Tanpa Menggusur Daerah Slum

SUATU kebakaran besar melanda perkampungan miskin (slum) Yan Nawa, Bangkok, ibukota Muangthai 16 April lalu. Dua orang tewas dan beberapa luka serta lebih dari 4500 penghuni perkampungan di antara New Road dan kali Chao Phya itu kehilangan tempat berteduh. Para petugas pemadam kebakaran tak mampu menguasai api, karena sulit menembus perkampungan yang padat oleh bangunan buruk terbikin dari kayu-kayu tipis dan beratap seng tua itu. Kejadian ini mengharuskan Gubernur Bangkok Khun Chalaw Tummasiri lebih serius memikirkan masalah slum. Misalnya bagaimana memberi bantuan buat para korban. Bagaimana menyediakan kembali tempat berteduh. Meski mereka sudah terbiasa dengan tempat berteduh seadanya, maklum sejenis tunawisma. Apalagi seperti dikatakan Gubernur Chalaw sendiri kepada para wartawan Indonesia yang mewawancarainya akhir Maret lalu, "terdapat lebih 300 daerah slum di Bangkok dengan jumlah kaum gelandangan 700.000 jiwa." Tapi bekas Gubernur Chiang Mai, propinsi di utara Muangthai itu dan baru 10 bulan menjabat Gubernur Bangkok, belum punya konsep baru bagi pemecahan masalah itu. "Cara penanggulangan, selain dilakukan pemerintah Kota Bangkok juga dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat yakni Menteri Dalam Negeri," tuturnya. Menurut Chalaw ada sebuah perusahaan pemerintah bernama National Housing Authority (semacam Perumnas di Indonesia). NHA berada di bawah pengawasan Mendagri (Ministry of Interior) yang punya tugas antara lain memecahkan masalah tunawisma dan perkampungan miskin itu. Badan tersebut mengambil alih tugas-tugas dan kegiatan Departemen Kesejahteraan Rakyat, Kantor Perbaikan Masyarakat Pemerintah Metropolitan Bangkok dan Bank Kesejahteraan dan Perumahan. Dengan personil dari instansi-instansi tadi diketuai seorang yang berpangkat gubernur, badan itu bertugas melaksanakan proyek-proyek dan mencari dana dari segala sumber untuk membangun perumahan rakyat berpenghasilan rendah dengan cara sewa, beli sewa atau beli sekaligus. Termasuk pula kewajiban membangun perumahan buat tunawisma dan perbaikan daerah slum. Sejenis MHT Menurut Gubernur Chalaw Tummasiri, yang duduk di badan tadi sebagai anggota pimpinan, "ada 7 proyek khusus untuk kaum tuna wisma dan daerah slum sedang dilaksanakan." Sementara sebagai Gubernur Bangkok, ia terus "melakukan pembangunan dan perbaikan jalan-jalan, sumber air minum, listerik, penanggulangan sampah dan lainnya usaha perbaikan lingkungan hidup." Tentu ini bukan cuma buat daerah slum. Agaknya sama seperti Proyek Muhamad Husni Thamrin di DKI Jakarta. Di daeran-daerah seperti itu ada juga rakyat yang punya TV berwarna. Mereka tinggal di sana karena terpaksa sebagai pendatang dan mencari pekerjaan di Bangkok, tak mampu menyewa rumah yang mahal, yakni lebih 100 baht sebulan. (20 baht sama dengan 1 dolar AS). Mereka seenaknya membikin gubuk di sela-sela gedung atau tanah-tanah kosong. 120.000 Unit Tapi tak pernah mereka dirazia atau digusur. Meski gubug itu bertengger di tanah pemerintah atau milik peroranan. Penyelesaian baru dilakukan, tatkala perbaikan atau pembangunan akan dilaksanakan. Mereka (merupakan 15% dari jumlah penduduk Bangkok) diperlakukan seperti warga Bangkok lainnya. "Bagaimanapun menyetop mereka masuk Bangkok sulit dilakukan. Itu merupakan problem kota besar. Pemecahannya saya kira ialah membangun industri dan lingkungan hidup di pinggiran kota oleh pemerintah pusat," ucap gubernur berusia 50 tahun dan berwajah mirip Gubernur Ja-Teng Supardjo Rustam itu. Ia pemegang Masters of Political Science dari Universitas Tammasart dan tamatan National Defence College 1971. Adapun NHA alias Perumnasnya Bangkok, baru berdiri Pebruari 1973 dengan dekrit Pemerintah dan berada di bawah Mendagri. Badan ini merupakan perkembangan dari usaha buat memecahkan masalah kekurangan rumah dan pemukiman di kota besar akibat mengalirnya urbanisasi ke Bangkok dan Thonburi (2 kota ini 5 tahun lalu digabung jadi Metropolitan Bangkok). Menurut keterangan Boonmaak Prompuay, seorang penjabat NHA, baru di 1976 NHA memulai proyek 5 tahunnya untuk membangun 120.000 unit rumah berupa flat-flat untuk rakyat berpenghasilan rendah. (Berpenghasilan di bawah 5000 baht sebulan). Di samping itu NHA juga membangun pembangunan 40.000 unit rumah untuk mereka yang berpenghasilan menengah dan tinggi, yang dilakukan perusahaan swasta. Khusus untuk daerah slum dalam rencana 5 tahun NHA akan membangun 40.000 unit rumah (disewakan 300 baht sebulan) di King Petch Prem Pracha, Trok~ Jumpathong, Parachachuen Road dan lainnya. "Sampai kapan masalah tuna-wisma dan slum itu akan selesai, saya tidak tahu. Sebab rakyat yan~g berdatangan ke Bangkok bertambah terus," ucap Gubernur Khun Chala~ Trummasiri. Tapi dengan wilayah ~1.5~89.051 KmÿFD dan penduduk hampir 5 juta, masalah tersebut tak berbeda dengan Jakarta. Menurut catatan bekas Gubernur Ali Sadikin, di tahun 1966 jumlah kaum gelandangan atau tuna wisma di Jakarta sekitar 30.000 orang. Dan sekarang Gubernur Tjokroprano~lo cuma kebagian sekitar 6 ribuan.