Di setiap lantai terdapat enam kamar. Mereka tinggal di kamar paling pojok lantai dua. "Bila jendela dibuka," Lukman mengenang, "kami dapatkan pemandangan sawah." Dia juga masih ingat biaya kontrak kamar sebulan Rp 150 ribu.

Lukman tinggal di sana bersama istrinya, Lulu. Selain itu, terkadang tinggal bersama mereka aktivis pengorganisasian massa di Tangerang bernama Andi Abdul.

Thukul tiba di rumah kontrakan itu sekitar Juli 1997, diantar Petrus Bima Anugerah, aktivis Partai Rakyat Demokratik yang diculik dan hilang pada 1998. Saat itu, Lukman dan Abdul baru saja mencukur habis rambut mereka. Keduanya pernah membuat sumpah, bila tak ada aksi yang menggegerkan seperti 27 Juli 1996, mereka akan menggunduli kepala. Dalam pertemuan pertama itu, Thukul, kata Lukman mengulang perkataan Thukul, menceletuk, "Wah, kalian itu gundul-gundul kabeh."

Ketika itu, Bima merupakan salah satu anggota Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik atau KPP PRD. Komite ini dibentuk setelah ada larangan terhadap PRD akibat peristiwa 27 Juli 1996. Bima merangkap sebagai kurir atau penyampai informasi dari KPP PRD ke organisasi di bawahnya.

Thukul ditempatkan di Tangerang atas permintaan Komite Pimpinan Pusat. Aktivis PRD, Linda Christanty, ketika itu menjadi koordinator wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi. KPP PRD di Jakarta mengirimkan memo kepada Linda melalui Bima. "Aku cuma diminta mengkoordinasi dia. Saat itu kan ada pekerjaan yang terbuka dan tertutup," ujar Linda.

Sejak masuk Tangerang, Thukul bergantian tugas dengan Bima. Bila Bima ke Jakarta, Thukul yang tinggal di Tangerang. "Bergantian paling lama tiga hari lalu pergi, kemudian datang lagi," kata Lukman.

Mereka bertugas sebagai kurir yang menyampaikan informasi berupa strategi atau perkembangan politik terbaru dari KPP kepada Lukman dan kawan-kawan di Tangerang. Kurir juga meneruskan informasi mengenai rapat bersama, perkembangan kasus pimpinan PRD di pengadilan, dan konsolidasi partai.

Semua pesan yang dibawa Thukul dan Bima dalam bentuk lisan, bukan berwujud memo tertulis. "Tak pernah ada bahan yang diberikan tertulis untuk disimpan," ujar Lukman, yang sekarang menjabat Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia.

Biasanya kurir membacakan bahan dari Komite Pimpinan Pusat yang ditandatangani Mirah Mahardika. "Setelah dibacakan informasinya, kertasnya dimusnahkan," kata Lukman.

Selain Thukul dan Bima, Abdul membantu tugas kurir. Dia menjadi penghubung ke organ-organ di bawah bila akan ada rapat. "Saya yang biasa mengirim pemberitahuan rapat lewat pager," ujar Abdul.

Setiap kali berkunjung ke rumah kontrakan, Thukul kerap membawa buku. Temanya beragam, tak hanya dari kaum kiri. "Juga kamus filsafat dan karya sastra terjemahan," kata Lukman. Peninggalan buku-buku Thukul tersimpan di rumah Lukman, berjumlah sekitar 50 buah.

Abdul sangat terkesan oleh perlakuan Thukul terhadap buku. Thukul pernah memarahi Abdul karena menggunakan buku sebagai tatakan untuk mangkuk mi instannya. "Jangan sekali-kali menggunakan buku buat tatakan. Itu karya manusia yang harus dihargai," ujarnya. Bukan hanya buku, koran pun tak boleh digunakan sebagai alas.

Thukul tak pernah terlibat dalam pengorganisasian massa seperti yang dilakukan Lukman dan Abdul. "Setiap kali dia datang, di malam hari, kami berdiskusi tentang buruh dan perkembangan politik," kata Abdul.

