Sertifikat Bukan Jaminan

Sejumlah perusahaan kini ramai menghiasi kantornya dengan Y2K ready. Kesan masyarakat, perusahaan yang telah mengklaim bebas kutu 2000 itu bakal lolos dari kekacauan yang ditimbulkan si kutu. Padahal, "Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan keadaan pada awal tahun 2000," kata Didie B. Tedjosumirat, Dirut Sucofindo. Meskipun begitu, perusahaan yang telah mengantongi sertifikat Y2K compliance, sertifikat kemampuan mengatasi Masalah Komputer Tahun 2000 (MKT 2000) akan lebih siap menghadapi problem pada pergantian tahun itu. Masalahnya, siapa yang secara resmi berhak menyatakan suatu organisasi sudah mampu mengatasi problem Y2K. Meski terhitung lambat, pemerintah Indonesia sejak dua setengah tahun lalu telah membentuk Tim Telematika Indonesia, yang dipimpin Menko Wasbang dan PAN. Namun, kerja intensif tim ini baru dimulai pada Juni 1999, dengan membentuk Kelompok Kerja MKT 2000, yang secara ex-officio diketuai Menteri Perhubungan. Hasil kelompok kerja ini dituntaskan Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang kemudian menunjuk tiga lembaga yang secara resmi berhak mengeluarkan sertifikat. Ketiga lembaga itu, Sucofindo, Balai Besar Bahan dan Barang Teknis, serta Jasa Teknik Kelistrikan. Sedangkan untuk dunia perbankan, Bank Indonesia menjalankan perannya sebagai regulator. Menurut konsep BSN, ada dua aspek yang harus diaudit, yaitu aspek manajemen dan aspek teknis. Kedua konsep ini dipakai oleh lembaga standardisasi dan sertifikasi internasional, yaitu British Standard Institution (BSI), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Information Technology Association of America (ITAA), dan ISO. Menurut Didie, ada tujuh langkah yang harus dilalui suatu perusahaan untuk bisa mengantongi sertifikat MKT 2000. Itu adalah perencanaan manajemen proyek, penyadaran di tingkat karyawan perusahaan, pengkajian dampak Y2K terhadap perusahaan, renovasi tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi Y2K, pengujian dan validasi, implementasi, dan pembuatan contingency plan. Hingga kini Sucofindo baru mengeluarkan sertifikat MKT 2000 untuk tiga perusahaan: Telkomsel, Tugu Pratama Indonesia, dan Petrokimia Gresik. Sedangkan enam perusahaan lain sedang antre menunggu proses. Untuk seluruh proses pemeriksaan hingga pemberian sertifikat, Sucofindo mematok waktu 20 hari, dengan biaya Rp 20 juta hingga Rp 40 juta. Menurut Didie, lembaga pemberi sertifikat, termasuk Sucofindo, tidak harus bertanggung jawab jika sebuah perusahaan yang telah mengantongi sertifikat ternyata tetap gagal melampaui pergantian tahun dengan mulus. "Sertifikat yang kami keluarkan hanya untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut siap menghadapi MKT 2000," kata Didie. Karena itu, tiap perusahaan yang diberi sertifikat tetap harus membuat contingency plan (rencana kemungkinan yang mendadak), yang berarti memberikan ruang untuk suatu kegagalan. Hal terpenting, menurut Widijanto S. Nugroho, bahwa Y2K bukanlah kiamat. Salah satu anggota kelompok kerja penanganan MKT 2000 ini menyebutkan, "Secara prinsip tidak mungkin pesawat mendadak jatuh." Agung Ruliyanto, Setiyardi