Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INVASI Israel ke Jalur Gaza membuat Indonesia dan komunitas internasional mendorong perundingan damai kedua pihak menuju solusi dua negara. Salah satunya dengan mengakui negara Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun berkeliling dunia untuk bertemu dengan para menteri luar negeri sejumlah negara buat mengajak mereka mengakui negara Palestina. “Terakhir saya ke Austria dan Slovenia. Slovenia sudah mengakui, Austria belum,” katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Retno menerima wartawan Tempo di ruang kerjanya di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Jumat, 19 Juli 2024. Dalam wawancara selama sekitar satu jam, Retno memaparkan berbagai tantangan dan capaian politik luar negeri Indonesia selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bagaimana arah politik luar negeri kita dalam sepuluh tahun terakhir?
Kita sudah memiliki dasar-dasar dan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif. Ternyata prinsip itu masih sangat relevan dan lebih relevan lagi dalam situasi dunia yang terpecah saat ini. Yang diperlukan dunia saat ini adalah negara yang dapat memainkan peran sebagai jembatan karena jembatan itu diperlukan di tengah terpecahnya dunia saat ini.
Ini kami rasakan sekali pada saat memegang presidensi G20 pada 2022. Mereka mengatakan, “Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan G20 apabila ketuanya bukan Indonesia pada saat itu.” Ini adalah kepercayaan G20 kepada Indonesia, keketuaan Indonesia. Ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ini investasi jangka panjang, kayak hubungan antar-orang. Saya bisa mempercayai seseorang kalau saya tahu persis rekam jejaknya. Dari sana kita refleksi. Oh, berarti apa yang kita lakukan selama ini sudah betul dan justru diharapkan oleh dunia, yakni sebagai pembangun jembatan dari begitu banyak perbedaan. Indonesia dilihat sebagai mitra tepercaya bagi semua dan kita mencoba berkontribusi semaksimal mungkin.
Mengapa kita perlu menangani krisis Myanmar?
Kalau situasi Myanmar tidak berubah, luberannya akan terjadi di negara kawasan, termasuk di Indonesia. Buktinya, perlakuan mereka terhadap penduduk Rohingya menyebabkan jutaan orang Rohingya keluar dan mengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh. Karena di sana tidak ada harapan, muncullah berbagai macam tindakan kriminal, termasuk perdagangan manusia. Mereka dibawa keluar dari Cox's Bazar dan mendarat di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia terkena luberan juga.
Apakah upaya Indonesia mendorong Lima Poin Konsensus ASEAN tidak terlalu jauh memasuki urusan domestik Myanmar?
Makanya saya bilang ini bukan intervensi. ASEAN cukup tertib untuk tidak campur tangan terhadap domestik negara lain. Dan, sekali lagi, pada saat Lima Poin Konsensus dibuat, Jenderal Min Aung Hlaing ada di situ. Kami ajak bicara. Beliau berbicara juga. Jadi itu sangat jauh dari kalimat intervensi.
Kenapa pula mengangkat isu Palestina?
Satu, amanat konstitusi sangat jelas bahwa kita harus “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Kedua, keadilan dan kemanusiaan. Kalau kita tidak menegakkan keadilan dan kemanusiaan secara konsisten, kita akan dapat mengalami hal yang sama ketika negara yang punya otot lebih besar dapat berbuat apa pun terhadap negara-negara yang lebih lemah ototnya.
Seberapa kuat suara kita di dunia internasional?
Kalau kita berjuang sendirian, enggak bakal tembus. Maka kita harus membuat koalisi seluas mungkin, sebanyak mungkin. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membentuk Kelompok Kontak OKI. Itu adalah delapan menteri luar negeri, termasuk Indonesia, yang diberi mandat untuk berada di garis depan dalam memperjuangkan Palestina.
Sebagian besar kegiatan saya untuk memperbanyak atau melakukan pendekatan kepada negara-negara buat membantu perjuangan Palestina. Misalnya negara donor UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi pengungsi Palestina, menahan bantuannya karena Israel menuduh staf UNRWA terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023. Saya menelepon Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini. Saya bilang, “Ceritakan kepada saya apa yang terjadi.” Setelah itu dia bilang, “Retno, tolonglah bicara dengan negara-negara lain.” Kalau bantuan negara-negara itu terhenti, itu akan berdampak terhadap lima koma sekian juta pengungsi Palestina, yang tidak hanya di Gaza, tapi juga di Yordania, Libanon, dan negara-negara lain.
