Menahan Kerbau di Satu Tangan

Pangsa pasar daging kerbau pun mencapai 31 persen dari semua daging impor yang masuk pada 2021. Volume daging kerbau dari India sudah melampaui volume daging sapi asal Amerika Serikat yang mencapai 9 persen dan daging asal Selandia Baru yang sebesar 7 persen. Padahal dua negara itu menjadi pemasok langganan sejak belasan tahun lalu.

Di tengah mahalnya harga daging sapi, yang bisa menembus Rp 120 ribu per kilogram, Lasiman dan para anggota Apmiso berharap daging kerbau tetap murah. Setidaknya harganya sama dengan harga eceran tertinggi Rp 80 ribu per kilogram, yang ditetapkan Bulog pada 2021. Kenyataannya, Lasiman mengungkapkan, anggota Apmiso harus membeli Rp 90 ribu per kilogram. "Itu yang layak buat bakso,” tuturnya. 

Apmiso, Lasiman menambahkan, juga tak bisa langsung membeli daging kerbau dari Bulog agar harganya bisa lebih murah. Dia diminta membeli dari distributor yang jelas memungut laba. “Saya sudah mengajukan proposal pembelian ke Bulog dari tingkat terbawah. Saya juga ajukan ke Bulog pusat, tapi tidak didengar,” katanya. Di titik ini, Lasiman dan Apmiso merasa ditinggalkan oleh Bulog yang sudah mereka bantu mempopulerkan daging kerbau. 

Bukan hanya Apmiso, Perusahaan Daerah Dharma Jaya juga tak kuasa menjangkau daging kerbau dari Bulog. Tempo melihat sejumlah surat permohonan pembelian daging kerbau dari Dharma Jaya kepada Bulog. Pada 1 Maret 2021, Dharma Jaya menyurati Bulog, memohon pembelian daging kerbau sebanyak 30 kontainer atau 840 ton untuk periode Maret-April 2021. Dharma Jaya, perusahaan milik pemerintah DKI Jakarta yang juga menjadi anggota tim ketahanan pangan, hendak menyediakan daging murah untuk Ramadan dan Idul Fitri saat itu. Namun permohonannya tak dijawab. 

Pada 30 Maret 2021, Dharma Jaya kembali memohon kepada Bulog untuk membeli 10 kontainer atau 280 ton daging per bulan. Hasilnya nihil. Terakhir, surat Dharma Jaya melayang pada 26 April 2021, tiga pekan sebelum Lebaran. Permintaannya cuma 5 kontainer atau 140 ton. Upaya ini pun sia-sia.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku sudah menolak permohonan Dharma Jaya. “Seperti apa downline (jaringan distribusi) Dharma Jaya? Memang daging itu bidangnya? Ini kebanyakan muncul calon pembeli enggak jelas,” ucapnya kepada Tempo pada Jumat, 24 Februari lalu. Karena alasan itu pula Dharma Jaya, Apmiso, dan perusahaan lain mesti gigit jari.

Distribusi Daging Impor

Kian mahalnya harga daging kerbau membuat pemerintah gerah. Sebab, niat menurunkan harga sumber protein itu urung terlaksana. Angka inflasi pun terancam melambung. 

Pemerintah mengendus masalah distribusi daging kerbau impor sejak tiga tahun lalu. Pada Agustus 2019, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyurati sejumlah asosiasi pengusaha, meminta masukan tentang regulasi yang perlu diubah untuk mendukung investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja. 

Gudang penyimpanan milik PT Suri Nusantara Jaya di Jalan Raya Kranggan, Bekasi, Jawa Barat, 22 Februari 2023. Tempo/Erwan Hermawan

Merasa mendapat angin, lima asosiasi, yaitu National Meat Processor Association, Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia, Asosiasi Distributor Daging Indonesia, Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Daging Skala UKM dan Rumah Tangga, mengusulkan perubahan tata niaga daging kerbau. 

Lewat surat kepada Menteri Pratikno bertanggal 26 Agustus 2019, kelima asosiasi ini mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang impor daging. Pasal 7 aturan ini menyebutkan impor harus dilakukan oleh badan usaha milik negara dengan penugasan dari pemerintah. Pengusaha meminta klausul ini diubah. Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2022 pada 24 Februari 2022 yang memberi lampu hijau bagi perusahaan swasta untuk mengimpor daging secara langsung. 

