Tak Ada Aturan Yayasan Harus Diserahkan

TUJUH yayasan yang di-ketuai Soeharto de-ngan mudah mengumpulkan uang, lewat aturan yang dibuat pada zaman Soeharto. Sebagian uang itu disa-lurkan ke perusahaan anak-anak Cendana dan kroninya, sebagai pinjaman atau sekadar simpanan.

Benarkah Soeharto sudah menyerahkan pengelolaan ya-yasan kepada pemerintah? Wartawan Tempo Syaiful Amin mewawancarai Haryono Suyono, 68 tahun, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yang kini memimpin Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, satu di antara tujuh yayasan pimpinan Soeharto itu, di Gedung Pratimosono, kompleks Kepatihan, kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis pagi pekan lalu.

Sebenarnya, dari mana Ya-ya-san Damandiri mengumpulkan uang?

Dana kami berasal dari sumbangan para pengusaha yang didasarkan pada keputusan presiden, yaitu dari ke-untungan para pengusaha itu setelah dipotong pajak, dan sumbangan-sumbangan su-ka-rela.

Berapa dana yang ter-kum-pul?

Barangkali tidak lebih dari Rp 1,5 atau Rp 2 triliun

Bukankah Damandiri pernah menerima Rp 100 mi-liar dari dana reboisasi pada 1996?

Tidak ada…, tidak ada. Da-na kami semata berasal dari sumbangan para pengusaha.

Soeharto juga meminta An-da mengalihkan Rp 300 mi-liar dana Tabungan Kesejah-teraan Rakyat 1997/1998 ke yayasan Anda. Sudah dila-ku-kan?

Memang ya, tapi saya lupa jum-lah persisnya. Itu dana yang disumbangan untuk rak-yat dalam bentuk tabung-an dan kredit. Yayasan ha-nya menyalurkan melalui BNI. Ja-di duitnya di rakyat, bukan di yayasan.

Mengapa yayasan me-nyalurkan Rp 112,7 miliar ke Bank Andromeda milik Bambang Trihatmodjo?

Pada waktu itu memang bia-sa. Dana-dana itu dita-ruh sebagai deposito di bebe-rapa bank. Tidak hanya di An-dro-meda, ada pula yang ka-mi simpan di bank-bank pem-bangunan daerah.

Bagaimana nasib uang itu se-telah Bank Andromeda ditutup?

Dengan sendirinya menuruti aturan yang ada. Ar-ti-nya, ada yang ditan-ggung pe-merintah, ada yang dibayar oleh pemegang sahamnya. Ar-t-inya, tetap kembali ke yaya-san.

Damandiri juga memberikan Rp 330 miliar ke Bank Al-fa, yang juga milik Bambang Tri?

Bukan diberikan tetapi disimpan.

Benarkah saat Anda menja-di Menteri Koordinator Kese-jahteraan Rakyat, Presi-den Ha-bibie membuat draf kepu-tusan agar pengelolaan ya-yasan diberikan ke peme-rintah?

Betul. Tapi yang dikoordi-na-si pengelolaan operasio-nalnya, agar programnya sejalan dengan program peme-rintah.

Dalam draf itu, pengelola-an yayasan diserahkan kepada Anda sendiri?

Betul…, betul. Saya seba-gai Menteri Koordinator di-be-ri tanggung jawab oleh Presiden untuk melakukan koor-dinasi pengelolaan ope-ra-sional. Sedangkan penge-lolaan dilakukan oleh ya-ya-san masing-masing. Jadi yang diserahkan ke Menteri Koor-dinator Kesejahteraan Rak-yat itu koordinasinya.

Mengapa saat Hamzah Haz menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, penge-lolaan yayasan masih di ta-ngan Anda?

Koordinasi tetap pada Men-te-ri Koordinator Kese-jah-teraan Rakyat. Setelah ke-men-terian ini dibubarkan, koordinasi dilakukan oleh Sekretariat Negara. Ada se-orang petugas dari Sekreta-riat Negara yang ditugasi oleh Presiden untuk melakukan koordinasi perencanaan, m-enerima laporan, dan mela-por ke Presiden.

Anda pernah ditelepon Se-kre-taris Negara pemerintah-an Abdurrahman Wahid un-tuk menyerahkan ya-yasan-yayasan itu?

Ooo..., itu kan telepon-tele-pon-an biasa. Dia menanya-kan mengapa yayasan-yaya-san ini tidak diserahkan ke negara? Dalam arti apa, saya tanya begitu. Ini tidak jelas.

Mengapa saat Anda tak la-gi menjadi Menteri Koordina-tor pengelolaan yayasan tidak diserahkan ke pengganti Anda atau dibuat akta yaya-san baru?

Sejak jadi Menteri Koordi-na-tor Kesejahteraan Rakyat, saya tidak memegang akta notaris. Yang diserahkan ke pemerintah itu hanya koordinasinya.

Setelah Soeharto jatuh, se-jumlah yayasan disera-hkan pengelolaannya ke peme-rin-tah. Bagaimana skema pe-nye-r-ahannya?

Itu inisiatif Pak Harto sen-diri, agar terhindar dari tu-duhan bahwa yayasan akan digunakan secara pribadi.

Penyerahan terkesan akal-akalan, karena akta yayasan tetap pada pengurus lama?

Lho, memang yang diserahkan koordinasi operasio-nalnya kok, bukan kepemilik-annya. Kan nggak ada aturan yayasan harus diserah-serahkan. Kalau orang punya pi-kiran macam-macam, ya silakan saja.

Betulkah Menteri Sosial pe-merintahan Abdurrahman Wahid kesulitan meminta da-na untuk program sosial dari yayasan Anda?

Saya kira tidak benar. Da-na itu tidak diminta oleh pe-merintah, tetapi disalurkan kepada rakyat. Beasiswa Supersemar kepada anak-anak tidak pernah putus, bantuan kredit kepada keluarga kecil, keluarga kurang mampu tidak pernah putus, bantuan kepada sekolah dan bantuan kepada pendirian masjid juga tidak pernah putus.

Apa aset yayasan yang masih ada?

Hanya dana di bank dalam bentuk deposito. Itu diguna-kan untuk membantu ra-kyat.