Biasanya Thukul datang berkemeja, memakai "celana bahan", dan mengenakan topi. "Tidak sekadar menutupi wajah, topi diperlukan untuk menghindari panas, karena kami sering jalan kaki," ujar Abdul.

Thukul selalu membawa tas yang terbuat dari kantong terigu berwarna putih. Di dalam tas terdapat buku, pakaian, dan kacamata baca. Sebelum tidur, Thukul menyempatkan diri membaca buku yang dibawanya. "Setelah itu, dia biasanya menulis, entah catatan entah puisi," kata Lukman.

Potongan rambutnya tak ada yang khusus. Dia membiarkan rambutnya yang ikal sedikit tergerai di leher. "Tidak gondrong dan juga tidak pendek," ujar Lukman.

Di luar kepentingannya bersama Lukman, Thukul pernah mengunjungi Winarso, sahabatnya yang tinggal di Ciledug, Tangerang. Winarso salah satu aktivis Serikat Rakyat Indonesia di Solo, yang menjadi sayap Partai Rakyat Demokratik.

Seperti Thukul, Winarso menjadi target penangkapan penguasa rezim Orde Baru dan bersembunyi di Ciledug.

Thukul merupakan kawan baik Winarso dalam organisasi pergerakan di Solo. Bedanya, Thukul lebih aktif di Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, yang juga menjadi organisasi sayap PRD. "Saat bersembunyi, saya tidak bisa berkomunikasi dengan Thukul," katanya.

Mereka berdua sempat bertemu di tempat persembunyian Winarso. "Kami bertemu selama dua jam," ujar Winarso. Mereka dipertemukan oleh para kurir. Kurir Winarso adalah Herman Hendrawan, aktivis PRD yang menjadi korban penculikan 1998 dan belum ditemukan hingga sekarang. Herman inilah yang membantu mempertemukannya dengan Thukul. "Termasuk bertugas dengan kurir Wiji Thukul," kata Winarso.

Pertemuan di tempat persembunyian di Ciledug itu merupakan perjumpaan terakhir Winarso dengan Thukul. Setelah itu, dia tidak pernah lagi bertemu dengan Thukul lagi. Mereka juga tidak pernah lagi melakukan komunikasi—meski hanya antarkurir.

Semasa di Tangerang pula Thukul pernah berkunjung ke klinik kesehatan milik Ribka Tjiptaning, di daerah Mencong, Ciledug. "Dia pernah meminta obat-obatan dan vitamin," ujar Ribka. Klinik Ribka ketika itu memang biasa dikunjungi aktivis gerakan prodemokrasi yang membutuhkan bantuan obat-obatan.

Meski tanpa penyamaran, selama tinggal di Tangerang, Thukul kerap waspada dan berhati-hati. Toh, dia pernah ceroboh. Pada awal dia ditempatkan di Tangerang, ada peristiwa pemukulan warga terhadap Lukman, yang disangka pencuri ayam. Saat itu Lukman pulang tengah malam. Peristiwa pemukulan membuat kampung heboh, sehingga ketua rukun tetangga setempat meminta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk Lukman.

Tanpa mempedulikan keadaan, Thukul mengunjungi Lukman di rumah ketua RT dan menanyakan kabarnya. Lukman sempat khawatir dan meminta Thukul segera pergi dari tempat itu karena berbahaya. "Saya peringatkan, bila saja ada intel, bisa habis dia," katanya.

Bergerak dari Bawah Tanah

Di atas jembatan penyeberangan kawasan Jembatan Besi, Grogol, Jakarta Barat, Lilik Hastuti menyebarkan puluhan selebaran. Bertajuk Mega-Bintang-Rakyat, selebaran itu berisi ajakan menggelar aksi melawan kediktatoran Orde Baru pimpinan Soeharto. "Aku sempat takut kalau tertangkap aparat," kata Lilik, aktivis Partai Rakyat Demokratik, dalam diskusi dengan Tempo, Januari lalu, mengenang peristiwa 16 tahun lampau itu.