Alasan perubahan kebijakan ini termaktub dalam bab penjelasan PP Nomor 11 Tahun 2022. Isinya: "Penugasan kepada BUMN untuk impor ternak atau produk hewan saat ini belum optimal karena masih terjadi gejolak pasokan dan tidak stabilnya harga di pasar dalam negeri, sehingga perlu ditambahkan pelaku usaha lainnya yang dapat melakukan impor, setelah memenuhi persyaratan tertentu".

Dengan landasan regulasi ini, pada 23 November 2022 Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2022. Aturan ini menjadi dasar pemberian rekomendasi teknis bagi calon importir kerbau dari India, baik importir swasta maupun BUMN. Dengan kata lain, impor daging kerbau tak lagi dimonopoli Bulog. Pengusaha pun menyambut baik, berharap pembukaan keran impor bagi swasta bisa menurunkan harga. 

Toh, harapan itu buyar karena dalam rapat koordinasi terbatas pada 25 Januari lalu Kementerian Koordinator Perekonomian tetap menugasi Bulog mengimpor daging kerbau India. Tahun ini, Bulog mendapat jatah impor 100 ribu ton. Impor daging sapi dari Brasil diserahkan kepada ID Food, holding BUMN pangan, dengan kuota 100 ribu ton. Tak ada celah bagi swasta.

Sumber Tempo di pemerintahan mengatakan rancangan keputusan rapat itu sebetulnya tidak lagi memberikan penugasan kepada BUMN, termasuk Bulog. Namun isi keputusan setelah rapat berbeda. Saat dimintai tanggapan tentang hal ini, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdalifah Mahmud tak memberi jawaban. 

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan dia pun tidak menolak jika ada perusahaan swasta ikut mengimpor daging kerbau. “Kalau mau dikasih ke swasta, monggo, tapi Bulog jangan dikasih penugasan,” ujarnya. Menurut Budi, Bulog tidak takut bersaing dengan swasta dalam soal harga. Namun, dia melanjutkan, akan sulit mengontrol kualitas daging kerbau di pasar jika pemasok dan importirnya banyak. “Dari dulu sudah banyak yang mau merebut kuota impor ini, saya bilang ambil saja,” kata pensiunan jenderal polisi bintang tiga itu. “Kami mendapat penugasan negara. Kalau mau dilepas ke swasta, lepas saja. Gula, minyak goreng, beras juga dikuasai swasta. Babak belur, kan?" dia menambahkan.

PT Suri Nusantara Jaya

BERMULA dari penugasan kepada Perum Bulog, mahalnya harga daging kerbau tak lepas dari peran pihak lain. Sejumlah informasi dan narasumber dari kalangan pengusaha dan pemerintah yang diwawancarai Tempo menyebutkan Bulog menyerahkan distribusi daging kerbau impor kepada PT Suri Nusantara Jaya. PT Suri adalah perusahaan distributor daging milik Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi. Bulog mengarahkan pedagang dan distributor daging agar membeli daging kerbau dari PT Suri.  

Pekerja di gudang cold storage milik PT Suri Nusantara Jaya. Foto: Surinusantaracoldstorage.com

PT Suri Nusantara Jaya membanderol daging kerbau untuk industri, distributor, dan pedagang kecil Rp 84-85 ribu per kilogram. Itu harga sepanjang 2022 hingga awal 2023. Harga itu jauh di atas pembelian dari Bulog yang mencapai Rp 70 ribu per kilogram. Pembeliannya pun bersyarat. Pembeli daging kerbau juga harus membeli daging sapi, yang kadang tak mereka butuhkan. 

Beberapa pengusaha dan distributor menunjukkan nota tagihan pembayaran daging kerbau yang diterbitkan PT Suri. Ada tagihan langsung atas nama PT Suri, tapi ada pula yang tercatat atas nama perusahaan lain. “Mereka meminta transfer pembayaran ke perusahaan yang berbeda,” ucap seorang distributor daging kerbau.  

