Gubernur Tjokro Mulai Melangkah

UNTUK pertama kalinya, Gubernur DKI Tjokropranolo berdiri di muka sidang paripurna DPRD DKI, untuk menyampaikan RAPBD. Ini terjadi 1 April lalu. Warga kota tampaknya memang menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan pengganti Ali Sadikin itu. Tapi tampaknya tak banyak perobahan yang akan dibuat Tjokropranolo. Dalam masalah becak misalnya, ia tetap meneruskan kebijaksanaan pendahulunya. Hanya saja ada sedikit tambahan, "dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi dan situasinya." Sebab katanya, "kebijaksanaan ini menyangkut lebih luas, dalam rangka penerapan Pola Transportasi Jakarta." Masih dalam soal angkutan, Tjokro sedikit merubah langkah yang pernah diambil Ali Sadikin. Ia kini menghidupkan kembali Kopaja (Koperasi Angkutan Jakarta), yang bergerak di bidang angkutan jenis mikro bis. Hingga dengan demikian Kopaja kembali bisa berdampingan dengan PT Metro Mini sebagai wadah pengatur usaha bis-bis kota kecil. Apakah Gubernur Tjokropranolo mampu memacu laju pembangunan di DKI. Ini tentu saja tercermin dalam APBD DKI yang baru saja disahkan akhir bulan lalu itu. Ternyata Tjokropranolo belum punya nyali besar. "Apabila kita bandingkan dengan tahun anggaran yang sedang berjalan, anggaran Rp 104.138.305.000 (sesudah perobahan), hanya mengalami kenaikan 0,41% saja," kata Tjokropranolo di depan DPRD. Hingga, "dibandingkan dengan kenaikan tahun 1977/1978 terhadap tahun 1976/1977 sebesar 16,33%, maka kenaikan tahun 1978/1979 tersebut memang sangat kecil." Pasar Inpres Untuk anggaran 1978/1979 ini Pemda DKI mengajukan Rp 104.565.204. 000. Terbagi 44,90% untuk belanja rutin dan 55,10% untuk belanja pembangunan. Dengan pendapatan sebesar 54,28% dari sumber daerah sendiri, disusul dari Pemerintah Pusat 29,51% dan dana pinjaman sebesar 16,21%. Belum termasuk dana-dana dari program bantuan pembangunan Daerah Tingkat II, program bantuan sarana pendidikan dan sarana kesehatan, dana bantuan desa dan pembiayaan-pembiayaan bagi proyek sektoral. Tjokro menyebutkan biang sebab kenaikan anggaran yang secuil itu karena, "kecilnya tambahan penerimaan dari Pemerintah Pusat untuk tahun 1978/1979 yang hanya naik 7,64% dibanding tahun sebelumnya." Kenaikan pada tahun 1977/1978 dibanding tahun 1976/1977 katanya mencapai 54,64%. Tampaknya kesan adanya gaya santai dari gubernur pengganti Ali Sadikin ini makin diperkuat oleh kenyataan APBD yang dikemukakannya. Apalagi dalam soal pembangunan dan pemugaran pasar yang mendapat dana Inpres terjadi kelambatan yang amat menyolok. Rencana pembangunan pasar Inpres 1976/1977 untuk 37 buah pasar (dana sebesar Rp 5,7 milyar) cuma mampu diselesaikan sebanyak 12 saja. Sisanya 25 pasar ada yang masih dalam proses pembebasan tanah, persiapan tender atau dalam penyelesaian. Padahal untuk tahun 1977/1978 sudah pula disetujui Mendagri untuk mendapat tambahan dana Inpres sebesar Rp 6,5 milyar untuk 34 pasar. Hingga di tahun 1978/1979 ini agaknya Pemda DKI harus ngebut untuk menyelesaikan 59 pasar Inpres.