Saya melakukan beberapa pendekatan, baik saya datangi maupun saya telepon. Intinya pesan saya begini. Oke, ini ada tuduhan. Sekretaris Jenderal PBB sudah membentuk tim untuk menginvestigasi tuduhan tersebut. Ada baiknya menunggu investigasi itu selesai sebelum kamu memutuskan. Saya juga bilang, kalau toh terbukti ada beberapa orang yang terlibat, kenapa bukan orang itu yang dihukum? Kenapa harus organisasinya yang dihukum? Saya berkeliling untuk berbicara mengenai itu dan alhamdulillah berhasil. Dalam arti setelah ditunggu beberapa lama, ternyata tuduhan itu enggak ada buktinya dan satu per satu, kecuali Amerika, sudah melanjutkan lagi bantuannya.
Bagaimana soal pengakuan terhadap negara Palestina?
Itu yang sekarang menjadi agenda saya karena penting sekali. Kalau kita percaya pada solusi dua negara, pengakuan terhadap negara Palestina merupakan satu langkah strategis yang akan sangat membantu terciptanya solusi dua negara. Dari waktu ke waktu, saya ke beberapa negara. Terakhir, saya ke Austria dan Slovenia. Slovenia sudah mengakui, Austria belum.
Mengapa Jokowi berupaya mendamaikan Rusia dan Ukraina?
Pesan yang dibawa oleh Presiden adalah pesan perdamaian. Waktu itu, selain perangnya, isu yang muncul adalah masalah keamanan pangan karena gandum enggak bisa keluar dari Ukraina. Bapak Presiden juga menjadi salah satu anggota Champions Group of the Global Crisis Response Group (GCRG) yang diketuai Sekjen PBB yang berbicara mengenai keamanan pangan. Maka misi yang dibawa Presiden adalah misi perdamaian untuk mengatakan bahwa enggak akan ada pihak yang diuntungkan kalau perang.
Yang kedua adalah misi keamanan pangan. Dalam serangkaian laporan GCRG, salah satunya mengatakan sekarang kita krisis gandum, lalu krisis pupuk. Kalau terjadi krisis pupuk, yang akan terkena dampak adalah beras. Kalau beras terkena dampak, yang paling terkena dampak adalah kawasan Asia kita. Dua miliar penduduk Asia akan terkena dampak.
Bagaimana dengan pelaksanaan Presidensi G20?
Kita memulai presidensi kita pada Desember 2021. Saat itu kita sudah menghitung bahwa keketuaan kita akan berat karena Covid-19. Pada Februari 2022, muncul perang (Ukraina-Rusia). Waduh, ini Covid-9 belum selesai, muncul lagi konflik baru yang melibatkan negara G20. Pada Maret 2022, mulailah panggilan telepon setiap hari saya terima. Intinya, mereka hanya ingin mengeluarkan Rusia dari G20. Saya berbicara dengan mereka satu per satu untuk menyelamatkan G20. Untuk menyelamatkan gawe kerja, bukan gawe KTT, ya, tapi kerja G20.
Saya kan diplomat karier. Saya merasakan dari satu tantangan ke tantangan lain. Tapi tantangan ini termasuk tantangan paling berat, yakni menyatukan mereka. Akhirnya mereka mengatakan, “Oke, Retno, kami menghargai Anda, kami menghargai Indonesia, dan kami akan membantu semaksimal mungkin supaya presidensi Indonesia sukses. Kita tetap dapat bekerja.”
Akhirnya kami tetap dapat bekerja dan bahkan kami menghasilkan sesuatu yang tidak pernah dihasilkan sebelumnya yang kami namai “concrete deliverables”, yaitu daftar proyek kerja sama yang dikomitmenkan oleh negara-negara G20. Itu dihasilkan dari KTT dan merupakan lampiran deklarasi tersebut. Hasilnya, 361 proyek kerja sama antara G20 dan mitra. Nilainya US$ 71 miliar.
Jadi kritik bahwa pemerintah cuma cawe-cawe di luar negeri itu tidak benar?
Politik luar negeri kita itu memperjuangkan kepentingan nasional dan menjalankan amanah konstitusi untuk ikut berkontribusi menjaga perdamaian dunia. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi, kalau cawe-cawe, berarti kita tidak memperjuangkan kepentingan nasional, salah besar. Bukan cuma salah, salahnya besar sekali.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo