Tambunan, Saleh Dan Sampah

MEDAN belum juga mampu menurunkan suhu kriminalitas. Malah malam hari penduduk selalu sangsi keluar rumah. Apalagi akhir-akhir ini, kriminalitas tambah meningkat. Pembunuhan hampir beruntun terjadi. Lain lagi yang kemalingan dan terkena korban copet hampir setiap hari. Dari segi lain, misalnya dalam urusan kartu tanda penduduk (KTP), biarpun sudah 3 tahun berjalan masa peralihan penggantian yang baru, sampai laporan ini ditulis belum juga dapat diselesaikan di Kantor Walikota Medan. Hari Jumat 15 September lalu Walikota M. Saleh Arifin baru kelihatan sibuk lagi mencari para camat yang wilayahnya belum beres dalam urusan KTP ini. "Supaya segera dibereskan," katanya. Betapa kacaunya administrasi di kantor kota bagi penduduk Medan bukan rahasia lagi. Terutama bagi mereka yang suka berurusan ke sana. Dalam kasus KTP ini saja dapat diceritakan begini. Ada penduduk di satu kampung sudah lebih dahulu menerima KTP (dulu pernah dipungut biaya Rp 100 per orang lewat kepala lorong, kemudian dinyatakan "gratis") via kepala kampung masing-masing. Tapi dalam satu rumah tangga yang menerima KTP itu ada yang tak lengkap. Kalau suami menerima, isterinya atau mertuanya belum juga dibagi. Entah di mana tercecer. Malah menurut pengakuan seorang kepala kampung kepada TEMPO, "sebagian besar belum sampai kepada kami, sehingga tak dapat dibagikan kepada penduduk." Ke mana yang lain? "Masih di kantor kota," katanya. Jauh sebelum itu Opstib sudah sempat pula melirik tingkah yang terjadi di Medan. Malah Saleh Arifin pernah disorot Opstib ketika Laksamana Sudomo ke Medan dan terungkapnya kasus Jalan Seram yang menyebut salah seorang anak Saleh Arifin sendiri sebagai pemborong. Tapi kasus ini kemudian senyap lagi dan Saleh sendiri oleh Opstib dibebani tugas untuk menertibkan kelancaran administrasi di kantor dan di lingkungan aparatnya. Sementara Bupati Deli Serdang Baharuddin Lubis yang juga disorot Opstib, entah dengan alasan apa kemudian mengundurkan diri dan kasus-kasus di kabupaten itu tak pernah muncul lagi. Saleh memang mengadakan penertiban ke dalam, seolah-olah bukan dia yang disorot Opstib, tetapi anak buahnya. Sehingga jangan heran kalau ada hal-hal agak lucu setelah itu. Contohnya ketika Walikota Medan itu dipanggil Gubernur EWP Tambunan belum lama ini. Tambunan bertanya kepada Saleh kenapa Medan tambah jorok dan sampah bertumpuk di mana-mana dalam kota. Malah ada sampah karena sudah lama tak diangkat ke tempat pembuangan, jadi batu, seperti di Pasar Sukaramai Medan. Bukan hanya dalam hal sampah. Gubernur Tambunan yang baru 3 bulan bertugas di Medan bertanya pula soal riol-riol yang tersumbat. Kalau hujan Medan jadi kota banjir. Lain lagi dengan banyak jalan dalam kota yang sudah terkeropos aspalnya. Seperti sudah mudah diduga selama ini dari ucapannya yang dilontarkan kepada masyarakat, jawab Saleh kepada Tambunan, "peralatan serba kurang, seperti truk, dan semacamnya. Ada lagi yang lain: petugas dan aparatnya belum maksimal bekerja memerangi sampah. Tambunan yang didampingi beberapa orang stafnya tidak mengeluarkan suara setelah Saleh bicara begitu. Gubernur itu hanya tersenyum saja. Khusus dalam kasus sampah ini Medan seperti bermain-main dalam lingkaran setan. Padahal sebelum itu ada survai soal sampah, malah tenaga ahlinya dari Negeri Belanda. Hasilnya masih begitu-begitu saja. Sampah tak tertanggulangi. Dan kalau walikota sudah didesak lewat surat kabar, maka humas Pemda Medan pun cepat-cepat kirim relis ke koran minta "partisipasi masyarakat ditingkatkan." Sementara itu produksi sampah yang setiap harinya lebih dari 90 ton itu boleh terus berlangau atau membatu di pusat pasar dan di tempat-tempat lain. Keadaan begitu bukan saja jadi sekedar mengganggu mata, tapi baunya membikin orang harus menyumpah-nyumpah pula. Ada truk sampah yang terbilang baru di antara 50 buah itu kebanyakan tak jalan. Rusak.