PT Suri Nusantara Jaya juga menghargai daging kerbau untuk konsumen retail Rp 84-85 ribu per kilogram. Ini bisa dilihat pada situs online Toko Daging Nusantara milik perusahaan itu. Di platform daring itu, PT Suri menjual daging kerbau tanpa tulang berbobot 9 ons dengan harga Rp 79 ribu. Di toko retail sekaligus gudang pendingin milik PT Suri di Jalan Raya Kranggan, Kota Bekasi, Jawa Barat, harganya sama. Pada Rabu, 22 Februari lalu, Tempo melihat banderol daging kerbau beku Rp 85 ribu per kilogram di toko itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2017-2021, harga daging kerbau dari India US$ 3,40-3,68 atau Rp 51.879-56.151 per kilogram. Angka ini adalah hasil penghitungan dari perbandingan antara nilai dan volume impor pada periode tersebut. Meski jauh di bawah banderol dari Bulog, jika dibandingkan dengan negara tetangga, harga yang didapatkan Indonesia lebih mahal. 

Dikutip dari Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority—otoritas milik pemerintah India—pada 2019-2020, nilai perolehan kerbau India oleh Indonesia sebesar US$ 3,14 per kilogram, jauh di atas Malaysia (US$ 2,81 per kilogram), Vietnam (US$ 2,85 per kilogram), dan Filipina (US$ 2,47 per kilogram). Setahun terakhir, Indonesia mendapat harga US$ 3,13 per kilogram. Sedangkan Malaysia US$ 2,89 per kilogram dan Filipina US$ 2,93 per kilogram.

Karena itu, sempat muncul dugaan importasi daging kerbau oleh Bulog terlalu mahal. Pada Oktober 2018, Bulog membuka tender pengadaan daging kerbau India untuk periode impor Oktober-Desember. Dari sepuluh penyuplai, Bulog mendapat harga US$ 3,45 per kilogram dengan volume 278.850 ton. Pada Februari 2019, salah satu eksportir daging kerbau terbesar India, Allanasons Private Limited, memberikan surat penawaran harga kerbau impor US$ 2,975 per kilogram. Perusahaan yang berbasis di Mumbai itu siap memasok 15 ribu ton sepanjang Maret-April 2019 untuk jenis 60 persen forequarter (bahu hingga paha depan) dan 40 persen hindquarter (pinggang, gandik, hingga panggul).  

Panjiva Inc, perusahaan yang merekam data perdagangan global, mencatat pengiriman daging dari Allanasons ke Indonesia pada 7-8 Maret 2019. Namun setelah itu mereka absen dan baru mengekspor lagi pada 18 Juli 2019. Sejak saat itu, Allanasons menjadi pemasok daging kerbau terbesar untuk Bulog.

Sumber Tempo menyebutkan daging kerbau yang diimpor Bulog saat ini persis seperti yang ditawarkan Allanasons pada 2019. Dari satu paket daging yang diimpor, ada 12 bagian yang 40 persen di antaranya cocok buat industri pengolahan daging, yakni dari yang termurah, forequarter 18, sampai bagian termahal, hindquarter 31. Di konsumen akhir, istilah-istilah itu berubah menjadi FQ 106 hingga CM01. “Bakso sekarang pakai jenis CM01, FQ 106, dan beberapa jenis lain,” ujar Ketua Umum Apmiso Lasiman.

Ihwal mahalnya daging kerbau, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso beralasan Indonesia hanya memesan bagian-bagian daging terbaik. “Kami tidak membeli tetelan dan jeroan. Paha atas semua,” katanya. 

Budi pun mengaku bahwa dialah yang menentukan distributor utama daging kerbau. Sejak menjadi bos Bulog pada 2018, purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu mengubah kebijakan distribusi daging kerbau. Bulog hanya menjual daging kerbau kepada distributor yang sudah memberi panjar sesuai dengan pesanan mereka, termasuk PT Suri Nusantara Jaya. “Tapi bukan hanya Suri. Ada sebelas distributor saat itu, kalau tidak salah,” tuturnya.

Budi beralasan penetapan distribusi itu disebabkan oleh pengalaman buruk Bulog. Sepanjang 2016-2018, Bulog mengimpor daging kerbau tanpa memastikan distributornya. Kebijakan itu menjadi bumerang. Banyak pemesan yang ingkar sehingga Bulog merugi ratusan miliar rupiah. Kerugian itu termasuk biaya sewa gedung penyimpanan daging, yang memakai fasilitas milik PT Suri. 