Selebaran beredar sebelum dan setelah pemilihan umum 29 Mei 1997. Seruan Koalisi Mega-Bintang-Rakyat bertujuan membangun front yang lebih luas antara koalisi massa Partai Demokrasi Indonesia Megawati dan Partai Persatuan Pembangunan. PRD mengusung Koalisi Mega-Bintang-Rakyat setelah gerakan golput Pemilu 1997 menemui kebuntuan.

Para aktivis PRD menyebarkan selebaran ke berbagai pelosok Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi dan kawasan di luarnya hingga jutaan eksemplar. Kegiatan ini bukan tanpa risiko. Beberapa aktivis yang tertangkap tangan diseret ke pengadilan dengan tuduhan penghinaan terhadap presiden.

Selain membagi-bagikan selebaran dalam ukuran separuh folio, kata Lilik, aktivis PRD menyebarkan newsletter seukuran majalah berjumlah delapan halaman. Newsletter ini biasanya dilipat secara khusus hingga menjadi seukuran sepuluh sentimeter. "Sehingga mudah diselipin ke bawah pintu rumah orang," ujar Lilik. Newsletter ini disebarkan ke berbagai tempat orang berkumpul atau tempat publik, seperti masjid dan sekolah.

Penyebaran selebaran merupakan bagian dari kegiatan propaganda gerakan bawah tanah. Kegiatan ini ditempuh PRD setelah partai itu dianggap sebagai dalang kerusuhan dalam perebutan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Soesilo Soedarman waktu itu menyebut PRD mirip Partai Komunis Indonesia. Istilah yang digunakan dalam manifesto politik mereka tertanggal 22 Juli 1996 dianggap sebagai duplikat partai terlarang berlambang palu arit itu.

Pada September 1996, pemerintah melarang dan membubarkan PRD. Sejak itu, organisasi ini kacau. Ada 13 pemimpin dan kader PRD yang ditangkap serta diadili di Jakarta dan Surabaya. "Aktivis tiarap, terjadi demoralisasi dan ketakutan dengan upaya represi aparat," kata Waluyo Jati, aktivis PRD.

Ketua PRD Budiman Sudjatmiko ditangkap pada Agustus 1996. Dia mengeluarkan instruksi kepada kader PRD agar terus bergerak di bawah tanah. "Kader-kader PRD yang bergerak di sektor mahasiswa, buruh, tani, dan kaum miskin kota agar meneruskan perjuangan dengan cara mendirikan komite-komite aksi tanpa mencantumkan nama PRD," tutur Budiman dalam buku Menolak Tunduk (1999).

Para aktivis PRD menyiasati keadaan dengan membentuk Komite Pimpinan Pusat PRD, suatu kepemimpinan kolektif yang bergerak di bawah tanah. KPP PRD dipimpin Andi Arief, mantan Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi.

KPP PRD terdiri atas 15 orang, yang merupakan representasi PRD di 15 kota, yakni Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, Banda Aceh, Lampung, Medan, Makassar, Palu, Manado, Bali, Palembang, Mataram, dan Balikpapan. Beberapa anggota KPP PRD adalah Nezar Patria, Waluyo Jati, Faisol Reza, Petrus Bima, Daniel Indra Kusuma, dan Wiji Thukul. "Saat itu Thukul ke Kalimantan. Kepemimpinannya dianulir sementara," kata Faisol Reza.

Anggota KPP kerap menggunakan nama samaran. Dalam jurnal Pembebasan, yang menjadi media komunikasi perjuangan, bertebaran tulisan dari para anggota kolektif. Mereka menggunakan berbagai nama alias, misalnya Mirah Mahardika, Rizal Ampera, dan Muhamad Ma'ruf.

Sebagian besar anggota KPP adalah aktivis yang datang dari daerah saat kondisi pimpinan pusat kosong. Di antaranya, Faisol datang dari Solo dan Jati dari Surabaya. Konsolidasi pertama kali dilakukan pada Agustus 1996. Ketika itu, mereka mengadakan rapat maraton di tiga tempat: Jakarta, Bekasi Barat, dan Bekasi Timur.

Pertemuan itu memutuskan tiga langkah yang diambil organisasi, yakni, pertama, membentuk tim pengacara untuk pembebasan Budiman dan kawan-kawan. Langkah kedua, penggalangan internasional, dan ketiga, melindungi teman-teman serta membangkitkan semangat perjuangan lewat organisasi semilegal dan legal.