Budi mengaku sudah memasukkan para distributor yang ingkar kepada Bulog ke daftar hitam. “Jadi yang mengatakan Bulog memberi monopoli distribusi ke Suri itu, ya, mereka yang saya blacklist,” dia balik menuding. “Sejak saya naik, hanya distributor terdaftar dan sudah bayar uang muka 40 persen yang bisa beli daging kerbau dari kami langsung.”

Tempo berupaya meminta klarifikasi dari manajemen PT Suri Nusantara Jaya. Selain mendatangi kantor PT Suri di Kranggan, Tempo melayangkan surat permohonan wawancara ke kantor Kadin DKI Jakarta. “Ibu jarang ke sini, kalau ada acara saja,” kata Irfan, petugas front office Kadin DKI Jakarta, pada Rabu, 22 Februari lalu, mengacu pada Ketua Umum Diana Dewi. Tempo juga melayangkan permintaan wawancara kepada Dimas Wibowo, putra Diana yang menjabat direktur PT Suri. Namun tak ada jawaban.

Keran Impor Daging Kerbau

Angin segar bagi pengguna daging kerbau datang dari kantor Kementerian Pertanian. Pada 8 Desember 2022, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian, Syamsul Ma’arif, melayangkan surat undangan kepada 76 perusahaan swasta, tiga BUMN, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga. Dia meminta mereka datang ke IPB International Convention Centre, Gedung Botani Square, Bogor, Jawa Barat, pada 13 Desember 2022.

Saat itu Syamsul menjelaskan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2022 yang terbit pada 23 November 2022. Isinya adalah syarat-syarat buat perusahaan yang ingin mengimpor daging kerbau langsung dari India. Ini menjadi pertanda bahwa pemerintah serius membuka keran impor daging kerbau seluas-luasnya, tidak lagi dimonopoli Bulog. Tapi, nyatanya, pada 25 Januari lalu, rapat koordinasi terbatas yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian tetap menugasi Bulog mengimpor daging kerbau India. “Tidak ada untuk swasta,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi kepada Tempo.
 
Menurut Arief, dalam rapat membahas ketersediaan pangan pada Jumat, 24 Februari lalu, Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian dan lembaga mempercepat perizinan pengadaan bahan pangan. “Agar sebelum Lebaran stoknya ada dan harganya baik,” tuturnya. Salah satu perintah Presiden adalah Kementerian Pertanian mempercepat penerbitan rekomendasi impor untuk Bulog.  

Toh, Kementerian Pertanian tetap menyiapkan aturan impor daging kerbau untuk swasta. Setelah mensosialisasi tata cara untuk mendapatkan rekomendasi teknis impor di Bogor, Kementerian membuka pendaftaran buat importir. Hasilnya, ada 30 perusahaan yang mengajukan permohonan rekomendasi teknis agar bisa memperoleh jatah impor daging kerbau. 

Verifikasi membutuhkan waktu sebulan. Pada Selasa, 21 Februari lalu, Kementerian Pertanian merilis daftar perusahaan yang memenuhi syarat mengimpor daging kerbau dari India. Salah satu syarat itu adalah memiliki tempat penyimpanan dengan gudang berpendingin di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi dengan nomor kontrol veteriner tingkat 1. Artinya, gudang ini dikendalikan oleh dokter hewan sebagai penanggung jawab. 

Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah, ada 19 perusahaan yang lolos verifikasi, termasuk PT Suri Nusantara Jaya. “Usulan hasil verifikasi ini sudah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perdagangan,” katanya kepada Tempo pada Kamis, 23 Februari lalu.

Verifikasi dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian baru tahap awal bagi perusahaan swasta untuk mendapat izin impor daging kerbau. Nantinya izin dan kuota impor diputuskan melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Perekonomian. Soal verifikasi dan rekomendasi impor, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso punya pendapat lain. “Kami sudah impor sejak 2016 enggak ada masalah, kok, tiba-tiba harus verifikasi.” 

AISHA SHAIDRA, ERWAN HERMAWAN