Kampanye internasional pun dijalankan bekerja sama dengan Xanana Gusmao dan Ramos Horta—keduanya pemimpin perlawanan di Timor Timur. Jaringan internasional PRD saat itu menggunakan jaringan Xanana dan Horta di Lisabon, Portugal. Beberapa aktivis yang mengurus jaringan internasional adalah Henry Kuok, Mugiyanto, dan Nico.

Untuk mengamankan aktivitas, beberapa sistem pengamanan diterapkan. Hubungan antara kolektif pusat dan daerah memanfaatkan teknologi Internet, yang masih sangat terbatas. "Kami bawa laptop yang saat itu sangat tebal dengan modem yang suaranya berisik," ujar Jati.

Setiap dokumen dilindungi dengan enkripsi atau pengodean. Seorang kawan dari Australia membantu proses enkripsi dokumen. Sistem yang digunakan merupakan alternatif yang saat itu biasa digunakan aktivis kiri. "Untuk menghindari penyadapan dokumen dari CIA," kata Jati.

Lewat sistem itu, bila ingin membuka dokumen, diperlukan dua orang, karena masing-masing menyimpan separuh kata kunci yang sama-sama dirahasiakan. "Jadi dokumen tak akan bisa dibuka bila salah satu orang tak hadir. Ini untuk perlindungan bila salah satunya diculik," ujar Jati. Dokumen yang dienkripsi di antaranya daftar teman, dokumen organisasi, hasil rapat, dan rencana-rencana aksi.

Arus komunikasi dibuat berjenjang antara pemimpin kolektif pusat dan kolektif daerah. "Ada kurir atau penyambung informasi yang juga merupakan anggota kolektif pusat," kata Jati. Dia mencontohkan dirinya, Thukul, Bima, dan Herman, yang menjadi anggota kolektif pusat sekaligus kurir. Bima dan Herman merupakan aktivis PRD yang hilang pada 1998 dan belum ditemukan hingga sekarang.

Para kurir mengkonsolidasi pesan ke mahasiswa, buruh, dan kaum miskin kota. "Saya menerima selebaran-selebaran dan dokumen partai dari kurir di Jakarta yang bekerja untuk beberapa universitas di Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Ulin Niam Yusron, aktivis PRD di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo. Setiap kali dokumen selasai dibaca, kader harus segera memusnahkannya. Ulin memimpin beberapa demonstrasi yang hanya diikuti kurang dari 20 orang, mulai akhir 1996, kemudian dilakukan terus-menerus dan berkembang hingga demonstrasi di kota.

Beberapa organisasi legal dibentuk untuk mengkonsolidasi kekuatan mahasiswa, buruh, atau kaum miskin kota. Komite yang dibentuk di antaranya Komite Nasional untuk Perjuangan Demokrasi (KNPD), Komite Pendukung Megawati (KPM), dan Koalisi Mega-Bintang-Rakyat.

KNPD dibentuk pada 14 April 1997 sebagai organisasi legal yang berperan meningkatkan konsolidasi dan gerakan di kampus. Jati menjadi kurirnya sekaligus pengarah organisasi, sementara Herman Hendrawan sebagai Ketua Departemen Kerja Sama. KNPD berhasil membentuk Dewan Penyelamat Kedaulatan Rakyat, yang menggalang persatuan mahasiswa, buruh, kaum miskin kota, dan kaum tani.

Adapun KPM dibentuk di setiap kota dengan tujuan mendorong munculnya koalisi lewat dukungan terhadap Megawati. KPM tingkat nasional dipimpin Ribka Tjiptaning, anggota PRD, dan diresmikan pada 12 Februari 1998 di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Berbagai kesibukan aktivis PRD dalam gerakan bawah tanah ataupun organisasi legal membuat mereka terlambat menyadari hilangnya Thukul. Sistem sel gerakan bawah tanah dengan pola komunikasi tertutup juga menyumbang keterlambatan informasi. PRD mulai mencari Thukul pada 1999 dan membentuk tim investigasi orang hilang.